rusia

5 Pemain yang Miliki Tingkat Pendidikan Tinggi, Nomor 3 Pegang Gelar Doktor

Konfrontasi - Menjadi seorang pesepakbola ternama membuat segala hal bisa didapatkan dengan mudah. Ketenaran serta gaya hidup mewah menjadi faktor yang tidak bisa lepas dari mereka yang memiliki gaji hingga miliaran perpekan.

Tidak sedikit bahkan yang rela mengorbankan pendidikan demi mengejar ambisi untuk menjadi pesepakbola papan atas. Namun, ternayata tidak semua berpikri demikian. Melansir dari laman Sportszion, Sabtu (11/7/2020), berikut lima pemain yang punya tingkat pendidikan tinggi bahkan hingga mencapai gelar Doktor.

Rusia akan Balas Perlakuan Inggris Terhadap 25 Warganya

KONFRONTASI-Rusia menyesalkan sanksi yang diberlakukan Inggris terhadap 25 warga negaranya yang terlibat dalam kematian Sergei Magnitsky. Rusia juga berkomitmen akan membalas sanksi tersebut.

Begitu yang disampaikan oleh jurubicara kepresidenan, Dmitry Peskov pada Selasa (7/7), melansir Sputnik.

"Kami hanya bisa menyesali langkah-langkah yang tidak bersahabat seperti itu. Tentu saja, prinsip timbal balik berlaku di sini dan beberapa tanggapan untuk memenuhi kepentingan Rusia (akan dilakukan)," ujar Peskov.

Sah, Putin Diizinkan Berkuasa Hingga 2036

KONFRONTASI-Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani Perintah Eksekutif amendemen Konstitusi Rusia yang mengizinkan dirinya berkuasa sampai 2036.

Presiden yang berusia 67 tahun itu menuliskan namanya dalam Perintah Eksekutif pada Jumat (3/7/2020) yang akan mulai diterapkan pada Sabtu (4/7/2020).

Penandatanganan itu dilakukan setelah kemenangannya dalam referendum dengan perolehan suara sebanyak 78 persen meskipun ada banyak tuduhan yang mengatakan bahwa pemilihan itu curang.

Negara Besar Rusia Mengakui Keberadaan Tuhan

KONFRONTASI -   Sejak Uni Soviet runtuh pada akhir awal 1990-an lalu perdebatan mengenai agama di Rusia bergerak dari hanya masalah kelembagaan menjadi isu budaya dan politik. Berdasarkan konstitusi, Rusia negara sekuler dan tidak ada agama yang memiliki keistimewaan dari yang lain.

Konstitusi juga menyatakan lembaga keagamaan terpisah dari negara dan setara di hadapan hukum. Namun Undang-undang Federal Kebebasan Hati Nurani dan Asosiasi Keagamaan menempatkan posisi istimewa Gereja Ortodoks dalam sejarah Rusia.

Resmi Pimpin Rusia sampai 2036, Putin Tanda Tangani Perintah Eksekutif

Konfrontasi - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani Perintah Eksekutif amendemen Konstitusi Rusia yang mengizinkan dirinya berkuasa sampai 2036.

Presiden yang berusia 67 tahun itu menuliskan namanya dalam Perintah Eksekutif pada Jumat (3/7/2020) yang akan mulai diterapkan pada Sabtu (4/7/2020).

Penandatanganan itu dilakukan setelah kemenangannya dalam referendum dengan perolehan suara sebanyak 78 persen meski pun ada banyak tuduhan yang mengatakan pemilihan itu curang.

Russia votes: Amendments could keep Putin in power til 2036

KONFRONTASI-Russians have begun voting in a seven-day referendum on constitutional amendments that would allow President Vladimir Putin to run for re-election twice more and potentially remain in the top job for the next 16 years.

Election officials said they were opening polls on Thursday across the country before the official July 1 vote to avoid overcrowding that could spread coronavirus infections.

Masjid Biru di St Petersburg, Rusia, Masjid yang Dibuka Kembali Berkat Jasa Presiden Soekarno

KONFRONTASI -   Presiden pertama Indonesia, Ir.Soekarno, merupakan figur dari Indonesia yang paling dikenal di dunia internasional. Soekarno memiliki pengaruh yang kuat di dunia pada masa awal Indonesia terbentuk.

Sebuah masjid di Rusia bahkan sampai dijuluki sebagai masjid Biru Soekarno karena jasa Bung Karno membuat masjid St Petersburg, yang dulunya sempat dijadikan sebagai gudang senjata, dikembalikan ke fungsi awalnya dan membuat masyarakat muslim St. Petersburg bisa kembali beribadah di masjid.

Rusia Tuding AS Manipulasi PBB untuk Hukum Iran

KONFRONTASI-Rusia menyebut Amerika Serikat (AS) mencoba untuk memanipulasi Dewan Keamanan (DK) PBB dan Sekretariat PBB agar menghukum Iran. Moskow menegaskan, AS tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan hal tersebut.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menegaskan, Washington tidak memiliki hak untuk memanipulasi DK PBB dan Sekretariat PBB, berusaha untuk menghukum Teheran karena sikapnya terhadap Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Pages