sri mulyani

KONFRONTASI-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani (SMI) dapat terbuka dan transparan soal utang yang didapat oleh pemerintah Indonesia saat ini.

“Semua hal kesepakatan perlu terbuka dan transparan. Benefitnya apa saja dan untung ruginya mesti disampaikan,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah, Kamis (21/5/2020) lalu.

KONFRONTASI-Dorongan dari kalangan masyarakat arus bawah terkait "islah" dua tokoh bangsa antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan ekonom senior Rizal Ramli semakin deras seiring bergulirnya isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, isu reshuffle kabinet di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) bisa saja terjadi perombakan.

OPINI-Pada 20 April 2020 saya mengulas bahwa meski pemerintah mengklaim ada anggaran Stimulus Covid-19 sebesar Rp405T, saya sebutkan bahwa kenaikan bersih (net) belanja negara (APBN) tahun 2020 hanya Rp73,4T. Saya tidak membantah, menyangkal atau menolak angka Stimulus itu; hanya mengulasnya saja. Tapi anehnya ada yang sewot kebakaran jenggot. 

KONFRONTASI- Menkeu terbalik Sri Mulyani  makin bodoh, dan  bobroknya keterlaluan sudah. Bayangkan,.dalam waktu tidak lama, defisit anggaran naik sebesar 1,20% GDP, dari 5,07% menjadi 6,27% GDP. Defisit nambah 175,6 Trilyun, dari Rp 852,9 Trilun menjadi Rp 1.028,5 Trilyun.

KONFRONTASI-Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, (18/5/2020).

Para mahasiswa dan pemuda melakukan aksi agar KPK dapat segera mengusut dugaan korupsi dan mengawal proyek Kartu Pra Kerja yang menghabiskan anggaran mencapai 5.6 triliun.

“Kita juga minta KPK segera periksa Airlanga Hartarto, Sri Mulyani, Belva Davira, Pandu Syahrir dan Provider lainnya,” ujar Korlap Aksi M Yusuf, Senin, (18/5/2020).

KONFRONTASI-Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan melancarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani dinilai egois karena telah memaksakan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) kepada ratusan daerah di tengah pandemi COVID-19.

Hergun -sapaan Heri Gunawan- menyatakan, dalam masa pandemi Covid-19 seharusnya Menteri Keuangan tidak mempersulit DAU untuk 380 Pemda, karena daerah juga butuh dana untuk menanggulangi dampak wabah ini.

KONFRONTASI -   Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan aturan mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, ataupun pensiunannya, telah ditandatangani Presiden Jokowi. Sri Mulyani pun menegaskan, pencairan THR itu bisa dilakukan mulai Jumat, 15 Mei 2020.

Konfrontasi - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyoroti tentang pengelolaan utang pemerintah pusat yang dinilai kurang efektif. Hal tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah melakukan pengelolaan utang secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Hasil dari pembiayaan utang juga terlihat pada masifnya pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan sebelum pandemi Virus Corona.

Di situasi darurat akibat wabah Corona (Covid-19) melanda, yang paling dibutuhkan oleh warga masyarakat adalah bantuan, uluran tangan, utamanya dari pemerintah.

Oleh sebab itu, sebagai pemimpin yang diberi amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merasa perlu ada dana tambahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan itu.

Tercetuslah ide Anies untuk menagih utang dan dana bagi hasil kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara. 

KONFRONTAS- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya telah membatalkan penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka menangani pandemik Covid-19 melalui seri khusus Pandemic Bonds.