Sawit

Uni Eropa Diskriminasi Sawit Indonesia Karena Ingin Kuasai Energi

KONFRONTASI-Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa salah satu tujuan Uni Eropa (UE) mendiskriminasikan kelapa sawit yakni ingin menguasai energi dunia.

"Kalau saya lihat, minyak nabati digadang-gadang bakal menjadi sumber energi pengganti fosil di masa mendatang. Jadi siapa yang bisa menguasai energi pengganti fosil dialah yang mungkin akan memegang dunia di masa depan," ujar peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Petani Sawit Terdampak Kampanye Negatif Uni Eropa

KONFRONTASI-Petani kelapa sawit di Kalimantan Timur merasakan dampak buruk dari kampanye negatif Uni Eropa.

Sebagaimana diketahui, Komisi UE memutuskan bahwa minyak kelapa sawit mentah adalah produk tidak ramah lingkungan dalam skema Renewable Energy Directive (RED) II.

Dalam skema RED II, mereka menetapkan bahwa apabila ada perluasan lahan yang menyebabkan kerusakan alam di atas 10 persen, akan dianggap sebagai produk berbahaya dan tidak akan digunakan di UE.

Waspada, Tiongkok Berpeluang Keruk CPO Indonesia dengan Harga Murah

KONFRONTASI-Peneliti Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, Belt Road Initiative (BRI) akan memberikan dampak pada sektor perdagangan dan industri Indonesia.

BRI dari segi perdagangan dan industri merupakan investasi Tiongkok dalam bentuk infrastruktur di Jalur Sutra.

Tiongkok sendiri merupakan mitra dagang utama Indonesia. Frekuensi perdagangan antara kedua negara ini tertinggi di antara mitra dagang lain, yakni USD 72,6 miliar pada 2018.

Diskriminasi Sawit Oleh Uni Eropa Harus Dibalas

KONFRONTASI- Pengamat ekonomi ‎Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan bahwa upaya pembalasan di bidang perdagangan antarnegara dalam kerangka WTO atau retaliasi terhadap Uni Eropa atas diskriminasi sawit merupakan langkah yang tepat.

"Harus ada retaliasi terhadap upaya Uni Eropa menghambat produk-produk dari Indonesia," kata Eko dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Gugatan ke WTO, Jalan Terakhir Akhiri Diskriminasi Sawit Oleh Uni Eropa

KONFRONTASI-Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah menilai upaya menggugat diskriminasi sawit oleh Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) merupakan jalan terakhir dan memungkinkan.

“Ini bisa dianggap mendaftarkan gugatan di dispute settlement WTO itu adalah jalan paling terakhir,” kata Imaduddin di Jakarta, Selasa (2/4).

Buntut Polemik Sawit, Pemerintah Kaji Boikot Produk Eropa

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah tengah mengkaji langkah untuk melakukan pemboikotan terhadap beberapa produk Eropa atas tindakan diskriminasi produk kelapa sawit dan turunannya.

Menurut Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, pemerintah serius melindungi kesejahteraan petani dan jutaan orang yang bergantung pada bisnis sawit ini.

Jangan Biarkan Kampanye Hitam Terhadap Sawit Terus Berlanjut

KONFRONTASI-Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyatakan kampanye hitam terhadap industri sawit di dalam negeri harus cepat ditangani agar dampaknya tidak meluas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri.

Apalagi, kata Bhima, di Jakarta, Selasa Indonesia terus mengalami defisit perdagangan sejak beberapa tahun terakhir.

"Pembiaran terhadap maraknya kampanye hitam bisa mengakibatkan nasib sawit akan seperti komoditas rempah-rempah yang sekarang hanya kita dengar cerita kejayaannya saja,"kata Bhima.

Dalam perdagangan global, persoalan hambatan dagang dan kampanye hitam terhadap CPO dapat dipetakan ke dalam beberapa isu. Di Amerika Serikat isu dumping dan persaingan biofuel lebih mendominasi.Sementara itu, di Uni Eropa, sawit dihadang persoalan lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Perlu lobi intensif agar persoalan itu, tidak dipolitisir menjadi kampanye hitam," katanya menanggapi maraknya aksi-aksi penghadangan yang dilakukan LSM internasional terhadap kapal sawit Indonesia yang akan melakukan ekspor.

Sementara itu Peneliti Pusat Litbang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Chairil Anwar Sirega Chairil berpendapat, kampanye positif jauh lebih beretika, edukatif, serta mendapat dukungan banyak pihak untuk ikut terlibat.

"Cara Greenpeace menaiki kapal kargo asing dengan mengatasnamakan aksi damai lebih terkesan negatif. Cara seperti ini harus ditinggalkan karena tidak membawa perbaikan serta tidak penting bagi bangsa kita," katanya.

Kampanye lingkungan seharus mengarah pada edukasi positif agar berdampak bagi perbaikan lingkungan, lanjutnya, apalagi, industri sawit punya komitmen dan konsisten melakukan perbaikan dalam segala aspek termasuk lingkungan.

"Kalau tujuannya perbaikan lingkungan, banyak cara bisa dilakukan seperti berdiskusi dengan pihak-pihak yang mereka ragukan dengan difasilitasi pihak ketiga. Cara ini lebih beradab dan memberikan solusi jangka panjang," kata Chairil.

Menurut dia, diskusi juga bisa menjadi cara organisasi lingkungan untuk mempunyai persektif lain mengenai perbaikan dan pemanfaatan lingkungan.

Dia mencontohkan, terkait emisi, hutan dan perkebunan sawit bisa dikomparasi. Hutan alam umumnya mempunyai biomass 400 ton dan menghasilkan karbon 200 ton per hektare. Sementara itu, perkebunan sawit umur 10 tahun hanya menghasllkan biomas sebesar 100 ton per ha.

"Secara kasat mata hutan alam menghasilkan karbon lebih besar namun statis. Sementara itu, CPO yang dikeluarkan perkebunan sawit mampu menghasilkan karbon 30 ton per ha per tahun. Jika dikalikan 10 tahun saja, maka dihasilkan 300 ton. Kalau dijumlahkan karbon yang dihasilkan kebun sawit sama nilainya dengan hutan alam yang masih bagus," katanya.

Pengusaha Sawit Bersertifikat ISPO Masih Sedikit

KONFRONTASI-Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), karena masih sedikit pengelola sawit yang memiliki sertifikat wajib tersebut.

Bupati Sintang Jarot Winarno saat berbincang dengan beberapa wartawan peserta media trip WWF Indonesia di Sintang, Rabu (21/11) malam, menyebut saat ini terdapat 47 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayahnya.

Keprihatinan Mendag: Ternyata Industri Minyak Sawit Masih Terdampak Isu Lingkungan

KONFRONTASI -   

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengungkapkan keprihatinannya terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia yang masih terdampak kampanye negatif terkait isu kesehatan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

“Untuk meningkatkan ekspor komoditas kelapa sawit, kita harus mampu menciptakan kebutuhan dan membuka pasar ekspor di mancanegara. Kuncinya adalah melalui investasi riset dan pengembangan kelapa sawit,” ujar kader Partai Nasdem itu, Sabtu (10/11/2018).

Pages