Survei

Survei Indikator: PAN dan PPP Berpotensi Tak Lolos ke Senayan Pada Pemilu 2024

KONFRONTASI– Partai Demokrat secara mengejutkan bisa memperbaiki posisi dalam ‘perlombaan’ elektabilitas partai politik.

Hal itu sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia tentang kondisi politik dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, yang dirilis Selasa (21/7/2020).

Dalam survei itu, posisi teratas masih ditempati PDI Perjuangan. Dominasi partai berlambang kepala banteng hitam itu pun tak tergoyahkan sama sekali.

Disebutkan, PDI Perjuangan mendapat dukungan dari responden sebesar 26,3 persen.

Survei SMRC: 81 Persen Nilai Ekonomi Memburuk

KONFRONTASI-Hasil survei nasional dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menyatakan 81 persen masyarakat Indonesia menilai kondisi ekonomi nasional pada 2020 saat pandemi virus corona lebih buruk bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Tentang pertanyaan ekonomi nasional, ada 81 persen warga yang menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding tahun lalu," kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani saat menyampaikan hasil survei SMRC secara virtual, Selasa (14/7).

Survei: Mayoritas Tak Nyaman Bekerja dan Belajar dari Rumah

KONFRONTASI-Mayoritas masyarakat Indonesia merasa tidak nyaman belajar dan bekerja dari rumah selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah di tengah pandemik Covid-19.

Hal itu dapat dilihat dari hasil Survei Nasional Covid-19 yang diselenggarakan Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) yang melibatkan 1.053 responden di 34 Provinsi di Indonesia.

Survei Lokataru: Mahasiswa Nilai Omnibus Law Neo-Orba, Otoriter, dan Represif

Konfrontasi - Lokataru Foundation melakukan survei terhadap mahasiswa dalam menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal omnibus law RUU Cipta Kerja. Mayoritas mahasiswa menyatakan tidak setuju dengan omnibus law karena neo-Orde Baru (Orba), otoriter, dan represif.

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdapat 73 undang-undang yang akan direvisi, yang terdiri dari 15 bab serta 174 pasal. Dua RUU ini memuat 11 klaster, yaitu: 

Cenderung Timbulkan Konflik, Lieus Minta KPI Hentikan Penayangan Quick Count

KONFRONTASI- Kontroversi hasil quick count enam lembaga survei yang ditayangkan hampir semua stasiun televisi di Indonesia tidak hanya menimbulkan keresahan di asyarakat, tapi juga mengundang timbulnya konflik horizontal. Pasalnya, quick count enam lembaga survei itu berbeda jauh dengan quick count lembaga surve lainnya. Bahkan juga berbeda dengan real count yang diselenggarakan oleh masing-masing partai peserta pemilu dan pendukung capres.

Ada Doktor Lulusan AS, Australia, Menipu Rakyat dengan Survei

KONFRONTASI- Ada Doktor lulusan AS, ada Doktor lulusan Australia di Lembaga Survei dan Konsultan Politik. Pulang ke Indonesia cari makan dengan cara menipu rakyat.

Gak malu pada putra putra bangsa generasi awal seperti Bung Hatta dkk, pulang dari sekolah di LN, mencerdaskan rakyatnya, agar mau merdeka dari penjajahan bangsa asing.
Mengajari rakyatnya bagaimana mengatur ekonomi koperasi agar bisa hidup mulia dan maju serta sejajar dan terhormat dengan bangsa lain.

Survei LKPI: Prabowo-Sandi Ungguli Jokowi-Maruf

KONFRONTASI-Jika lembaga-lembaga survei lain dalam hasil surveinya memenangkan Jokowi-Maruf, berbeda dengan hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI). Dalam rilis hasil survei bertajuk "Menguji Pilihan Masyarakat Indonesia Terhadap Capres-Cawapres Pilpres 2019" paslon 01, Jokowi-Ma'ruf diprediksi kalah dari paslon 02 Prabowo-Sandi.

"Tingkat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf hanya berkisar 40,9% dan Prabowo-Sandi 58,1%. Sementara yang tidak memilih 1%," kata Direktur Executive LKPI Tubagus Alvin pada Jumat (5/4).

Pages