26 June 2019

Terorisme

Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Dituntut Hukuman Mati

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap terdakwa dugaan aktor bom Thamrin, Oman Rochman alias Aman Abdurrahman.

Densus 88 gerebek rumah terduga teroris di Mojokerto

KONFRONTASI-Petugas tim densus 88 antiteror menggerebek sebuah rumah yang ada di Desa Betro, Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terkait dengan dugaan teroris yang ada di Surabaya dalam beberapa hari terakhir.

GMNI Kecam Aksi Terorisme

KONFRONTASI- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) menggelar aksi jalan kaki menyusuri jalan sepanjang jalur utama Kemakmuran Tobelo, sebagai bentuk kecamatan atas aksi terorisme di Surabaya dan Riau.

PBNU: Revisi UU Anti-terorisme Lebih Penting Ketimbang Pembentukan Koopssusgab

KONFRONTASI-Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Robikin Emhas, menyatakan, revisi UU Anti-Terorisme jauh lebih penting daripada pembentukan Komando Pasukan Khusus Gabungan TNI.

"Rencana pembentukan Koopssusgab yang terdiri dari satuan-satuan di TNI untuk menangkal terorisme sebaiknya tidak diteruskan. Kita berharap bahwa DPR dan pemerintah fokus pada revisi Undang-Undang Antiterorisme," katanya, kepada ANTARA, di Beijing, China, Kamis.

Menurut dia, UU Antiterorisme yang berlaku saat ini memiliki banyak kelemahan, di antaranya tidak ada aturan penanganan mengenai tindakan-tindakan pendahuluan terorisme.

"Misalnya ada orang Indonesia yang ikut pelatihan atau bahkan mendukung ISIS atau al-Qaeda di luar negeri. Dia dilatih untuk merakit bom, dicuci otak untuk menjadi tetroris. Namun saat pulang ke Indonesia tidak disentuh oleh hukum kita karena belum ada undang-undangnya," kata dia, yang juga pengacara itu.

NU telah mengusulkan perluasan pengertian mengenai terorisme, termasuk tindakan pendahuluan (preemptive) Ia melihat, UU Antiterorisme yang berlaku saat ini belum mengoptimalkan peran serta intsitusi yang memiliki otoritas tindakan pencegahan.

"Ada BAIS, BIN, di kejaksaan ada intel, di lembaga-lembaga lain juga ada yang tidak diatur dalam undang-undang saat ini. Kami usulkan direvisi agar antarlembaga itu tidak menimbulkan ego sektoral. Jangan sampai ada yang punya informasi, tapi tidak disampaikan karena yang punya nama dalam penindakan itu institusi tertentu. Ini berbahaya sekali," ujar dia.

Ia menilai UU Antiterorisme masih memberikan kewenangan kepada penegak hukum secara terbatas dalam pemeriksaan dan penahanan. Ia yakin UU Antiterorisme versi revisi, terutama pada upaya pencegahan atas tindakan terorisme bisa efektif dilakukan.

Sementara itu, Ketua Umum PB NU, KH Said Aqil Siradj, menyatakan, para ulama tidak akan bosan membangun masyarakat beradab, berakhlak, dan berbudaya.

"Walaupun tidak diperintah, tidak diminta, bahkan tidak dibayar, para ulama akan mebangun masyarakat beradab itu. Kiai-kiai di kampung memastikan ajarannya bukan radikal," ujarnya.

Selain radikalisme, NU juga mengimbau kepada para kandidat kepala daerah dan presiden dan wakil presiden agar tidak menjadikan mesjid sebagai mimbar kampanye politik. Delegasi PB NU sebelumnya telah berkunjung ke Kunming, Provinsi Yunnan, untuk menemui tokoh komunitas muslim setempat.

Di Kedutaan Besar Indonesia di Beijing, Siradj juga menyaksikan pembacaan ikrar Pengurus Cabang Istimewa NU China dengan disaksikan Duta Besar Indonesia untuk China, Djauhari Oratmangun, Rabu (16/5).

Revisi UU Antiterorisme Jangan Sampai Reduksi Kebebasan Pers

KONFRONTASI-Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengingatkan agar revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jangan atau tidak boleh mereduksi kemerdekaan pers.

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa, terkait dengan serangan teroris berupa peledakan bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo, Jatim, dan percepatan penyelesaian revisi UU Terorisme, PWI Pusat memahami keinginan revisi Undang-Undan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dapat segera disetujui dan disahkan.

Namun, PWI dengan tegas mengingatkan agar UU tersebut harus tetap dalam koridor demokrasi dan menjaga kemerdekaan pers.

Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak boleh mereduksi kemerdekaan pers, apalagi sampai membuat kemerdekaan pers terbelengu.

Revisi UU itu harus tetap dalam jalur demokrasi dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat, termasuk menjalankan perintah agama.

Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 harus mencegah dan memberantas tindak terorisme sedini mungkin. Namun, tidak boleh memberikan cek kosong kepada penguasa untuk melanggar HAM.

Untuk itu, PWI mengingatkan, terorisme perlu diberantas sampai akar-akarnya, tetapi jangan sampai memadamkan tindak terorisme dengan cara yang mirip tindak terorisme juga.

DPR RI bersama pemerintah menjadwalkan percepatan penyelesaian RUU Perubahan atas UU No. 15/2003 mulai 18 Mei mendatang dan diharapkan pada bulan ini atau selambat-lambatnya Juni sudah dapat diselesaikan dengan disetujui dan disahkan menjadi UU baru.

4 Bomber Anak Selamat dari Ledakan, Polisi Sebut Ada Campur Tangan Tuhan

KONFRONTASI-Sejumlah fakta memilukan terkuak dari insiden serangan bom yang terjadi di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, Minggu (13/5/2018) dan Senin (14/5/2018).

Para pelaku mengajak serta istri dan anak-anaknya saat melakukan aksi biadab itu.

Aksi teroris mengajak serta anak-anak Ini kali pertama terjadi di Indonesia.

Ironisnya, sebagian anak-anak itu tewas mengenaskan di aksi itu, meski ada beberapa yang selamat.

Kondisi anak teroris yang selamat ini cukup memilukan, berikut uraiannya.

Mala Per Se, Kejahatan Terhadap Hati Nurani

Oleh: Djoko Edhi S Abdurrahman 

Saya sependapat dengan Ketua Hukum PBNU, Robikin Emhas, agar presiden bikin Perpu Teroris saja. Sebab, jelas-jelas kehendak pemerintah pada UU Anti Teror itu, melanggar due process of law (menegakkan hukum dengan cara melawan hukum). Itu satu.

Kembali ke Pancasila dan UUD 45, Terorisme Bakal Lenyap dari Indonesia

KONFRONTASI - Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) menyampaikan Bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas korban Bom Surabaya yang terjadi pada beberapa tempat di Surabaya, Jawa Timur.

"Dengan kejadian ini kami atas nama segenap Pengurus DPP, kader dan simpatisan ARUN diseluruh Indonesia menyampaikan bela sungkawa dan turut berduka cita atas perbuatan keji tersebut." kata Ketua Umum DPP ARUN, Bob Hasan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa.

Tito Karnavian: JAD di Balik Aksi Bom Gereja di Surabaya

KONFRONTASI --   Kepala Polisi Republik Indonesia (Polri) Jenderal Tito Karnavian menyebut pelaku serangan bom tiga gereja di Surabaya merupakan jaringan kelompok Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Sebanyak 13 orang tewas dalam serangan tiga bom kemarin.

Menurut polisi serangan dilakukan oleh satu keluarga. Kepala keluarga pelaku; Dita Futrianto, diidentifikasi polisi sebagai kepala sel JAD setempat.

Dita Futrianto—laporan lain menyebut Dita Oepriarto—dilaporkan "menugaskan" istrinya, Puji Kuswati, dan dua putri mereka di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Diponegoro, di mana mereka meledakkan diri. Kedua putri Puji—yang berusia 9 dan 12 tahun—memiliki bom diikat ke tubuh, seperti yang dilakukan ibu mereka.

Sedangkan Dita Fitrianto, kata polisi, pergi dengan mobilnya sendiri yang sarat bom ke dekat Gereja Pantekosta Pusat Surabaya.

Ada lagi dua remaja laki-laki berusia 16 dan 18 tahun mengendarai sepeda motor ke Gereja Katolik Santa Maria, dan meledakkan bahan peledak yang mereka bawa. Serangan pertama terjadi sekitar pukul 07.30 waktu setempat. Dua serangan lainnya berselang lima menit kemudian.

Seorang petugas keamanan mengatakan kepada kantor berita AP seorang tiba di GKI Diponegoro dengan membawa dua tas. Dia memaksa masuk ke dalam gereja, tapi dicegah penjaga keamanan.

"Tiba-tiba, dia memeluk seorang warga sipil, lalu (bom) meledak," kata saksi mata, yang mengidentifikasi dirinya sebagai Antonius. Wanita itu diduga kuat bernama Puji Kuswati.

Para pelaku juga disebut polisi baru pulang dari Suriah.

Kadin: Aksi Teror Tak Berdampak Pada Dunia Usaha

KONFRONTASI-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani meyakini aksi teror yang terjadi di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu, tidak akan berdampak pada dunia usaha.

"Prospek investasi tetap terbuka luas karena dukungan perbaikan birokrasi dan pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah," kata Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan aksi yang menyebabkan 13 warga meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka itu juga tidak akan memengaruhi investasi di dalam negeri.

Pages