Tunjangan Hari Raya (THR)

Polisi Masih Pelajari Kasus OTT Pejabat Kemendikbud dan Petinggi UNJ

Konfrontasi - Kabid Humas Pola Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini ditangani oleh polisi. Hal itu setelah KPK melimpahkan kasus tersebut ke Polri.

"Iya benar, kasus itu sudah dilimpahkan ke Polda Metro dalam hal ini Krimsus," kata Yusri, Jakarta, Jumat (22/5/2020).

Pelimpahan kasus tersebut, kata Yusri, telah dilakukan pada Jumat (22/5). Sehingga, polisi sedang menyelidiki dan mendalami dulu kasus tersebut untuk mengetahui peristiwanya seperti apa.

"Kasus ini masih dalam bentuk lidik sehingga Polda sudah terima sekarang masih pendalaman. (Dan pelimpahan) Hari ini, sekarang masih didalami penyidik mencari dugaan peristiwanya seperti apa, baru itu," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Rabu 20 Mei 2020. Penyidik mengamankan pihak yang terlibat dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Kemendikbud dengan barang bukti uang USD 1.200 juga Rp 27 juta.

Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto menyampaikan, kasus tersebut telah dilimpahkan dari KPK ke Polri dengan mengingat sejumlah pertimbangan.

"Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok, dan fungsi KPK, maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," tutur Karyoto dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Juru Bicara KPK Ali Fikri menambahkan, OTT berawal dengan adanya bantuan dan informasi dari pihak Itjen Kemendikbud kepada KPK perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

"Selanjutnya tim KPK bersama dengan tim Itjen Kemendikbud menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian diamankan Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000," ujar Ali.

Ratusan Karyawan Kontrak Garuda Indonesia Dirumahkan

Konfrontasi - Sekitar 800 karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dirumahkan sementara oleh maskapai nasional Garuda Indonesia. Hal itu dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 14 Mei 2020 lalu.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan upaya lanjutan yang perlu tempuh Garuda untuk memastikan keberlangsungan Perusahaan tetap terjaga. Di tengah kondisi operasional penerbangan yang belum kembali normal sebagai dampak pandemi Virus Corona atau COVID-19.

Gubernur Minta Perusahaan Laksanakan SE Menaker Terkait Pembayaran THR di Jatim

Konfrontasi - Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh perusahaan di Jawa Timur tidak lepas tangan terhadap kewajiban tunjangan hari raya (THR) kepada para buruh dan karyawan. Dia tegas dalam hal ini agar hak pekerja untuk mendapat THR dibayarkan.

"Perusahaan wajib hukumnya memberikan THR kepada seluruh pekerja atau buruh yang masih aktif bekerja, dirumahkan, bahkan yang dalam proses PHK," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Minggu (10/5/2020).

Menaker Izinkan Perusahaan Bayar THR Dicicil, Asal...

Konfrontasi - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Ida Fauziah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pendemi COVID-19.

Dari situs kemnaker.go.id, memperhatikan kondisi perekonomian saat ini sebagai akibat pandemi COVID-19 yang membawa dampak pada kelangsungan usaha dan mempertimbangkan kebutuhan pekerja/buruh akan pembayaran THR keagamaan. 

Berusaha Tak PHK Karyawan Selama Pandemi, Apindo: Arus Kas Perusahaan Tersisa 1-3 Bulan

Konfrontasi - Wabah virus corona (Covid-19) turut memengaruhi keuangan perusahaan di Tanah Air. Pasalnya, pemasukan yang diterima perusahaan semakin menipis semenjak Covid-19 masuk ke Indonesia dan menyebabkan perekonomian nasional turut terganggu.

Dana Prakerja, Apindo Minta Pemerintah Subsidi Pembayaran THR untuk Buruh

Konfrontasi - Pemerintah diimbau untuk bisa memberikan subsidi tunjangan hari raya (THR) untuk buruh, menyusul merebaknya virus Corona atau Covid-19 di Indonesia. Usulan tersebut disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Solo.

Sekretaris Apindo Kota Solo Wahyu Haryanto mengatakan, pemerintah saat ini memiliki dana prakerja, yang bisa digunakan untuk subsidi perusahaan yang kemudian diberikan kepada karyawan.

Pengunjung Sepi Akibat Corona, Pengusaha Hotel Wacanakan Rumahkan Karyawan dan THR Tak Utuh

Konfrontasi - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat tingkat keterisian hotel selama 1-14 Maret 2020 secara nasional berada di bawah 50 persen. Hal ini menunjukkan sektor hotel telah mengalami kesulitan keuangan atau cash flow dan terancam mengalami kerugian.

Menurut Ekspektasi Pasar, kinerja hotel akan mengalami penurunan untuk periode H1 2020 vs H1 2019 akibat dampak covid-19. Dengan Occupancy menurun 25–50 persen, average room rate menurun 10–25 persen. Sehingga total pendapatan diperkirakan mengalami penurunan 25–50 persen selama pandemi virus corona.

"Kemudian juga yang jadi poin utamanya juga hotel itu juga jadi tempat orang itu berkumpul untuk meeting. Namun kan dengan situasi seperti ini kan nggak mungkin orang-orang lakukan hal reguler seperti yang mereka biasanya lakukan,” ujar Wakil Ketua Umum Organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, Selasa (17/3/2020).

Dia mengakui, terjadi penurunan occupancy rate yang tajam sejak dikeluarkannya Nota Dinas dari beberapa Kementerian dan Lembaga yang memberikan instruksi untuk tidak mengadakan rapat atau acara yang mengumpulkan orang banyak. Segmen pasar pemerintah bagi sektor hotel sangat dominan di seluruh wilayah Indonesia.