22 July 2019

RUU Pemilu

Paripurna RUU Pemilu: PAN Tawarkan Paket Semua Senang, Seperti Apa?

KONFRONTASI-Partai Amanat Nasional (PAN) menawarkan opsi paket 'semua senang' dalam pembahasan RUU Pemilu, yang saat ini belum diketok dalam rapat paripurna.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PAN Hanafi Rais, opsi paket tersebut merupakan jalan tengah dari opsi lima paket yang sudah ada.

"Kita ingin ada jalan tengah, intinya semua everybody happy. Nanti caranya pakai konsesus, dengan kesepakatan semua fraksi-fraksi," kata Hanafi di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Jokowi: Presidential Threshold 20% Sudah Baik

KONFRONTASI -  Revisi UU Pemilu segera dibawa ke Sidang Paripurna DPR. Presiden Joko Widodo menyerahkan keputusan regulasi itu pada mekanisme di DPR.

"Ya itu ruangnya di wilayah DPR," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Sejauh ini masih ada tarik-menarik di DPR antara kubu yang ingin presidential threshold (PT) 0% dan yang ingin 20-25%. Sedangkan pemerintah berkeras menginginkan PT 20-25%.

Sekjen Gerindra Larang Anggotanya Keluar Kota

KONFRONTASI -  Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan seluruh anggota fraksi partai tidak diperbolehkan pergi ke luar Jakarta dalam 2 hari ke depan. Instruksi ini terkait dengan pengambilan keputusan 5 isu krusial RUU Pemilu yang akan dilakukan di rapat paripurna, pada Kamis (20/7) mendatang.

Partai yang Dukung Pemerintah Diramalkan Menang Voting RUU Pemilu

KONFRONTASI -  Peluang partai pendukung pemerintah menang dalam voting RUU Pemilu di rapat paripurna pada 20 Juli mendatang terbuka lebar.

Paket A dalam lima isu krusial pun akan menjadi pilihan jika mereka betul meraih suara terbanyak nanti.

Kuatnya posisi partai pendukung pemerintah itu bisa dilihat dari sikap fraksi dalam menentukan pilihan paket lima isu krusial.

Pansus RUU Pemilu Sepakati Lima Opsi Paket Presidential Threshold, Apa Saja?

KONFRONTASI-Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) dalam rapat tertutup internal di Gedung Parlemen, Rabu, menyepakati pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial yang hingga saat ini belum selesai melalui lima opsi sistem paket.

Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy mengatakan lima opsi paket lima isu krusial itu untuk disampaikan dalam rapat lanjutan dengan dengan Pemerintah, Kamis (13/7).

Lukman menjelaskan, lima opsi paket tersebut disusun berdasarkan lima isu krusial yang hingga saat ini belum disepakati, yakni sistem pemilu, metode konversi suara, dan alokasi kursi pada penataan daerah pemilihan.

Selain itu, menurut dia, isu ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (parliamentary threshold).

Kemudian, dikemukakannya, isu ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

Kelima paket tersebut adalah sebagai berikut:

RUU Pemilu 'Deadlock', Wiranto Yakin Bakal Teratasi

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meyakini "deadlock" alias jalan buntu pembahasan RUU Pemilu akan teratasi mengingat masih ada tenggang waktu untuk melakukan pendekatan dengan pihak terkait.

"Saya sudah melakukan pendekatan dari semua partai politik. Terutama parpol pendukung pemerintah sudah saya ajak bicara semua. Masih ada waktu. Besok akan ketemu mereka lagi," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Soal RUU Pemilu, Mahyudin: Pemerintah Jangan Terlalu Kaku lah!

KONFRONTASI - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menyakini masalah tarik ulur besaran ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold bisa terselesaikan dengan musyawarah. Menurutnya, permasalahan Rancangan UU Pemilu tidak akan selesai jika masing-masing partai yang menginginkan presidensial threshold 10 persen atau 20 persen tetap ngotot dengan pendiriannya.

Seharusnya RUU Pemilu Rampung Sejak 1 Tahun lalu, Sebut KPU

KONFRONTASI -  Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pembahasan RUU Pemilu saat ini sudah terlalu molor. Ia berharap RUU Pemilu segera selesai dibahas antara DPR dan pemerintah.

"Kalau ngomong ideal sejak tahun lalu. Kalau sekarang sudah nggak ideal, maka kami berharap ini cepat selesai. Secepatnya lebih bagus," ujar Arief di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).

RUU Pemilu Mangkrak, Upaya Politik Aklamasi Capres 2019?

Oleh: Muhamad Faradhi*

Berbulan-bulan sudah Rancangan Undang-undang Pemilu tidak jelas nasibnya di DPR. *RUU PEMILU yang sangat penting segera diselesaikan ini justru MANGKRAK tidak jelas.* Padahal waktu terus bergulir dan tersisa semakin sedikit mengingat Pemilu serentak Pilpres dan Pemilu Legislstif akan dilaksanakan April 2019. Pendek waktu yang tersisa, namun RUU Pemilu tidak kunjung usai dan tidak kunjung disepakati untuk di sahkan.

Pimpinan DPR Mengharapkan agar RUU Pemilu Bisa Diparipurnakan Senin Depan

KONFRONTASI - Lima poin krusial pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu hingga saat ini masih belum menemui titik temu dalam pembahasan Pansus Pemilu. Begitu tegas Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto kepada wartawan di Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan (15/6).

"Ada 5 poin krusial yang harus dibahas (Pansus Pemilu) yang memang itu belum tuntas," ujar politisi Demokrat itu.

Pages