swasta

KONFRONTASI -  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku sedang berupaya mengoptimalkan aset yang dikelola kementeriannya dengan menggandeng swasta.

Dia menjelaskan Kemenhub telah membuat daftar yang memuat 30 aset yang akan dikerjasamakan dengan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau public-private partnership (PPP).

Budi menyebutkan dua aset yang pengelolaannya akan menggandeng swasta yakni kereta lintas Makassar-Parepare (Sulawesi Selatan) dan Bandara Komodo di Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).

KONFRONTASI- Perguruan tinggi dan segala civitas akademiknya harus belajar untuk lebih demokratis, tidak feodal.

Hal ini harus dilkukan karena kampus akan berhadapan dengan generasi yang tidak akan manut begitu saja.

Hal itu disampaikan Dewan Penasihat Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) Rizal Ramli di Jakarta, ditulis Minggu (7/1/2018).

Kata Rizal, mahasiswa yang lahir di era digital memiliki budaya yang sangat berbeda dengan generasi yang lebih lama.

KONFRONTASI- Pemerintah Jokowi-JK sebut, ada  5 Bandara dan 8 Pelabuhan bisa dikelola Swasta tahun Ini. Nantinya akan ada 20 pelabuhan dan 10 bandara yang akan dikerjasamakan ke BUMN dan swasta

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang swasta untuk mengelola infrastruktur transportasi bandara dan pelabuhan yang selama ini dipegangnya. Ini dilakukan demi mengalihkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur transportasi lainnya di Indonesia.

KONFRONTASI -    Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia menyatukan perguruan tinggi. Hal itu disampaikan di Musyawarah Nasional IV Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia di Seminyak, Bali, Senin, 17 Juli 2017. Wacana merger (penggabungan) diperlukan agar kinerja perguruan tinggi swasta lebih efisien.

"Kalau besar (kebanyakan), akan lebih mahal," ucap Kalla. Ia menilai tugas perguruan tinggi swasta tidak hanya mengemban misi mencerdaskan bangsa, tapi juga menjalankan bisnis.

KONFRONTASI - 

Utang luar negeri pemerintah mulai awal 2017 kembali menyalip utang luar negeri swasta. Utang luar negeri pemerintah pada Desember 2016 sebesar US$158,3 miliar sementara utang swasta mencapai US$ 158,99 miliar. Namun, saat ini posisi utang luar negeri pemerintah kembali lebih besar dari utang swasta.

KONFRONTASI  -     Program amnesti pajak telah meningkatkan kepatuhan para pekerja karyawan swasta dan pegawai negeri sipil (PNS) dalam administrasi perpajakan. Catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) karyawan baik PNS atau swasta yang membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) makin banyak sejak amnesti pajak.

KONFRONTASI - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan pihaknya akan menyerahkan pengelolaan tiga bandara besar ke swasta dalam rangka penghematan anggaran agar alokasinya bisa difokuskan ke proyek-proyek prioritas, yaitu pengembangan infrastruktur transportasi di wilayah Timur Indonesia.

Tiga bandara tersebut adalah Bandara Kualanamu Medan, Bandara Sepinggan Balikpapan dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

KONFRONTASI -  Dewan Energi Nasional (DEN) memandang pembangunan proyek listrik 35.000 megawatt (MW) mengalami banyak kendala. Hal ini lantaran sebagian besar pelaksanaan megaproyek tersebut diserahkan terhadap swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Anggota DEN Rinaldy Dalimi mengatakan, pada dasarnya sejak awal pembangunan proyek ini sudah berjalan baik. Namun, hambatan terbesar yang membuat tersendat adalah proses pembebasan lahan yang sangat sulit.

JAKARTA- Data Bank Indonesia menunjukkan, jumlah utang luar negeri (ULN) swasta saat ini lebih besar dari ULN publik. Hal tersebut sangat berisiko lantaran prospek perekonomian dunia masih diliputi oleh ketidakpastikan.

Gubernur BI Agus D. W. Martowardojo menyebutkan, beban pembayaran ULN berpotensi meningkat, sementara kapasitas pembayarannya justru menurun. Selama ini, BI pun tidak punya kapasitas untuk membatasi ULN swasta.

KONFRONTASI- Presiden terpilih Joko Widodo menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan gaji prsiden, wakil presiden dan menteri tidak naik selama 10 tahun.

Menurut pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini, sebaiknya tidak menjadi pejabat apabila ingin mendapatkan gaji yang besar.

"Mau cari gaji besar di swasta saja," ujar Jokowi usai menunaikan salat jumat di Gedung Balai Kota, Jakarta, Jumat (12/9/2014).