18 August 2018

THR

THR dan APBN yang Dikelola secara Ngawur, Ugal-Ugalan?

KONFRONTASI- Munculnya kegaduhan soal THR dan gaji ke-13, Anda masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent?

Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun ini adalah bukti bahwa klaim itu Cuma isapan jempol. Faktnya Pemerintah mengelola APBN dengan ugal-ugalan.

PNS di Kota Bekasi Cuma Diberi THR 60 Persen

KONFRONTASI-Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi hanya mampu memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 60% untuk aparatur sipil negara (ASN). Pemberian THR ini disesuaikan dengan postur keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman mengatakan, mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri bernomor 903/3386/SJ kepada semua pemerintah daerah. Yang mana disebutkan pemberian THR dan gaji ke-13 bersumber dari APBD.

KPK Bahas Surat Edaran Mendagri Soal THR

KONFRONTASI - KPK belum bisa berkomentar banyak terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tentang Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Salah satu perintah Tjahjo adalah membebankan pemberian THR kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

THR dan APBN yang Ugal-ugalan

Oleh: Edy Mulyadi

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun ini adalah bukti  bahwa klaim itu cuma isapan jempol. Faktanya Pemerintah mengelola APBN dengan ugal-ugalan.

THR Lebih Pantas Diberikan kepada Rakyat Miskin dan Pengangguran

Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti.
Ketua Presidium MRI.

Terbitnya peraturan Mendagri tentang THR dan Gaji ke 13 untuk Kepala Daerah dan Anggota Dewan, menegaskan Rezim saat ini adalah pemerintahan pro penguasa. Pemerintah pro penguasa sudah jelas tidak pro Rakyat miskin.

Jika pemerintah tidak pro Rakyat miskin, tidak mungkin ada upaya meng NOL kan kemiskinan di Indonesia.

THR Dan Gaji Ke 13, Zulkifli: Saya Mau Tanya Uangnya Dari Mana?

KONFRONTASI -  Rencana pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 untuk pejabat negara, pensiunan dan honorer baik guru maupun non PNS, dipertanyakan.

Adalah Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan yang mempertanyakan hal tersebut. Dia meminta pemerintah menjelaskan anggaran yang dipakai untuk membayar THR dan gaji ke 13.

Parah, DPR Dapat THR, Dicurigai jadi Suap Terselubung

JAKARTA- Anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212 Eggi Sudjana mengkritisi kebijakan pemerintah yang akan memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 kepada pejabat negara, salah satunya anggota DPR. Eggi menilai, hal itu merupakan bentuk suap terselubung.

"Menurut saya itu bentuk suap terselubung," kata Eggi di Aula Sarbini, Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (29/5/2018).
 

Ormas Minta THR, Pengusaha 'Kelabakan'

KONFRONTASI -  Menjelang Lebaran, sejumlah organisasi masyarakat disebut meminta uang dari pelaku usaha, yang mereka bungkus dalam istilah tunjangan hari raya (THR).

Pengusaha mengaku kelabakan menyediakan anggaran itu karena tengah berupaya membayar THR kepada pihak yang memang berhak menerimanya: karyawan.

"Hotel di Jakarta waktu Lebaran justru sepi. Kami tidak ada anggaran untuk ormas," kata Khrisnadi, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta, Senin (28/05).

Pemerintah Beri THR Pimpinan dan Pegawai LNS

KONFRONTASI -  Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 Hijriah kepada pimpinan dan pegawai non-pegawai negeri sipil pada lembaga non-struktural (LNS).

Pemberian THR itu berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian THR Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Pada LNS.

THR dan gaji ke-13 cair, pertumbuhan ekonomi Q2 diramal hampir sentuh 5,15%

KONFRONTASI -  Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi para Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri yang akan dicairkan di Juni dan Juli tahun ini menjadi stimulus bagi ekonomi domestik. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini bisa melampaui angka 5,1%.

Pages