22 February 2020

Terorisme

Kitab Suci Apapun Tak Boleh Dijadikan Barang Bukti

KONFRONTASI- Kitab suci agama apa saja tidak boleh dijadikan sebagai barang bukti karena selain mengurangi kesakralannya juga akan menimbulkan masalah baru, kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) Tohadi.

DPR: Revisi UU Antiterorisme Rampung Pekan Depan

KONFRONTASI -   Wakil Ketua Pansus Revisi RUU Antiterorisme, Supiadin Aries Saputra sangat yakin DPR RI dan Pemerintah dapat menyelesaikan pembahasan RUU Antiterorisme pada pekan depan.

“Semuanya sudah selesai. Hanya menyisakan untuk menyetujui definisi terorisme,” kata Supiadin pada diskusi “Polemik: Never Ending Terorist” di Cikini, Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Menurut Supiadin untuk pembahasan definisi terorisme, DPR RI sudah melobi Pemerintah dan sudah mendapat sinyal Pemerintah dapat menyetujui.

KontraS Tolak Pelibatan Tim Elit TNI dalam Pemberantasan Terorisme

KONFRONTASI -   Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tidak setuju dengan wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia KontraS Arif Nur Fikri dalam diskusi dengan tema ‘Ada Apa Dengan UU Terorisme?’, di kantor PP Persatuan Mahasiswa Katolik RI, Jalan Dr. Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5).

Sekolah di Texas Diberondong Tembakan, 10 Orang Tewas

KONFRONTASI-Kasus penembakan terjadi kembali di Sekolah Santa Fe Texas, Amerika Serikat yang mengakibatkan 10 orang tewas dan 10 orang lainnya luka-luka, Jumat waktu setempat.

Dituding Dukung Terorisme, Gerindra: Itu Fitnah Murahan!

KONFRONTASI-Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo membantah tuduhan berbagai pihak di media sosial bahwa partainya mendukung aksi terorisme karena dianggap menghambat revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terorisme Bukan Perintah Agama, Tapi Ajaran Sesat

KONFRONTASI-Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh meyakini bahwa aksi teror bom bunuh diri yang melanda sejumlah lokasi, bukanlah perintah agama, namun itu dilakukan oleh ajaran sesat sehingga ia minta semua umat Islam dan agama lain tetapi bersatu.

Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Dituntut Hukuman Mati

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap terdakwa dugaan aktor bom Thamrin, Oman Rochman alias Aman Abdurrahman.

Densus 88 gerebek rumah terduga teroris di Mojokerto

KONFRONTASI-Petugas tim densus 88 antiteror menggerebek sebuah rumah yang ada di Desa Betro, Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terkait dengan dugaan teroris yang ada di Surabaya dalam beberapa hari terakhir.

GMNI Kecam Aksi Terorisme

KONFRONTASI- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) menggelar aksi jalan kaki menyusuri jalan sepanjang jalur utama Kemakmuran Tobelo, sebagai bentuk kecamatan atas aksi terorisme di Surabaya dan Riau.

PBNU: Revisi UU Anti-terorisme Lebih Penting Ketimbang Pembentukan Koopssusgab

KONFRONTASI-Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Robikin Emhas, menyatakan, revisi UU Anti-Terorisme jauh lebih penting daripada pembentukan Komando Pasukan Khusus Gabungan TNI.

"Rencana pembentukan Koopssusgab yang terdiri dari satuan-satuan di TNI untuk menangkal terorisme sebaiknya tidak diteruskan. Kita berharap bahwa DPR dan pemerintah fokus pada revisi Undang-Undang Antiterorisme," katanya, kepada ANTARA, di Beijing, China, Kamis.

Menurut dia, UU Antiterorisme yang berlaku saat ini memiliki banyak kelemahan, di antaranya tidak ada aturan penanganan mengenai tindakan-tindakan pendahuluan terorisme.

"Misalnya ada orang Indonesia yang ikut pelatihan atau bahkan mendukung ISIS atau al-Qaeda di luar negeri. Dia dilatih untuk merakit bom, dicuci otak untuk menjadi tetroris. Namun saat pulang ke Indonesia tidak disentuh oleh hukum kita karena belum ada undang-undangnya," kata dia, yang juga pengacara itu.

NU telah mengusulkan perluasan pengertian mengenai terorisme, termasuk tindakan pendahuluan (preemptive) Ia melihat, UU Antiterorisme yang berlaku saat ini belum mengoptimalkan peran serta intsitusi yang memiliki otoritas tindakan pencegahan.

"Ada BAIS, BIN, di kejaksaan ada intel, di lembaga-lembaga lain juga ada yang tidak diatur dalam undang-undang saat ini. Kami usulkan direvisi agar antarlembaga itu tidak menimbulkan ego sektoral. Jangan sampai ada yang punya informasi, tapi tidak disampaikan karena yang punya nama dalam penindakan itu institusi tertentu. Ini berbahaya sekali," ujar dia.

Ia menilai UU Antiterorisme masih memberikan kewenangan kepada penegak hukum secara terbatas dalam pemeriksaan dan penahanan. Ia yakin UU Antiterorisme versi revisi, terutama pada upaya pencegahan atas tindakan terorisme bisa efektif dilakukan.

Sementara itu, Ketua Umum PB NU, KH Said Aqil Siradj, menyatakan, para ulama tidak akan bosan membangun masyarakat beradab, berakhlak, dan berbudaya.

"Walaupun tidak diperintah, tidak diminta, bahkan tidak dibayar, para ulama akan mebangun masyarakat beradab itu. Kiai-kiai di kampung memastikan ajarannya bukan radikal," ujarnya.

Selain radikalisme, NU juga mengimbau kepada para kandidat kepala daerah dan presiden dan wakil presiden agar tidak menjadikan mesjid sebagai mimbar kampanye politik. Delegasi PB NU sebelumnya telah berkunjung ke Kunming, Provinsi Yunnan, untuk menemui tokoh komunitas muslim setempat.

Di Kedutaan Besar Indonesia di Beijing, Siradj juga menyaksikan pembacaan ikrar Pengurus Cabang Istimewa NU China dengan disaksikan Duta Besar Indonesia untuk China, Djauhari Oratmangun, Rabu (16/5).

Pages