Romli Atmasasmita

Wujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera, Romli Atmasasmita: KPK Perlu Diawasi

KONFRONTASI -   Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) Prof Romli Atmasasmita mengatakan, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan tetap memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil, maka KPK perlu diawasi.

Menurutnya, RUU KPK bertujuan untuk mengembalikan tugas dan wewenang KPK on the right track sesuai dengan harapan. Untuk mencapai tujuan dan harapan tersebut, maka KPK perlu diawasi oleh lembaga baru yang berada di dalam struktur organisasi KPK yang disebut Dewan Pengawas (Dewas).

Klarifikasi ICW atas Tuduhan Romli Atmasasmita

Romli Atmasasmita melalui akun @rajasundawiwaha mengunggah cuitan terkait kajian kinerja KPK dan ICW. Dengan ini ICW memberikan klarifikasi sebagai berikut:

Pertama, tuduhan Romli bahwa ICW, Pukat dan lain-lain terima dana hibah dari KPK dengan dasar hasil audit BPK sangat serampangan. Namun audit BPK itu tidak pernah menyebut lembaga masyarakat mana saja yang pernah bekerjasama dengan KPK.

Romli Atmasasmita: Surat Dakwaan Perkara E-KTP Janggal

KONFRONTASI - Ahli hukum pidana, Romli Atmasasmita menilai janggal surat dakwaan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Untuk itu, Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan 37 nama anggota Komisi II DPR periode sebelumnya yang disebut-sebut terkait perkara e-KTP.

Pakar Hukum: Pemberhentian Terdakwa Ahok Hukumnya Wajib

KONFRONTASI- Pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum memberhentikan sementara Basuki T Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai gubernur DKI. Padahal berdasarkan undang-undang, Ahok yang kini berstatus terdakwa seharusnya diberhentikan sementara. Terlebih lagi masa kampanye Pilkada DKI berakhir pada 11 Februari 2017 mendatang. Seiring dengan itu, berakhir pula cuti kampanye bagi pasangan petahana, Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

Pakar: Bukan Hukum yang Bermasalah, Tapi Ahok

KONFRONTASI-Penilaian sejumlah Antropolog bahwa pasal penistaan agama sudah tak relevan karena itu mereka akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dipertanyakan.

Apalagi, para para antropolog yang menyampaikan itu usai bertemu Presiden Jokowi pada Senin lalu juga mengatakan bahwa di banyak negara demokrasi aturan sejenis sudah dicabut.

Pakar Hukum: UU Terorisme dan ITE Harus Sinergis

KONFRONTASI-"UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus bisa sinergis atau saling mendukung dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan terorisme melalui dunia maya," kata pakar hukum, Prof Romli Atmasasmita.

Meski dalam UU ITE sudah lengkap tentang pasal-pasal penghinaan dan sebagainya melalui dunia maya, kata dia, tapi dalam UU Terorisme nanti juga harus dimasukkan, terutama yang menyangkut propaganda radikalisme dan terorisme.

Kasus ICW Vs Prof Romli, Polri Dinilai Terapkan Standar Ganda

KONFRONTASI-Terkait penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik Pakar Hukum Pidana Unpad Romli Atmasasmita, Kepolisian Republik Indonesia dinilai menerapkan standar ganda.

Kendati masuk ranah jurnalistik, kasus yang menjerat aktivis Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo tersebut terus diusut korps bhayangkara.

Romli Lapor Bareskrim, Tiga Aktivis ICW Bakal Diperiksa

KONFRONTASI-Ahli hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, melaporkan tiga aktivis anti-korupsi ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pidana pencemaran nama baik.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Hery Prastowo mengatakan, laporan Romli kini ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri.