Syarief Hasan

MPR Minta Pemerintah Larang Mudik Lebaran

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Syarief Hasan meminta pemerintah membuat larangan mudik Lebaran untuk mencegah penularan virus Corona yang kian mengkhawatirkan.

"Kebijakan pelarangan tersebut berlaku kepada semua tanpa kecuali," kata Syarief melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Sabtu.

Politikus Partai Demokrat itu mengingatkan larangan mudik harus diterapkan agar penularan COVID-19 tidak menjadi-jadi akibat migrasi besar-besaran saat mudik.

Syarief Hasan: Awal Agustus SBY Temui Presiden Jokowi

Konfrontasi - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) direncanakan akan bertemu Presiden Joko Widodo. Kabarnya jadwal pertemuan keduanya sudah diatur pada awal Agustus 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan masih tertutup saat disinggung jadwal pasti pertemuan tersebut. Yang jelas, kata dia, SBY akan kembali aktif ke dunia politik dalam upaya merajut persatuan Indonesia setelah Pilpres 2019.

Syarief Hasan Akui Prabowo Subianto Belum Maksimal Jadi Capres

KONFRONTASI - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengakui bahwa Prabowo Subianto belum maksimal menjadi calon presiden (Capres). Sebab, masa kampanye belum lama ini dimulai.

Maka itu, Syarief Hasan tidak mempersoalkan kritikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut Prabowo Subianto terkesan tak serius maju di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. "Ya memang belum maksimal. Karena kan baru mulaikan," ujar Syarief Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Diduga Gabung ISIS, Eks Pegawai Kemenkeu Jadi Perhatian Komisi I

Konfrontasi - Anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan mengatakan perlu dilakukan penelusuran terkait kabar adanya mantan pegawai Kementerian Keuangan RI yang dideportasi oleh pemerintah Turki, karena diduga akan bergabung dengan ISIS.

“Tentunya ini harus ditelusuri kenapa dia bisa begitu. Artinya kita harus meningkatkan juga soal pengawasan orang Indonesia yang akan ke luar negeri,” kata Syarief, di Jakarta, Jumat (27/1/2017).

“Sehingga pengawasan mulai dari imigrasi, Kemenlu, BIN, dan ini harus benar-benar terkait,” tambah dia.

Demokrat: Pilih Menteri Jangan Langgar UU

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak cermat dan mengabaikan masalah administrasi dalam menunjuk seseorang sebagai menteri. Hal ini kata dia jelas terlihat saat penunjukan Archandra Tahar sebagai menteri ESDM.

"Waktu pak SBY ada ada fit and proper test. Semua persyaratan, prosedur dan sistem yang jelas," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan saat dihubungi pada Jumat 9 September 2016.

Syarief Hasan: Fahri Hamzah Belum Masuk Demokrat

KONFRONTASI - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan angkat bicara terkait reaksi Ruhut Sitompul yang menyatakan akan ke luar dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, jika Fahri Hamzah masuk sebagai anggota partai berlambang Mercy itu.

"Pak Fahri kan belum masuk ke Demokrat," kata Syarief disela acara International Conference of Asian Political Parties di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu 23 April 2016.

Syarief Hasan Belum Sampaikan Niat Baik Fahri Hamzah ke SBY

KONFRONTASI -Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan belum menyampaikan pada Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal keinginan politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah untuk bertemu dengan pimpinan partai berlambang mercy itu.

"Setiap pemimpin termasuk Pak SBY kan memiliki agenda yang sangat padat," kata Syarief disela acara International Conference of Asian Political Parties di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu 23 April 2016.

Kritik Mengkritik Pemerintah: Hubungan SBY-Jokowi Belum Mamanas

KONFRONTASI - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan sikap Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk lebih kritis terhadap pemerintah dan isu-isu terkini agar pemerintah betul-betul melanjutkan keberhasilannya selama memimpin. Selain itu, apabila ada yang dianggap perlu diperbaiki, SBY mempersilakan pemerintah saat ini untuk memperbaiki.

"Itu salah satu komitmen beliau untuk memberikan masukan agar pemerintah ini bisa berjalan dengan bagus dan berhasil," kata Syarief, Selasa, 9 Februari 2016.

Politikus Demokrat Setuju UU Terorisme Direvisi

KONFRONTASI - Politikus Partai Demokrat yang juga Anggota Komisi I DPR RI, Syarief Hasan, menyetujui usulan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, soal revisi Undang-Undang Terorisme.

Ia meyakini pembahasan revisi undang-undang tersebut akan secepatnya dilakukan oleh Komisi I.

"Anggota Komisi I akan membahas secepatnya revisi Undang-Undang tersebut," tutur Syarief di Kantor DPP Partai Demokrat, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (15/1/2016).

Tolak Kenaikan Tunjangan DPR, Demokrat: Rakyat Untuk Makan Saja Susah!

KONFRONTASI-Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan partainya menolak kenaikan tunjangan DPR RI di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit saat ini.

"Saya pikir Demokrat tidak setuju itu (kenaikan tunjangan). Rakyat lagi susah kayak begini, pengangguran nambah, inflasi tinggi, rakyat untuk makan saja susah," ujar Syarief di Jakarta, Kamis.

Anggota Komisi I DPR RI ini menyatakan pendapatan anggota DPR sejauh ini sudah cukup dan seharusnya anggota DPR prihatin terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Pages