UI

Rizal Ramli Membela Mahasiswa, '“Rektor Jadikan UI Kampus Kolonial”

Catatan: Arief Gunawan, Wartawan Senior.

KONFRONTASI- TINDAKAN Rektor UI yang memberlakukan pakta integritas terhadap para mahasiswa baru, esensinya sama dengan kelakuan rezim kolonial Belanda.

Mahasiswa Indonesia yang kuliah di  Belanda, tahun 1920-an, waktu itu umumnya juga mengalami tekanan dan ancaman untuk menyuarakan aspirasi politik memerdekakan bangsa.

Mereka dipenjarakan. 
Diburu intel. 
Dimata-matai dan diputus beasiswanya. 

Rektor UI Penjilat, Sebaiknya Dipecat, Bermental Murahan dan Mendongak ke Atas, Habis sudah Martabat UI dan Ambruk Sudah Semangat Reformasi 1998 dari UI

KONFRONTASI- Rektor UI penjilat, sebaiknya dipecat, dia bermental murahan dan mendongak ke atas, Habis sudah martabat UI dan runtuh sudah Semangat Reformasi 1998 dari UI, Ini akibat Rektor yang penjilat itu memberlakukan  

Rizal Ramli Bangga atas Sikap BEM UI yang Tolak Pakta Integritas: Ini Pengekangan Hak Mahasiswa

KONFRONTASI- Tokoh nasional/teknokrat senior Dr Rizal Ramli menyatakan ''Bangga dengan Fajar & mahasiswa-mahasiswa  UI ''.  Mereka menghadapi Rektor UI  yang menjilat dan bermental murahan dengan mendongak ke atas.  ''Rektor UI ini memang penjilat dan otoriter. Diberi jabatan Preskom Bank saja sudah lupa kebebasan akademik. Jauh kelasnya dibanding Prof Mahar Mardjono,'' kata RR, Menko Ekuin Presiden Gus Dur.

Pakta Integritas UI Wajib Diteken Maba, Mengingatkan Kita Pada Represi NKK/BKK

Mahasiswa Universitas Indonesia tahun ajaran 2020/2021 bakal dilarang mengganggu ‘Tatanan Bernegara’. Salah satu poinnya: tak boleh menggelar atau ikut kegiatan politik tanpa izin kampus.

 

 

Oleh: Mahisa Cempaka

 

 

Sebuah aturan kontroversial termuat dalam surat perjanjian berjudul “Pakta Integritas Mahasiswa Baru Universitas Indonesia 2020”. Surat tersebut diketahui publik setelah beredar di media sosial empat hari lalu.

UI akan mencetak Manusia Robot tanpa jiwa Kebangsaan

Oleh: Syafril Syofyan

 

UI melakukan penjajahan kepada bangsa sendiri melebihi masa penjajahan jaman belanda , untuk hal tersebut Rektor UI karena tidak punya jiwa kebangsaan, melanggar UUD 45 dalam pasal 28, ini pelanggaran yang dilakukan Rektor UI bisa dikenakan pasal pelanggaran berat terhadap UU No. 39 tentang Hak Asasi.

UI Watch: Tinjau ulang, dan Batalkan Undang-Undang, dan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila

PERNYATAAN SIKAP UI WATCH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh, UI Watch dengan ini menyatakan keprihatinan yang mendalam, dan mengetuk hati nurani serta memanggil segenap elemen patriot sejati Indonesia untuk bersatu mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai serta tegaknya KEADILAN UNTUK SELURUH RAKYAT INDONESIA.

Para Rektor ITB, UGM, UI, Unair, Undip, Unpad dan IPB Era Reformasi Pasca Soeharto lebih tampil sebagai Penjilat Kekuasaan ?

KONFRONTASI- Pada era reformasi Jokowi, para rektor kampus-kampus ITB, UGM, UI, Unair, Undip, Unpad dan IPB  lebih tampil sebagai para penjilat kekuasaan yang menjijikkan dan mereka  menghasilkan para alumni yang juga doyan kekuasaan untuk hidup materialistis, bangga sebagai kaum borjuis kecil di negeri Indonesia yang sarat ketimpangan dan ketidakadilan ini. Namun Mahasiswa kampus kampus itu masih berdemo di era reformasi ini, tapi para rektornya penjilat kekuasaan oligarkis-feodalis-kapitalis yang tamak  semua,  bau busuk.

UI usul terbitkan Perpres penanganan kedaruratan kesehatan COVID-19

 

KONFRONTASI -   Tim Ahli Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam tim perumus tinjauan bidang kelembagaan di bawah koordinasi Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) mengajukan usul diterbitkan Perpres tentang Manajamen Penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Rizal Ramli Menguji Promosi Doktor Jauchar Barlian di UI. Jauchar Buktikan Liberalisasi Sektor Migas Rugikan Kepentingan Negara dan Kedaulatan RI

KONFRONTASI- Sumber daya Migas yang berlimpah memungkinkan Indonesia melakukan industrialisasi subtitusi-impor, dan memperoleh credit-rating uang tinggi untuk mendapatkan pinjaman dari pihak asing dengan “menggadaikan” ladang minyak. Hal tersebut oleh negara bisa  digunakan sebagai alat politik atau bargaining power. Namun  liberalisasi pengelolaan sektor Migas telah mengorbankan kedaulatan negara dan kepentungan nasional.

Pages