15 June 2021

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Ikuti Langkah Jateng, Pemprov DIY Naikkan UMP Jadi 3,54 Persen Mulai Tahun Depan

Konfrontasi - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021. Kenaikan UMP DIY sebesar 3,54 persen dibandingkan tahun lalu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria Nugrahadi menjelaskan, Gubernur DIY meneken Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY.

"UMP DIY tahun 2021 ditetapkan naik sebesar 3.54%. UMP DIY 2021 sebesar Rp 1.765.000," kata Aria lewat keterangan resmi yang diterima, Sabtu (31/10/2020).

Ganjar "Tolak" Surat Edaran Menaker Soal Pengupahan, UMP Jateng Naik 3,27 Persen

Konfrontasi - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memutuskan menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng 2021 menjadi Rp1.798.979.

Berarti ada kenaikan sebesar 3,27 persen dari besaran UMP Jateng 2020 sebesar Rp1.742.015.

"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp1.798.979,12," katanya di Semarang, Jumat (30/10/2020) petang.

Dinilai Tidak Pro-Rakyat, Wakil Ketua MPR Tolak RUU Cipta Kerja

Konfrontasi - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan kembali menyoroti omnibus law RUU Cipta Kerja yang ditentang kaum buruh dan elemen masyarakat lainnya.

Menurut pimpinan MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini, pemerintah seharusnya menyerap terlebih dahulu aspirasi masyarakat sebelum menetapkan RUU ini menjadi UU.

Kadin Minta Tidak Ada Kenaikan Upah Minimum Tahun Depan, Ini Jawaban KSPI

Konfrontasi - Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta (Kadin DKI Jakarta) meminta pemerintah tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada tahun 2021.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan, permintaan tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menaker: 26 Provinsi Sudah Laporkan Penetapan UMP 2019

Konfrontasi - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan hingga saat ini sudah 26 provinsi telah menyampaikan laporan tentang penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2019. Sedangkan 8 provinsi lainnya sudah mengumumkan besaran UMP meski belum melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan

Dari 26 provinsi yang telah menyampaikan laporan tentang besaran UMP tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Mengenai 8 provinsi yang belum menyampaikan laporannya, Menaker Hanif menduga bisa saja sudah diumumkan namun laporannya menyusul karena Keputusannya belum ditandatangani oleh gubernur.

“Sebanyak 26 Provinsi sudah mengumumkan dan menyampaikan laporannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Menaker Hanif usai mengikuti rakor tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Hanif menjelaskan kenaikan UMP tahun 2019 memperhitungkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 8,03 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Kenaikan UMP berdasarkan PP 78 merupakan wujud upaya maksimal pemerintah dalam memberikan rasa win-win diantara semua pihak yaitu pekerja, pengusaha dan calon pekerja, kata Hanif.

Buruh DKI Tagih Janji Anies Ubah Sistem Upah Ala Ahok

Konfrontasi - Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) dan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) menuntut supaya Pemerintah Provinsi DKI tidak lagi melakukan penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2018, dengan mengacu kepada formulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.