Terorisme

KONFRONTASI-Syahrial Alamsyah alias Abu Rara menerima vonis 12 tahun kurungan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Abu Rara terbukti melakukan tindak pidana terorisme usai menusuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

“Bismillah saya terima putusan hakim tanpa cela," kata Abu Rara di PN Jakarta Barat, Kamis (25/6).

KONFRONTASI-Pelaku penusukan mantan Menko Polhukam, Wiranto dituntut dengan hukuman 16 tahun penjara.

Jurubicara Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Eko Aryanto menyampaikan, sidang pembacaan tuntutan terhadap perkara penusukan terhadap Wiranto telah dibacakan pada hari Kamis (11/6).

Eko mengurai, tiga terdakwa atas kasus penusukan yang terjadi di Banten beberapa waktu lalu dijatuhi hukuman yang berbeda-beda.

KONFRONTASI -   Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga yang fokus pada isu hak asasi manusia (HAM) meminta seluruh fraksi di DPR RI menolak rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Mereka berdalih aturan itu berbahaya bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang TNI.

KONFRONTASI-Kapolda Sulteng Irjen Pol Syafril Nursal mengatakan didapati ada bom di badan dua orang pelaku DPO jaringan MIT penyerang petugas polisi, yang tewas dalam kontak tembak, di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (15/4).

“Setelah melakukan aksinya kedua pelaku melarikan diri, kemudian dikejar dan dilakukan penyisiran tim kita dan didapati dua-duanya di sini (lokasi kontak tembak,red) dan di badannya ada bom sehingga dengan kondisi itu harus dilumpuhkan,” ungkap Kapolda Irjen Pol Syafril Nursal, di Kabupaten Poso.

Konfrontasi - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mendapat kompensasi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan kompensasi tersebut terkait insiden penyerangan terhadapnya yang terjadi di Pandeglang, Banten, 10 Oktober 2019 lalu.

KONFRONTASI-Mantan narapidana terorisme Haris Amir Falah menilai program deradikalisasi yang selama ini dilakukan hanya sebatas ceremonial belaka, sehingga tidak ada tindaklanjut yang dilakukan terhadap orang-orang yang telah terpapar radikalisme.

“Kalau saya lihat deradikalisasi itu jangan sekadar dianggap seremonial. Artinya hanya ada kegiatan-kegiatan resmi, kemudian ada foto-foto, tapi tidak ada follow up,” kata Haris usai diskusi di Ibis Hotel Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).

Konfrontasi - Seorang pria sudah ditahan karena diduga merupakan penikam muadzin di London. Diketahui, seorang muadzin ditikam di Masjid Raya London. Masjid itu juga lebih dikenal dengan sebutan Central Mosque. Dia ditikam saat mengumandangkan azan salat Asar, hari Kamis, 20 Februari 2020 sekitar pukul 15.10 waktu setempat sebagaimana dilansir laman BBC.

Korban merupakan muadzin berusia 70 tahun. Dia diserang di dekat Regent's Park. Namun hingga saat ini polisi tak mengidentifikasi kasus ini sebagai kasus terorisme.

KONFRONTASI-Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Ahmad Taufan Damanik mengatakan berdasarkan aturan internasional, sebuah negara tak boleh membiarkan warga negaranya tak memiliki kewarganegaraan atau stateless. Hal ini disampaikan Taufan terkait status kewarganegaraan WNI eks ISIS yang telah membakar paspornya dan ingin pulang ke tanah air.

Konfrontasi - Pada Sabtu (4/1/2020), Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat memperbarui Sistem Peringatan Terorisme Nasional (NTAS) di tengah memanasnya hubungan dengan Iran. Hubungan AS-Iran memanas setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan pasukannya menyerang rombongan Panglima Garda Revolusi Iran, Qassim Sulaimani pada Jumat (3/1).

KONFRONTASI-Pengamat Terorisme Al Chaidar mengatakan, seharusnya kelompok terorisme Mujahid Indonesia Timur (MIT) ditangani oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan bukan ditumpas oleh Polri.

Menurut dia, kelompok kriminal bersenjata (KKR) pimpinan Ali Kalora itu melakukan gerakan teror menggunakan istilah tamkin.

"Tamkin itu ada terorisme organik teritorial, hanya bisa dilawan oleh aparat negara yang juga organik dan teritorial," ujar Chaidar dilansir Okezone, Sabtu (14/12/2019).