Susi Pudjiastuti

Menteri Susi Tegaskan Penenggelaman Kapal Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Inkracht

KONFRONTASI-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, penenggelaman kapal ikan ilegal sebagian besar berdasarkan putusan pengadilan inkracht atau yang berkekuatan hukum tetap.

"Penenggelaman kapal dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk 116 kapal dan berdasarkan penetapan pengadilan untuk sembilan kapal," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satgas 115 kembali menenggelamkan 125 Kapal pelaku Illegal Fishing serentak di 11 lokasi di seluruh Indonesia.

Penenggelaman dalam rangka hari kemerdekaan tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) di Bitung, Sulawesi Utara, Senin (20/8).

Berdasarkan data KKP, kapal-kapal yang ditenggelamkan mayoritas merupakan kapal perikanan berbendera asing dengan jumlah 120 kapal.

Adapun rincian jumlah kapal yang ditenggelamkan di setiap lokasi penenggelaman yakni Pontianak 18 kapal, Cirebon 6 kapal, Bitung 15 kapal, Aceh 3 kapal, Tarakan 2 kapal, Belawan 7 kapal, Merauke 1 kapal, Natuna/Ranai 40 kapal, Ambon 1 kapal, Batam 9 kapal, dan Tarempa/Anambas 23 kapal.

Sedangkan menurut asal bendera, kapal yang ditenggelamkan terdiri dari Vietnam berjumlah 86 kapal, Malaysia berjumlah 20 kapal, Filipina berjumlah 14 Kapal, dan Indonesia berjumlah 5 kapal.

Selain itu, Kota Bitung dipilih Menteri Susi sebagai pusat komando penenggelaman disebabkan oleh beberapa alasan. Diantaranya, wilayah perairan Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah merah "illegal fishing" karena menjadi kawasan penangkapan kapal-kapal pencuri ikan dari beberapa negara untuk mengambil kekayaan sumber daya perikanannya yang kaya, terutama komoditas tuna dan cakalang.

Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti Puji-puji Jokowi di Depan Anies Baswedan Agustus

KONFRONTASI -  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menceritakan peran Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menangani persoalan pencurian ikan oleh kapal asing. Susi menuturkan, Jokowi memberinya dukungan penuh, sehingga berani untuk memberantas kapal pencuri.

"Kalau Pak Joko tidak membantu dukungan penuh tidak bisa juga, saya kan cuman pembantu," ujar Susi Pudjiastuti ketika memberi sambutan dalam Festival Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu, 11 Agustus 2018.

Kembangkan Litbang, Menteri Susi Gandeng Lembaga Norwegia

KONFRONTASI - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti mengajak lembaga Institute of Marine Research (IMR) dari Norwegia untuk mengembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kelautan dan Perikanan milik KKP di Bali.

"Kami ingin mengajak IMR bekerja sama dalam mengembangkan Pusat Penelitian di Bali. Nantinya IMR dapat mempromosikan best practices-nya untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan di Samudra Hindia dan Pasifik," ujar Menteri Susi dalam rilis yang diterima, Minggu.

Ayo, Dukung Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Ilegal

KONFRONTASI- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan seluruh nelayan di Indonesia dapat terus memberikan dukungan terhadap kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang selama ini telah dilakukan pemerintah.

Menteri Susi dalam rilis, Kamis, menginginkan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia memaksimalkan dukungan serta berada di barisan terdepan jika upaya pemberantasan mafia pencuri ikan yang dilakukan tersebut mendapat tekanan dari berbagai pihak.

Menurut Susi, hal tersebut sangat penting karena kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan adalah kebijakan yang paling tepat yang terbukti mampu mengembalikan kedaulatan laut Indonesia.

"Sudah 363 kapal yang kita tenggelamkan. Kenapa itu satu-satunya cara yang bisa menyelesaikan persoalan? Kalau tidak ditenggelamkan, upaya melelang kapal harganya Rp100 juta, kembali lagi yang punya mafia lagi. Bulan depan tangkap lagi (kapal pencuri) yang sama. Bikin kerjaan tidak selesai-selesai," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menteri Susi juga tidak ingin jika kapal asing diizinkan lagi beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Untuk itu, diharapkan seluruh pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan Indonesia memberikan dukungan penuh dan apresiasi atas upaya yang dilakukan.

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo meminta para nelayan agar tidak mau "dikompori" oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait program pemerintah kepada para nelayan.

"Nelayan harus menangkap arahnya, ke mana sih arahnya untuk kita sendiri? Jangan diplintir, ada yang `dikompori`, sehingga konsistensi kita ke tujuan jadi terbelokkan karena bisa saja ada unsur politik, ada unsur kepentingan-kepentingan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (8/5).

Kegiatan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan rawan "dikompori" tersebut, misalnya penenggelaman kapal asing yang masuk tanpa izin ke wilayah perairan Indonesia dan pelarangan penggunaan cantrang sebagai alat penangkapan ikan.

Jokowi: Jangan-jangan Bu Susi Mau Jadi Wapres

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin jadi calon wakil presiden. Hal ini terkait sikap Susi yang memberikan instruksi ke sesama menteri.

“Yang perintah mestinya bukan Bu Susi ke menteri, yang perintah itu presiden, jangan-jangan Bu Susi ini mau jadi wapres ini kelihatannya,” kata Jokowi, saat meresmikan Keramba Jaring Apung lepas pantai atau ‘offshore’ di Pelabuhan Pendaratan Ikan Cikidang, Babakan, Pangandaran, Jawa Barat (24/4).

Buah Pengusiran Kapal Ikan Asing, Biomassa Laut Naik 300 Persen

KONFRONTASI-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan kondisi biomassa kelautan di kawasan perairan nasional naik signifikan berkat konsistensi kebijakan pemerintah mengusir kapal ikan asing.

"Biomassa di laut naik 300 persen. Produksi perikanan tangkap naik dan ditangkap kapal Indonesia karena kapal asing sudah keluar semua dari kawasan perairan Indonesia," kata Susi dalam acara di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu.

Pages