suap

Jaksa Tuntut Penyuap Dirjen Hubla 4 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan dituntut empat tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dinilai terbukti menyuap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonus Tonny Budiono sebesar Rp2,3 miliar.

“Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Adi Putra Kurniawan secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” kata jaksa penuntut umum KPK Dian Hamisena di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/1).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Hal yang memberatkan, modus operandi pemberian suap yang dilakukan terdakwa tergolong relatif baru dan jarang terjadi dengan cara menggunakan sarana perbankan (ATM) yang dapat mempersulit proses pengungkapan tindak pidana oleh aparat penegak hukum serta dikhawatirkan dapat diikuti oleh pelaku lainnya sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perbankan nasional,” tambah jaksa Dian.
 

Astaga, Kota "Ridwan Kamil" Jadi Kota dengan Persentase Suap Tertinggi

Konfrontasi - Survei Transparency International Indonesia (TII) menempatkan Bandung sebagai kota dengan persentase suap tertinggi. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui masih ada kekurangan dalam manajemen perizinan, tapi meyakinkan sudah ada perbaikan signifikan dalam upaya memperbaiki indeks antikorupsi.

Dalam survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 yang dirilis Rabu 22 November 2017 lalu di Jakarta, TII menyebut persepsi suap di Kota Bandung mencapai 10,8 persen dari total biaya produksi. Makassar diketahui sebagai kota dengan persepsi suap terendah, yakni 1,8 persen dari total biaya produksi.

Ada 12 kota di Indonesia yang disurvei oleh TII. Bandung dipilih sebagai representasi Jawa Barat. Ke-12 kota tersebut adalah Bandung, Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Suarabaya, Semarang, Makassar, dan Medan. Survei yang dikerjakan sepanjang Juli hingga Agustus 2017 tersebut melibatkan 1.200 pelaku usaha sebagai responden.

Untuk IPK, Jakarta Utara ditetapkan sebagai kota paling bersih dengan IPK tertinggi, yakni 73,9, sementara Medan menjadi kota paling korup dengan IPK 37,4. Rata-rata IPK ke-12 kota adalah 60,8.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui masih adanya kekurangan Pemkot dalam mengelola perizinan. Namun menurut dia, seluruh kota di Indonesia juga memiliki kekurangan masing-masing. Ia justru mengajak warga melihat hasil survei dalam kacamata positif.

Ditemui di kantor Dinas Perpustakaan dan Pengarsipan Kota Bandung, Jumat 24 November 2017 siang, Ridwan menyodorkan sudut lain dari survei tahunan TII tersebut. IPK Kota Bandung menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir.

"Jangan ejek Kota Bandung. Lihat ranking IPK 2015, bandingkan dengan ranking 2017. Ada kemajuan pemberantasan korupsi, sementara ada kota yang turun," tuturnya.

Pada 2017, capaian IPK Kota Bandung adalah 57,9. Angka ini naik sekitar 20 poin dari capaian tahun 2015. Diyakini Ridwan, kecenderungan kenaikan IPK ini akan terus terjadi sehingga suatu saat nanti IPK Kota Bandung bakal bisa mengejar kota-kota lain dengan IPK tinggi.

Menurut Ridwan, kenaikan siginifikan IPK ini tidak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan Pemkot dalam dua tahun terakhir. Ia menyebut di antaranya adalah penerapan perizinan daring dan e-budgeting.

"Medan, Semarang, Surabaya, Banjarmasin (IPK) turun. Kalau dari perspektif itu, Bandung mengalami kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Tapi masalahnya (kemajuan ini) belum selesai," katanya.

2 Orang Tersangka Baru Suap Promosi & Mutasi Jabatan di Klaten Diperiksa KPK

KONFRONTASI -   Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka baru pada kasus suap promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

inRead invented by Teads

Pemeriksaan kali ini, Selasa (19/9/2017) merupakan pemeriksaan perdana keduanya, BTS-Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab Klaten dan SUD-Sekretaris Dinas Pendidikan Kab Klaten sebagai tersangka.

Fee 10 Persen dari Proyek untuk Pemda, KPK: Sudah Seperti Norma Umum

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan masih maraknya praktik pemberian suap kepada pejabat daerah dari para kontraktor proyek-proyek pemda. Terbaru, KPK menetapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan sebagai tersangka penerima suap dari pengusaha Fhilipus Jacobson.

Terkait Kasus Suap Tonny Budiono, Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Tanjung Emas Digeledah KPK

KONFRONTASI - Penyidik KPK menggeledah Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, berkaitan dengan penyidikan kasus suap terhadap Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tonny Budiono.

Penggeledahan pada Rabu yang dimulai sejak sekitar pukul 10.00 WIB tersebut berakhir sekitar pukul 15.50 WIB.

Sekitar sembilan penyidik KPK dikawal sejumlah personel Brimob Polda Jawa Tengah saat melakukan penggeledahan.

Petugas memeriksa sejumlah ruang yang ada di ruang utama kantor kesyahbandaran tersebut.

Publik Ingatkan KPK, Kenapa Kasus Suap Ipar Jokowi Tiba-tiba Lenyap?

KONFRONTASI - Kasus suap yang melibatkan adik Ipar Presiden Jokowi, Arif Budi Sulistyo yang lenyap menandakan ada dugaan Istana intervensi KPK.

“Padahal sudah ada pengakuan suap dari adik ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyodan sudah cukup dua alat bukti, tetapi KPK masih belum jelas kasus ini,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Selasa (13/6).

Kata Muslim, publik perlu diingatkan adik ipar Jokowi terlibat kasus suap pajak.

Berkas Tersangka Suap Pedangdut Saipul Jamil akan Disidangkan

KONFRONTASI -  Tersangka suap penanganan perkara kasus pencabulan di bawah umur, Saipul Jamil siap menjalani persidangan karena berkas penyidikan telah rampung.  Setelah berkas penyanyi dangdut tersebut telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

"Hari ini (berkas) bang Ipul telah diserahkan dari penyidik ke Kejaksaan selanjutnya kita lihat pelimpahan ke persidangan," ujar Kuasa Hukum Saipul Jamil, Halim Darmawan saat ditemui wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/4).

Perwira Polisi China Dibui 17 tahun Akibat Beli Rumah Di Australia Dengan Uang Suap

Konfrontasi - Seorang perwira polisi senior China dibui selama 17 tahun karena terlibat dalam skandal suap untuk proyek. Hasil korupsi tersebut diketahui ia belikan dua buah rumah di Australia.

Polisi yang disebut bernama Wang itu diketahui berusia 59 tahun. Ia berasal dari distrik Guta dari Kota Jinzhou di provinsi Liaoning China. 

Ia diketahui menerima suap total 6,8 juta yuan untuk proyek. Hasil korupsi tersebut sebagian kemudian ia gunakan untuk membeli dua properti di Australia untuk keluarganya.

Basaria Panjaitan: KPK Tetapkan Politikus PKS dan PKB sebagai Tersangka Suap

KONFRONTASI - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya telah menetapkan Yudi Widiana dan Musa Zainuddin sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Yudi merupakan politikus PKS, sedangkan Musa berasal dari PKB.

"Sudah (ditetapkan sebagai tersangka)," katanya mengutip detikcom, Jumat (3/2/2017).

Pages