20 October 2018

Utang

Faisal Basri Bongkar Kondisi dan Risiko Utang RI

JAKARTA- Jumlah utang di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus bertambah. Tingginya posisi utang - terutama dari porsi kepemilikan asing - memiliki risiko tersendiri.

Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki pos utang luar negeri cukup tinggi, utamanya yang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Data pemerintah per September 2018, jumlah outstanding SBN mencapai Rp 3.593,26 triliun. Sementara dari sisi porsi kepemilikan, asing masih mendominasi.

Beban Utang dan Korupsi Bebani Rakyat. Nawacita Jokowi Gagal, kata Aktivis Senior Bennie Akbar Fatah

KONFRONTASI- Mantan pimpinan KPU 1999 yang juga aktivis 1966 Bennie Akbar Fatah menilai, utang RI sudah sangat besar lebih dari  Rp5000 trilyun, maka beban utang itu memberatkan rakyat. Pertemuan IMF-World Bank di Bali  pekan ini hanya menambah beban utang yang sudah segunung itu. Sementara kebocoran dan korupsi era Jokowi meluas, maka siapapun pemenang Pilpres 2019 sangat berat mengatasi masalah ekonomi akibat korupsi dan utang berttumpuk itu.

Untuk Membayar Utang Rp 3.600 Triliun, Mahathir Berencana Jual Aset Malaysia

KONFRONTASI   -    Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyebut dia membutuhkan pemasukan baru untuk membayar utang 1 triliun ringgit, atau Rp 3.663 triliun. Dalam pidatonya dikutip Reuters via Channel News Asia Selasa (9/10/2018), Mahathir berencana menerapkan pajak baru dan menjual aset Malaysia. 

Lagi, Utang Sudah Lampu Merah!

Oleh: Edy Mulyadi*

Perbincangan seputar utang luar negeri (ULN) Indonesia selalu saja menarik. Pasalnya, total utang pemerintah sampai Agustus 2018 tercatat Rp4.363 triliun. Total utang tersebut naik Rp537,4 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp3.825 triliun. Dengan perkiraan Produk Domestik Bruto (PDB) 2018 yang mencapai Rp14.395 triliun, rasio utang itu terhadap PDB sudah 

Utang Pemerintah Hingga Akhir Agustus 2018 Capai Rp4.363,19 Triliun

KONFRONTASI-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2018 berjumlah Rp4.363,19 triliun.

"Posisi utang pemerintah pusat per akhir Agustus 2018 sebesar Rp4.363,19 triliun atau sebesar 30,3 persen dari PDB," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Persentase tersebut masih jauh di bawah batas 60 persen terhadap PDB sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2017-2018, Jokowi-JK Tambah Utang Rp 1,47 Triliun Per Hari!

KONFRONTASI- Dalam setahun terakhir, dari Juli 2017-Agustus 2018, utang pemerintah pusat bertambah Rp 538 triliun. Bila dibagi 365 hari maka rata-rata utang bertambah Rp 1,47 triliun tiap harinya.

Penugasan Pemerintah dan Utang BUMN

Dalam berutang ada beberapa hal yang perlu dicermati, yakni sumber utang, persyaratan utang, tingkat suku bunga, peruntukan utang, serta tingkat risiko. Tingkat risiko dalam hal ini bukan hanya risiko bisnis tapi juga risiko ketergantungan dan kemandirian.

40 Persen SUN Dikuasai Asing

KONFRONTASI- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara menyebutkan sekitar 40 persen surat utang Indonesia dikuasai asing yang menjadi salah satu faktor menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Ini termasuk faktor internal. 40 persen surat utang Indonesia yang punya asing. Makanya, ke depannya kepemilikan asing terhadap surat utang Indonesia ini harus dikurangi,” kata politikus PDI Perjuangan itu di Semarang.

Utang, Kemiskinan dan Revolusi Sosial

Oleh:  Dr. Syahganda Nainggolan

 

 

Sejumlah Negara Terlilit Utang Akibat Kebijakan "Jalur Sutra Baru" China

KONFRONTASI- Pembangunan infrastruktur perdagangan secara masif yang merupakan bagian kebijakan "Belt and Road" China membuat sejumlah negara mulai mengeluh lantaran lilitan utang ke negara itu. 

Kebijakan yang juga dikenal sebagai "Jalur Sutra baru" ini pertama kali dicanangkan pada 2013 oleh Presiden Xin Jinping. Kebijakan ini meliputi pembangunan rel kereta, jalan dan pelabuhan di seluruh dunia dengan dana pinjaman Beijing bernilai miliaran dolar di sejumlah negara. 

Lima tahun kemudian, Xi Jinping harus membela idenya ini setelah muncul kekhawatiran bahwa China membuat jebakan utang ke negara-negara yang kemungkinan tidak mampu membayarnya. 

"Ini bukan klub China," ujar Xi Jinping dalam pidato memperingati lima tahun proyek ini. Dia menggambarkan Belt and Road sebagai proyek "terbuka dan inklusif". 

Dalam pidato yang dikemukan minggu lalu, Xi mengatakan perdagangan China dengan negara-negara Belt and Road melebihi US$5 triliun, dan investasi langsung melebihi US$60 miliar. 

Tetapi sejumlah pihak mulai mempertanyakan kepantasan biaya itu. 

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Agustus lalu mengatakan negaranya akan menghentikan proyek-proyek yang didukung dana dari China, termasuk jalur kereta senilai US$20 miliar.

Partai Perdana Menteri Paksitan yang baru Imran Khan bertekad untuk lebih transparan akibat muncul kekhawatiran akan kemampuan negara itu membayar kembali utang untuk proyek Koridor Ekonomi China-Pakistan. 

Sementara itu, pemimpin Maladewa yang diasingkan Mohamed Nasheed mengatakan kegiatan China di kepualauan Lautan Hindia serupa dengan "perebutan tanah" dan "penjajahan", karena 80 persen utang negara-negara itu berasal dari China. 

Kebijakan Belt and Road China Sebabkan Utang Sri Lanka telah merasakan dampak negatif utang besar ke China. 

Tahun lalu, negara ini harus memberi izin penggunaan pelabuhan strategis ke Beijing selama 99 tahun karena tidak bisa membayar pinjaman bagi proyek bernilai US$1,4 miliar itu. 

Pages