15 June 2021

RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

KONFRONTASI -   Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) merekomendasikan Presiden Joko Widodo dan DPR untuk menghentikan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Rekomendasi penghentian pembahasan tersebut sebagai upaya untuk memberikan penghormatan hingga pemenuhan HAM bagi masyarakat.

RUU Cipta Kerja, menguntungkan Buruh dan Pengusaha tapi merugikan Organisasi Buruh. (Bedah Pasal)

Oleh:   Teddy Gusnaidi 

 

 

Saya selalu mengatakan bahwa RUU Cipta kerja, adalah RUU yang sangat menguntungkan Pengusaha dan Buruh/Pekerja, tapi tidak menguntungkan bagi beberapa pihak. Salah satunya adalah Organisasi Buruh. Mereka menolak sebelum RUU Cipta Kerja dirilis dan mereka semakin menolak ketika RUU Cipta Kerja telah dirilis. 

Jenderal TNI (Purn) Widjojo Suyono: Bayangin Kalau Buruh dan Pekerja juga bikin RUU Cipta kerja tentang DPR sebagai berikut

KONFRONTASI- Tokoh nasionalis senior  mantan Kepala Staf Kopkamtib dan Mantan Danjen Kopassus  Jenderal TNI (Purn) Widjojo Sujono (92 tahun) melalui medsos WA grup  WA NusantaraRaya (B.Wiwoho foto di atas) menyampaikan pesan sbb: Bayangin Kalau Buruh dan Pekerja juga bikin RUU Cipta kerja tentang DPR sebagai berikut :

7 Alasan Buruh Indonesia Tolak Isi "Omnibus Law", RUU Cipta Kerja Dan Akan Lakukan Mogok Nasional

Siaran Pers KSPI: Menyikapi Pengesahan Omnibus Law Ruu Cipta Kerja Yang Sudah Disepakati Untuk Dibawa Dalam Sidang Paripurna DPR RI.

 

Setidaknya 32 federasi dan konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional.  Belakangan, berbagai elemen serikat pekerja yang lain menyatakan dukungannya dan siap ikut serta dalam pemogokan.

Besok 32 Ribu Buruh Kepung DPR, Ada Aroma Busuk RUU Cipta Kerja

Konfrontasi - Puluhan ribu buruh dipastikan akan menggeruduk dan mengepung Gedung DPR RI, Senin (5/10/2020) besok. Aksi demonstrasi besar-besaran itu merupakan respon atas keputusan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Puluhan ribu buruh itu datang dari sejumlah perserikatan buruh dari Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat (Perak).

Keputusan itu dihasilkan usai rapat koordinasi di Sekretariat FKI, Minggu (4/5/2020) sore.

Dinilai Tidak Pro-Rakyat, Wakil Ketua MPR Tolak RUU Cipta Kerja

Konfrontasi - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan kembali menyoroti omnibus law RUU Cipta Kerja yang ditentang kaum buruh dan elemen masyarakat lainnya.

Menurut pimpinan MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini, pemerintah seharusnya menyerap terlebih dahulu aspirasi masyarakat sebelum menetapkan RUU ini menjadi UU.

Kejar Tayang RUU Cipta Kerja, Pukulan Keras bagi Buruh dan Sambutan Mogok Kerja

KONFRONTASI -   Pemerintah kejar tayang menyelesaikan Omnibus Law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja. RUU ini digadang-gadang dapat menarik minat investor asing menanamkan modal di Tanah Air. Investasi asing, menjadi andalan pemerintah mengatrol pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, setelah konsumsi atau daya beli masyarakat melemah.

Klaster Ketenagakerjaan Kembali Dibahas, Buruh: DPR Mewakili Rakyat atau Pengusaha?

Konfrontasi - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyayangkan langkah DPR dan pemerintah yang melanjutkan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Wakil Ketua KPBI Jumisih mempertanyakan sikap DPR tersebut di tengah masifnya penolakan masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja.

"Sebenarnya DPR mewakili rakyat apa mewakili para pengusaha ?" kata Jumisih dilansir Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

Pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) Agar Tidak Dilanjutkan

KETERANGAN PERS 
Nomor: 035/Humas/KH/VIII/2020 
 

 
Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (omnibus law), Komnas HAM RI berdasarkan mandat Pasal 89 Ayat 1 huruf (b) dan (e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah melakukan pengkajian atas RUU Cipta Kerja. Hal ini karena materi muatan RUU Cipta Kerja bersinggungan langsung dan berpotensi mengancam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. 
 

Pages