Romahurmuziy

Atas Perintah MA, KPK Bebaskan Romahurmuziy

KONFRONTASI - Terkait penetapan dari Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan agar mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cepat menindaklanjuti penetapan dari MA tersebut.

“Karena telah ada penetapan perintah lepas tahanan dari MA maka KPK segera menindaklanjutinya,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.

Disebut Terima Suap, KPK akan Dalami Peran Lukman Hakim Saefuddin

KONFRONTASI-Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu putusan atas Romahurmuziy alias Romi. Dalam vonis mantan Ketua Umum PPP tersebut, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyebut mantan menteri agama Lukman Hakim Saefudin ikut menerima suap.

"Terkait dengan putusan Romi, kami akan pelajari secara lengkap. Tadi, hari ini (kemarin—Red), saya sudah konfirmasi dari JPU (jaksa penuntut umum) sudah mempelajari, sudah menganalisis. Kami menganalisis lebih jauh terkait dengan putusannya, terkait barang buktinya, terkait keterlibatan pihak-pihak lain, dan seterusnya," kata Ali di gedung KPK Jakarta, Selasa (21/1).

Terkait amar putusan yang menyeret nama Lukman Hakim, lanjut Ali, penuntut umum pastinya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Antara lain sebagai bahan majelis hakim dalam memutus dengan pasal 55 tentang turut sertanya pihak lain. "Apakah itu berbeda? Makanya itu kami pelajari lebih lanjut fakta-fakta dari putusan majelis hakim tersebut yang mengkaitkan dengan Pak Lukman," kata Ali.

Ali pun tak menampik, KPK akan terus mendalami atau bahkan membuka penyidikan baru terkait perkara ini. "Sekarang posisinya menjadi saksi, tentunya ada kemungkinan untuk bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut," ujarnya.

Pada Senin (20/1), majelis hakim menghukum Romi yang juga anggota DPR RI 2014 2019, dengan penjara selama dua tahun. Keterkaitan Lukman terungkap dalam penjelasan praputusan majelis hakim tentang delik penyertaan. Dikatakan Hakim Rianto, Romi tak bekerja sendiri dalam menyempurnakan delik penyertaan korupsi. Kata dia, dari bukti-bukti yang terungkap selama persidangan Romi, Lukman juga terkait.

Rianto mengatakan, Romi menerima uang Rp 255 juta, sedangkan Lukman menerima Rp 70 juta. Uang tersebut berasal dari sumber yang sama, yakni Haris Hasanudin. Pemberian uang oleh Haris kepada Lukman terjadi dua kali, yaitu pada 1 Maret senilai Rp 50 juta dan 9 Maret sebesar Rp 20 juta melalui ajudan pribadi Lukman, Heri Purwanto.

"Majelis hakim berkesimpulan bahwa baik terdakwa (Romi), dan Lukman sebagai menteri agama mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan masing-masing dan menyadari tentang perbuatan tersebut, sehingga mewujudkan sempurnanya delik," kata Hakim Rianto.

Lebih lanjut Hakim Rianto menerangkan, peran Lukman pun aktif dalam proses ilegal yang menjadi basis perkara penerimaan suap. Persidangan mengungkapkan Haris memberikan uang sebesar Rp 5 juta kepada Romi pada 6 Januari 2019 agar Romi menyampaikan kepada Lukman tentang proses seleksi calon kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Pada 30 Januari, Lukman memerintahkan staf ahlinya, Gugus Waskito, untuk menanyakan kepada Romi terkait penentuan kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Barat (Sulbar) dan Jatim. "Gugus Waskito juga menyampaikan kepada Haris bahwa terdakwa (Romi) dan Lukman akan segera menentukan kakanwil Jawa Timur," ujar Hakim Rianto.

Pesan Lukman kepada Romi tersebut berlanjut dengan permintaan Romi kepada Lukman secara langsung agar tetap memutuskan Haris sebagai kakanwil Kemenag Jatim. Arahan Romi tersebut disetujui oleh Lukman. Pada 6 Februari, Haris kembali bertemu dengan Romi di Jakarta untuk menyerahkan uang Rp 250 juta. Romi pun menyampaikan tentang keputusan Lukman yang sudah memastikan mengangkatnya sebagai kakanwil Kemenag Jatim.

Ungkapan Romi kepada Haris tersebut pun dijalankan Lukman dengan meminta Panitia Seleksi (Pansel) Kakanwil Kemenang memasukkan nama Haris ke dalam daftar tiga teratas calon kakanwil.

