RUU PKS

Konfrontasi - Calon wakil wali kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati (Sara) menaruh kepedulian yang mendalam terhadap para korban pelecehan seksual.

Sara secara khusus mengunjungi salah seorang korban berinisial S di Sarua, Ciputat, Tangsel, Jumat (4/9) kemarin.

Sara mengunjungi korban S setelah terlebih dahulu mendaftar ke KPUD Tangerang Selatan bersama pasangannya calon wali kota H Muhamad.

Sara memberikan dukungan moril dan mendukung apa pun keputusan Ibu S dalam menindaklanjuti laporan pelecehan yang dialami.

KONFRONTASI- Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyayangkan sikap DPR yang mencabut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini mengatakan, keputusan DPR RI itu sangat disayangkan. Karena RUU PKS itu justru akan melindungi perempuan dari tindak kekerasan dan asusila.

KONFRONTASI -  Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari 11o jaringan organisasi dan 32 individu, mengaku kecewa dengan rencana untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Prolegnas Prioritas tahun 2020. Mereka berharap pada Puan Maharani, Ketua DPR RI perempuan pertama, untuk segera mengesahkan RUU PKS menjadi Undang-undang.

Oleh: Aishaa Rahma 
Pegiat Literacy for Change

Oleh: Dina Wachid

KONFRONTASI-Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya menginginkan adanya pendekatan yang tepat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, moral agama dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

"Kita ingin buat polemik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi terang benderang," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya terkait diskusi publik yang membahas polemik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu.

KONFRONTASI-Paska dorongan masyarakat secara nasional dari berbagai daerah pada aksi Pawai Akbar 8 Desember 2018 lalu oleh Gerakan Aksi Masyarakat Sipil, telah berhasil membuka dialog DPR-RI terutama Komisi 8 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar membahas danmengesahkan RUU tersebut. Hasil dari dialog tersebut adalah DPR-RI menaruh komitmen politik untuk membahas dan mengesahkannya pada masa Sidang 2019.

KONFRONTASI-Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan LGBT dan seks bebas tidak diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) 

"Bahkan satupun kata LGBT tidak ada di dalamnya," kata Komisioner Komnas Perempuan Azriana di Jakarta, Selasa.

Azriana mengatakan, semua poster-poster dan petisi yang menolak RUU PKS berisi kebohongan. Pihak-pihak tersebut juga tidak pernah berdialog meminta konfirmasi kepada Komnas Perempuan.

KONFRONTASI-Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rida Hesti Ratnasari, mengatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) seharusnya lebih preventif menata perilaku untuk menutup pintu-pintu kekerasan dan kejahatan seksual.

“Perempuan yang dianggap rentan, dilindungi dengan menegakkan penataan perilaku yang bermartabat dan memelihara tubuh sesuai aturan Sang Pencipta,” kata Rida dalam forum yang diadakan INSISTS di Jakarta, Sabtu (2/2).

KONFRONTASI -  Ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, Prof. Euis Sunarti mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam Rancangan Undang-undangan Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurutnya, di dalam RUU itu memang disebutkan penanganan terhadap kekerasan seksual, namun tidak menyebut satupun tentang perilaku seksual menyimpang.