Rupiah

Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Masih Rentan Terkoreksi

KONFRONTASI-Pemerintah diharapkan untuk tidak merasa bangga lantaran nilai tukar rupiah menguat.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, penguatan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih sangat rentan kembali berubah menjadi lemah.

"Itu cuma kebanggaan temporer dan semu. Penguatan rupiah masih temporer dan rentan terkoreksi," ucap Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/6).

Ditutup Rp13.877 per USD, Gubernur BI: Nilainya Masih Undervalued

Konfrontasi - Nilai tukar Rupiah menguat pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2020) ke level Rp13.877 per USD. Rupiah menguat sebesar 217 poin terhadap mata uang Paman Sam.

Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, strategi bauran ekonomi yang sudah diterapkan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) saat ini menambah gaya gedor tersendiri bagi terlaksananya roda perekonomian.

Pengamat: Rezim Jokowi Bisa Dikutuk 7 Turunan Oleh Umat Islam Jika Gunakan Dana Haji untuk Perkuat Rupiah

KONFRONTASI-Pengalihan dana simpanan penyelenggaraan haji untuk membantu penguatan kurs rupiah diprediksi akan banyak ditentang jemaah haji di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, penolakan bisa terjadi karena saat ini ada tiga krisis yang ditangani pemerintah. Sementara dana simpanan penyelenggaraan haji sebesar 600 juta dolar AS tidak cukup untuk menutupi krisis-krisis tersebut.

Pemerintah Diminta Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Utang Negara

Konfrontasi - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puteri Anetta Komarudin meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan utang. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan stabilitas rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) guna menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi tekanan perekonomian akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

Merujuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terungkap kinerja pengelolaan utang negara oleh pemerintah pada 2018 hingga triwulan III 2019 belum maksimal dan berpotensi menimbulkan gangguan keberlangsungan fiskal di masa mendatang.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, pemerintah mencatat kenaikan pembiayaan utang menjadi Rp1.006,4 triliun dari perencanaan semula sebesar Rp351,8 triliun. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya outlook defisit anggaran yang kini mencapai 5,07 persen untuk membiayai belanja stimulus pemerintah dalam rangka penanganan pandemi.

"Penambahan nominal utang serta peningkatan proyeksi rasio utang terhadap PDB tahun ini dapat dianggap sebagai konsekuensi logis atas kejadian luar biasa akibat pandemi (Covid-19). Namun, bukan berarti pengelolaan utang saat ini sudah optimal, selalu ada ruang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan," kata Puteri di Jakarta, Minggu, (10/5/2020).

Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) ini mencontohkan, misalnya dengan dengan dukungan peraturan terkait manajemen risiko keuangan negara dan penerapan analisis keberlanjutan fiskal, termasuk analisis keberlanjutan utang pemerintah secara komprehensif. Sebagaimana merujuk pada rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan dalam Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.

Per akhir Maret 2020, akumulasi posisi utang pemerintah mencapai Rp5.192,56 triliun atau naik sebesar Rp244,38 triliun atas posisi utang pada Februari 2020, dengan rasio total utang pemerintah terhadap PDB mencapai 32,12 persen. Rasio tersebut diproyeksikan melonjak hingga 36 persen akibat potensi peningkatan beban utang seiring dengan prediksi dinamisnya outlook defisit anggaran sepanjang 2020.

Walaupun lonjakan rasio tersebut masih di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yaitu maksimal 60 persen terhadap PDB, Puteri menilai rasio total utang tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rasio total utang terhadap PDB tahun 2019 sebesar 29,8 persen dan 10 tahun terakhir yang tidak melebihi 30 persen. Menurut Puteri, dalam keadaan normal saja, optimalisasi pengelolaan utang diperlukan.

"Terlebih saat ini, ketika hampir semua asumsi dasar makro dan keadaan pasar mengalami tekanan luar biasa yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Justru, inilah saatnya pengelolaan utang yang baik perlu ditingkatkan untuk semakin hati-hati, akuntabel, dan transparan. Tentu dengan tetap menjaga agar sesuai ambang batas rasio dan tata kelola komposisi utang yang terukur, serta memperbaiki produktivitas penggunaan utang untuk menghindari kehilangan peluang," ujar politisi Partai Golkar itu.

Larangan Mudik Lebaran 2020 Bikin Rupiah Menguat Terhadap USD

Konfrontasi - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terus melanjutkan trend positifnya sampai penutupan perdagangan minggu ini, Jumat (24/4). Dikutip Bloomberg mata uang Garuda dikunci perkasa ke level Rp15.400 per USD.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengatakan, keputusan pemerintah untuk melarang pelaksanaan mudik hari raya Idul Fitri 1441 Hijriyah mulai Jumat (24/4), menjadi pemicu utama penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Kemungkinan Besar Ekonomi Global Bakal Resesi Parah, Rupiah Terus Melemah

KONFRONTASI -   Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah di perdagangan pasar spot pagi ini. Drama kejatuhan harga minyak masih menjadi sentimen negatif yang membuat investor kehilangan selera untuk bermain di aset-aset berisiko.

Pada Rabu (22/4/2020), US$ 1 dihargai Rp 15.500 kala pembukaan pasar spot. Rupiah melemah 0,65% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Modal Asing Masuk RI, Rupiah Ditutup Menguat di Akhir Pekan

Konfrontasi - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan sejumlah aspek yang membuat nilai tukar rupiah pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat, 17 April 2020 mengalami penguatan cukup signfikan dikisaran Rp15.480-15.515 per dolar AS. 

Perry menegaskan, kondisi itu tidak terlepas dari kembali meningkatnya kepercayaan pelaku pasar keuangan ataupun investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Terutama, di saat mewabahnya virus corona (COVID-19) sejak Maret 2020 hingga saat ini.

Pages