Pada 1 Maret, Lukman pun mengirimkan pesan Whatsapp kepada Pansel Kakanwil tentang 12 nama calon kakanwil Kemenag di seluruh wilayah Indonesia yang akan dilantik olehnya. Dari 12 nama tersebut, ada nama Haris dalam daftar teratas untuk wilayah Jatim.

Pada 4 Maret, Lukman melakukan pengangkatan Haris sebagai kakanwil. Sehari setelah itu, pada 5 Maret, Lukman pun melakukan pelantikan Haris sebagai kakanwil Kemenag Jatim.

Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Respon Romahurmuziy

KONFRONTASI-- Mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy menyatakan masih akan pikir-pikir dulu atas vonis 2 tahun dan denda Rp100 juta yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi atas kasus tindak pidana korupsi penerimaan suap sebesar Rp255 juta dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Arsul Sani Minta Wahyu Setiawan Contoh Romahurmuziy

Konfrontasi - Komisioner KPU Wahyu Setiawan sudah menyandang status tersangka korupsi dan ditahan KPK. Wahyu menyatakan akan segera mundur. KPU masih menunggu surat pengunduran diri Wahyu.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan memang harus dilihat terlebih dahulu seperti apa aturan kode etik di KPU, ketika seorang komisioner menjadi tersangka.

Namun, Arsul mengatakan dalam standar undang-undang, ketika seorang menjadi tersangka maka harus diberhentikan sementara.

Eksepsi Mantan Ketum PPP Romahurmuziy Ditolak Hakim Tipikor

KONFRONTASI -  Majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Hakim menilai, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memenuhi unsur formil. Sehingga perbuatan Rommy dapat diadili.

Rommy Sebut OTT KPK Bermuatan Politis, Buktinya Apa?

KONFRONTASI-Terdakwa perkara dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), M Romahurmuziy menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpolitik dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dirinya.

Rommy, sapaan Romahurmuziy, mempertanyakan‎ KPK soal operasi senyap yang dilakukan dua kali terhadap Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terlebih, kata Romi, dua kali OTT terhadap Ketum PPP dilaksanakan bertepatan menjelang Pemilu.

Romahurmuziy Kembali 'Nginap' di KPK Selama 30 Hari

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan ‎tersangka kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), M Romahurmuziy (Romi). Mantan Ketum PPP tersebut diperpanjang masa penahanannya untuk 30 hari ke depan.

"Terhadap RMY, anggota DPR RI dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 23 Agustus 2019," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (24/7/2019).

Tersangka Korupsi Ini Keluhkan Dispenser Rutan KPK yang Kotor

KONFRONTASI - Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau Romi kembali mengeluh. Kali ini, Romi mengeluhkan kondisi Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun mengklaim, ketidaknyamanan tersebut bukan hanya dari dirinya, namun juga merupakan keluhan dari sejumlah tahanan di Rutan K-4 (Gedung Merah Putih KPK).

Rommy 'Temukan' Penyebab Dirinya Alami Diare: Dispenser KPK Penyebabnya

Konfrontasi - Tersangka kasus suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019 Romahurmuziy alias Rommy mengeluh soal air dispenser yang berada di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Minumnya yang kemarin saya minta karena beberapa teman itu bergiliran diare di sana. Jadi, kita minta itu kayanya dispensernya sudah sejak didirikan KPK belum pernah dikuras. Jadi kita minta supaya dikuras lah atau diganti dispensernya,” kata Rommy di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

KPK pada Jumat (24/5) memeriksa Rommy dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap jabatan tersebut.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu telah dibantarkan penahanannya sebanyak dua kali di RS Polri Jakarta Timur karena sakit.

Terkait hal itu, Rommy mengaku bahwa penyakitnya itu memang kambuhan. “Penyakitnya kan memang kambuhan ya, moga-moga doakan saja sehat,” ucap Rommy.

Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut terkait penyakit kambuhan apa yang dialaminya tersebut. “Itu rahasia pasien itu,” kata dia.

Pengacara Sebut Romahurmuziy Cabut Praperadilan Mendadak

KONFRONTASI -  Pengacara Romahurmuziy (Rommy), Maqdir Ismail mengaku tidak tahu alasan mendasar kliennya, Rommy mencabut gugatan permohonan praperadilan. Dia mengaku Rommy tiba-tiba menghubunginya dan menyerahkan kuasa terkait pencabutan praperadilan itu.

"Pokoknya dia bilang saya mau cabut, saya ingin konsentrasi menghadapi perkara ini, nanti di perkara pokok. Mana saya tahu (alasannya) pokoknya saya baru dapat perintah itu hari ini," ujar Maqdir usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (14/5/2019).


 

Pages