Tax Amnesty

Lanjutkan Tax Amnesty, Sri Mulyani Plin-Plan

KONFRONTASI -  Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani melanjutkan progam pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua, dinilai plin-plan. Sebelumnya tax amnesty dianggap program gagal yang tidak akan dilanjutkan.

Ya, lantaran pihak kementerian keuangan sempat sesumbar tidak akan melanjutkan program tax amnesty. Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra mengaku ingat persis tanggal 23 November 2017. Kala itu, juru bicara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama, menegaskan tidak akan melanjutkan program tax amnesty.

Tax Amnesty Kedua Tidak Masuk Akal, Sri Mulyani Benar-benar Gagal Total

KONFRONTASI - Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan tax amnesty kedua tidak masuk akal, dan membuktikan kegagalan menepati janji yang disampaikan dua tahun lalu.

Ketika menyampaikan rencana tax amnesty pada 23 November 2017, Kementerian Keuangan melalui Jurubicara Dirjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan bahwa tidak akan ada tax amnesti kedua.

Saat itu Kemenkeu menyatakan bahwa mereka tengah mengejar para wajib pajak yang masih tidak melaporkan kekayaan mereka.

Sungguh Tak Berkeadilan, Tax Amnesty Rezim Jokowi Untungkan Pengemplang Pajak

KONFRONTASI -  Kebijakan pemerintah menerapkan tax amnesty atau pengampunan pajak dinilai hanya memberikan edukasi yang buruk kepada masyarakat. Terlebih program tersebut tidak membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

Menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera, tax amnesty justru tidak mendidik publik terutama bagi pengemplang pajak. 

Peserta Tax Amnesty Bisa Dapat Insentif Pajak, Ini Caranya

Konfrontasi - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Aturan itu mengatur insentif pajak yang akan diberikan pada peserta tax amnesty.

Tax Amnesty Gagal Pemerintah Keluarkan PP 36/2017, Awas Potensi Moral Hazard, Sebut Pengamat

KONFRONTASI -  Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Harta Bersih yang dianggap sebagai penghasilan.

Dengan PP ini, maka semua harta yang dimiliki oleh para wajib pajak (WP) harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka menggenjot penerimaan pajak, mengingat tax amnesty sendiri tak berjalan sukses.

Panik, Menkeu Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak `Sandera` 5.000 Peserta Tax Amnesty

JAKARTA- Sri Mulyani sudah panik menangani APBN dan soal pajak. itu bukan berita, meski dia membantahnya. Program tax amnesty yang dicanangkan Pemerintah, ternyata gagal, tidak mencapai target. Antara lain, aset repatriasi yang diperoleh nyatanya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas, nilai tukar, suku bunga, dan investasi. Selain itu program ini sepi peminat, karena hanya 995.983 wajib pajak yang ikut.

Tunggakan Pajak Rp 2,37 Miliar Akhirnya Cair Setelah Pengusaha Ini Ditahan Selama 3 Jam

Konfrontasi - Direktorat Jenderal Pajak menyandera (gizjeling) seorang pengusaha berinisial EB (53) lantaran menunggak pajak sebesar Rp 2,37 miliar.

Kepala Lapas Kelas IIA Dadi Mulyadi mengatakan EB terpaksa disandera lantaran tidak membayar pajak setelah diberikan waktu sejak Tax Amnesty periode 1 dan 2.

Kejar Dong Wajib Pajak Kaya

KONFRONTASI -   Publik sudah tahu kegagalan program tax amnesty yang digelar selama sembilan bulan itu. Karena faktanya, dengan adanya tax amnesty penerimaan negara di 2016 masih gagal. Sehingga di tahun ini yang tanpa tax amnesty penerimaan negara akan kembali tak capai target.

Untuk itu, pemerintah diminta untuk mengejar para wajib pajak (WP) kaya yang saat program tax amnesty itu tak banyak dikejar.

Laba PLN Tergerus, Kenapa Tax Amnesty yang Disalahkan?

KONFRONTASI-Sepanjang tahun 2016 PLN mencatat laba bersih perusahaan sebesar Rp 10,5 triliun. Meski tinggi, capaian itu ternyata lebih rendah dibanding 2015 yang berhasil menembus Rp 15,6 triliun.

Salah satu alasan yang digunakan PLN atas penurunan laba bersih itu adalah keikutsertaan perusahaan pelat merah itu dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Direktur Utama PLN Sofyan Basir beberapa hari lalu mengatakan, penurunan itu secara spesifik karena dua hal besar.

Pages