15 June 2021

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)

Ganjar "Tolak" Surat Edaran Menaker Soal Pengupahan, UMP Jateng Naik 3,27 Persen

Konfrontasi - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memutuskan menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng 2021 menjadi Rp1.798.979.

Berarti ada kenaikan sebesar 3,27 persen dari besaran UMP Jateng 2020 sebesar Rp1.742.015.

"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp1.798.979,12," katanya di Semarang, Jumat (30/10/2020) petang.

Dinilai Tidak Pro-Rakyat, Wakil Ketua MPR Tolak RUU Cipta Kerja

Konfrontasi - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan kembali menyoroti omnibus law RUU Cipta Kerja yang ditentang kaum buruh dan elemen masyarakat lainnya.

Menurut pimpinan MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini, pemerintah seharusnya menyerap terlebih dahulu aspirasi masyarakat sebelum menetapkan RUU ini menjadi UU.

Kadin Minta Tidak Ada Kenaikan Upah Minimum Tahun Depan, Ini Jawaban KSPI

Konfrontasi - Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta (Kadin DKI Jakarta) meminta pemerintah tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada tahun 2021.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan, permintaan tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Buruh Tuntut UMK Rp4,9 Juta, Apindo Kabupaten Bekasi Setuju di Rp4,5 Juta

Konfrontasi - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menolak usulan pemerintah soal Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi tahun depan yang naik 8,51 persen. Mereka menuntut standar upah Kabupaten Bekasi naik 18 persen menjadi Rp4,9 juta per bulan.

"Kita berharap kenaikan UMK itu di atas 15 persen sesuai undang-undang yang berpatokan pada survei KHL (kebutuhan hidup layak) setiap tahunnya," kata Abdul Bais, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dari FSPMI di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (3/11/2019).

UMK Dinilai Tinggi, Kadin: PHK Massal Akan Terjadi di 2018

Konfrontasi - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan pemutusan hubungan kerja massal pada 2018 kemungkinan bisa terjadi menyusul tingginya upah minimum kabupaten Karawang pada tahun ini.

“Pada tahun lalu, PHK (pemutusan hubungan kerja) cukup tinggi. Jadi ancaman terjadinya PHK massal bisa saja terjadi pada tahun ini,” kata Ketua Kadin Karawang Fadludin Damanhuri, di Karawang, Sabtu (27/1/2018).