26 May 2019

Utang

Utang Naik Terus , Rizal Ramli Sebut Menkeu Ratu Utang

KONFRONTASI- Kementerian Keuangan merilis perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui konpers APBN Kita, pemerintah membuka data kondisi keuangan, termasuk utang pemerintah saat ini.

Hingga April tahun ini, total utang pemerintah mencapai Rp 4.528,45 triliun. Utang itu rasionya setara dengan 29,65% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Terkait itu, Tokoh Bangsa/Ekonom senior Rizal Ramli kembali mengkritik terkait angka utang pemerintah saat ini yang naik per Arpil 2019.

Utang Sehari Rp1 Triliun, Rizal Ramli: Kok Prestasi Tertinggi Pemerintah Ngutang?

KONFRONTASI- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis merilis data kondisi keuangan termasuk utang pemerintah. Hasilnya, per April 2019 total utang Indonesia mencapai Rp 4.528,45 triliun atau setara 29,65 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini mengalami kenaikan sebesar Ro 347,84 triliun jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu.

Ekonom senior DR Rizal Ramli mengaku heran dengan pelonjakan nilai utang tersebut. Sebab, hampir setiap hari utang negara bertambah Rp 1 triliun sejak tahun lalu.

Waspadai Jebakan Utang di Balik Investasi China

KONFRONTASI-Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Moh Zulfikar mengatakan pemerintah Indonesia harus mewaspadai investasi besar-besaran Cina di Indonesia dalam misi Belt Road Iniative (BRI). Sebab, investasi itu dapat menimbulkan debt trap atau jebakan utang.

Maret 2019, Utang Pemerintah Naik Rp1 Triliun

KONFRONTASI-Kementerian Keuangan mencatatkan kenaikan utang pemerintah pada Maret 2019. Utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp4.567,31 triliun, naik Rp1 triliun dibanding posisi utang pada Februari 2019 yang sebesar Rp4.566,26 triliun.

Meski begitu, jika dibandingkan dengan catatan pada bulan yang sama tahun sebelumnya, kenaikan utang tercatat meningkat sebesar Rp431 triliun karena pada Maret 2018 utang tercatat Rp4.136,39 triliun.

Jokowi Salah Urus soal Utang yang Membengkak

KONFRONTASI- Pengelolaan utang pemerintah dinilai sudah sangat mengkhawatirkan lantaran penggunaannya tidak tepat sasaran dan tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Analis Ekonomi Politik, Kusfiardi mengatakan utang yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 4 tahun usia pemerintahannya, pengalokasiannya lebih banyak untuk membayar utang.

Kontroversi gelar Cak Jancuk untuk Jokowi dan soal Utang yang Membengkak, Ekonomi Mangkrak

KONFRONTASI- Polemik utang RI terus bergulir jelang Pilpres. Karena selain menjadi penilaian bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, juga membuat publik bertanya-tanya mengenai solusi yang diterapkan saat ini dalam mengantisipasi target pertumbuhan ekonomi. Utang membengkak, ekonomi stagnasi dan mangkrak sedangkan Jokowi yang digelari pendukungnya di Jatim sbg Cak Jancuk, bingung cari solusi.

Merdeka Secara Politik, Belum Merdeka Secara Ekonomi: Catatan Seminar Konsep Ekonomi Gus Dur

KONFRONTASI- Merdeka Secara Politik, Belum Merdeka Secara Ekonomi... (Catatan Seminar Konsep Ekonomi Gus Dur)

Seminar membedah konsep Ekonomi  Gus Dur diadakan oleh Kelompok Study Ekonomi Islam universitas Brawijaya Bersama forum Pencinta Gus Dur (31 januri 2019) hadir pembicara Prof. Sri  Edi Swasono bersama Rizal Ramli (Menko Ekuin era Presiden Gus Dur)..

Kemana Tanggung jawab Menkeu Sri Mulyani? Indonesia Rugi Rp 121 T Dan 6,7 Milyar Dolar AS

KONFRONTASI- Pemerintah Indonesia pada era 2006-2010, di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah melakukan kebijakan yang merugikan Keuangan Negara.

Demikian disampaikan Pengamat ekonomi politik dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra kepada redaksi, Jumat (19/1).

Srikandi Pencetak Utang: Sri Mulyani

SRIKANDI PENCETAK UTANG
Oleh: Hijriyah Jamaludin
(Mahasisiwi Universitas Bung Karno, Angkatan 2011)

Miris hatiku baca puisimu
Bukan karena terharu
Lebih karena gerutu
Karena banyak yang telah kau tipu
 
Justru setelah dirimu jadi menteri
Kau paksakan pengetatan anggaran
Yang terbukti gagal di seluruh dunia
Yang terbukti telah hambat pertumbuhan
Yang terbukti lambat kurangi kemiskinan

Menteri Kecanduan Utang

Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Posisinya sebagai pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Pages