UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja Tak Dicabut Pemerintah, BEM SI Akan Turun ke Jalan Lagi

KONFRONTASI   -  Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI) berencana kembali turun ke jalan untuk demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang hingga kini tak digubris pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/ Koordinator BEM SI, Remy Hastian memperkirakan, sekitar 5.000 mahasiswa bakal ambil bagian dalam aksi damai yang akan diselenggarakan pukul 13.00 besok, Selasa (20/10/2020).

Ketua ILUNI UI, Berly Martawardaya: Proses dan Substansi UU Cipta Kerja Bermasalah

KONFRONTASI -   Kelompok Kerja Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyampaikan bahwa proses penyusunan dan substansi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sarat masalah karena tidak sesuai prosedur perundang-undangan.

“Kami menemukan banyak masalah dalam proses penysunan dan isi UU Cipta Kerja ini,” kata Berly Martawardaya, Ketua ILUNI UI, dalam siaran pers, Selasa (13/10).

Para Komprador Asing Penikmat UU Cipta Kerja

KONFRONTASI -   Kontroversi pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law terus berlanjut. Para akademisi, organisasi buruh, dan gerakan sipil tidak henti-hentinya menguliti berbagai mitos kenikmatan yang ditawarkan oleh Undang-undang sapu jagat itu. Pertanyaan yang muncul kemudian, untuk siapa sesungguhnya Omnibus Law dibuat?

Hariman Siregar, Mahasiswa, UU CIpta Kerja, Ada Apa?

Hariman  Siregar, Mahasiswa, UU Cipta Kerja, Ada Apa?

oleh: Achmad Zacky Makarim

Masih dalam suasana demonstrasi mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja. Sebelum Subuh tadi, saya melihat masih ada demonstrasi yang akan dilakukan pada hari ini, Senin (12/10), di berbagai tempat.

Artinya perjuangan belum berakhir. Mahasiswa masih konsisten untuk menjadi jembatan balada suara rakyat.

Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia : Batalkan UU Cipta Kerja, Tanpa Judicial Review !

JAKARTA- Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta kebijaksanaan politik kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober yang lalu. Sesuai amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, dalam memberikan jaminan perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Legacy Jokowi, Uu Cipta Kerja Dan Middle Income Trap

Oleh:   

Denny JA


“Contohlah Jokowi. Lihatlah determinasinya. Visinya. Ketegasannya ketika berkehendak menerapkan UU Cipta Kerja. Ia tak goyah walau UU itu ditentang banyak pihak. Ia jalan terus walau didemo berhari- hari, berminggu-minggu, berjilid-jilid, di banyak kota.”

“Lihatlah hasilnya kini. Indonesia semakin kompetitif. Investasi semakin tumbuh karena proses usaha semakin mudah. Lapangan kerja  semakin terbuka. “

Fahri Hamzah: UU Cipta Kerja Diadopsi dari Kapitalisme Komunis China

KONFRONTASI -    Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah menilai proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mengadopsi asas kapitalisme komunis dari China.

Penilaian Fahri didasarkan pada pandangannya bahwa ada nilai-nilai kapitalisme baru yang merampas hak-hak individual dan berserikat atau berkumpul dalam UU Cipta Kerja, yang mengakibatkan gejolak penolakan di sejumlah masyarakat.

Pages