25 February 2020

Rohingya

ICJ to be asked to help stop violence against Rohingya

KONFRONTASI - The International Court of Justice (ICJ) at The Hague is to be asked to enact “provisional” measures that would ask Myanmar to stop deadly violence against the country’s Rohingya Muslim minority.

Gambia, which has lodged a case with the ICJ to implicate Myanmar in genocide against the community, will be urging the court to enable a restraining order against Myanmar before official hearings could begin.

Tentara Myanmar Pembantai Etnis Rohingya Diseret ke Pengadilan

KONFRONTASI-Militer myanmar menggelar pengadilan militer terkait kasus dugaan kejahatan dan pembantaian terhadap etnis rohingya di Negara Bagian Rakhine, Selasa (26/11). Mereka yang disidang adalah tentara serta petugas dari resimen yang dikerahkan ke desa Gu Dar Pyin.

Juru bicara militer Myanmar Zaw Min Tun mengungkapkan tentara yang disidangkan di pengadilan militer lemah dalam mengikuti aturan keterlibatan. Dia tak menjelaskan secara terperinci mengenai hal tersebut. Akan tetapi desa Gu Dar Pyin diduga menjadi tempat pembantaian Rohingya.

PBB Desak Rohingya Bertanggungjawab atas Kondisi Rohingya

KONFRONTASI-Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya atas nasib 730 ribu pengungsi Muslim Rohingya dari negara bagian Rakhine di Myanmar.

Ia mengimbau pemerintah Myanmar bertanggung jawab dengan menangani 'akar penyebab' pengungsian mereka ke Bangladesh dan mengupayakan mereka kembali dengan selamat. Demikian laporan VOA, Senin (4/11/2019).

Guterres mengatakan itu ketika bertemu para pemimpin Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), yang mencakup Myanmar.

Kurangi Kepadatan, Bangladesh akan Pindahkan 100 Ribu Pengungsi Rohingya ke Tempat Lain

KONFRONTASI-Bangladesh akan mulai memindahkan Muslim Rohingya ke sebuah pulau rawan banjir di lepas pantai bulan depan karena beberapa ribu pengungsi setuju untuk pindah, kata seorang pejabat pemerintah, Minggu.

Pemerintah Bangladesh akan memindahkan 100.000 pengungsi ke Bhasan Char, pulau di Teluk Benggala yang berjarak beberapa jam dengan perahu dari daratan, untuk mengurangi kepadatan di Coxa's Bazar, yang menampung lebih dari sejuta Muslim Rohingya pelarian dari Myanmar.

Turki Minta Bangladesh Sisihkan Lahan untuk Rohingya

KONFRONTASI-Menteri Luar Negeri Turki meminta Perdana Menteri Bangladesh mengalokasikan atau menyisihkan lahan di negaranya untuk membangun kamp bagi para pengungsi Rohingya. Hal itu dia sampaikan di sela-sela perhelatan sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (24/9).

“Kami meminta Bangladesh mengalokasikan tanah seperti yang kami lakukan untuk para pengungsi Suriah di Turki, yang merupakan kamp-kamp terbaik di dunia,” ujar Cavusoglu, dikutip laman Anadolu Agency.

Pengungsi Rohingya Tolak Dipulangkan ke Myanmar

KONFRONTASI-Upaya untuk mengembalikan pengungsi Muslim Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar mengalami kegagalan setelah tidak satu pun dari mereka yang muncul.

Hal ini sekali pun pemerintah Bangladesh sudah menyediakan 5 bus dan 10 truk untuk mengangkut mereka ke Myanmar.

Sebanyak 3.450 orang sudah diidentifikasi untuk dikembalikan ke Myanmar, dari total sekitar 740 ribu yang mengungsi sejak 2017.

Namun, para pengungsi tidak berani kembali sampai ada jaminan keselamatan dan pemberian kewarganegaraan kepada mereka.

Ada ketakutan di kalangan pengungsi bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam kamp khusus seandainya mereka kembali ke Myanmar. Sementara itu juru bicara PBB mengatakan setiap upaya repatriasi harus bersifat sukarela.

Tak ada yang muncul

Pemerintah Bangladesh sudah menyediakan 5 bus dan 10 truk yang akan berangkat dari kota Teknaf, Bangladesh, tetapi tak ada satu pun pengungsi Bangladesh yang muncul.

"Kami sudah menunggu sejak jam 9 pagi," kata Khaled Hossain, petugas Bangladesh yang bertanggung jawab di Teknaf kepada kantor berita AFP. "Tapi tak ada yang muncul".

Saat ini diperkirakan ada sekitar 740 ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh yang lari akibat agresi yang dilakukan oleh militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine pada tahun 2017.

Mereka bergabung dengan lebih dari 200 ribu orang Rohingya yang sudah ada di Bangladesh sebelumnya. PBB menyatakan agresi tersebut dilakukan mirip dengan pembersihan etnik.

Upaya repatriasi terbaru ini - setelah upaya pada bulan November tahun lalu yang juga gagal - dilakukan menyusul kunjungan ke kamp pengungsi oleh pejabat tinggi Myanmar yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Myint Thu.

Ketika itu Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyampaikan daftar sekitar 22 ribu nama pengungsi Myanmar untuk diverifikasi dan pemerintah Myanmar menyatakan 3.450 nama telah dipastikan bisa "dipulangkan".

Bangladesh Kecam Tindakan Myanmar Tunda Pemulangan Rohingya

KONFRONTASI-Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mencela Myanmar karena menunda pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar.

Sekitar 740 ribu pengungsi Rohingya kini tinggal di penampungan yang penuh sesak dan pengap di Bangladesh. Banyak yang masih tetap takut pulang ke Myanmar di mana Muslim yang minoritas sudah puluhan tahun ditindas dan hak mereka semakin dikurangi.

Polisi Bangladesh Bongkar Rencana Perdagangkan Puluhan Wanita dan Anak Rohingya ke Bangladesh

KONFRONTASI-Polisi Bangladesh mencegah puluhan Muslim Rohingya, kebanyakan dari mereka perempuan, akan diperdagangkan ke Malaysia dengan kapal, Selasa (14/5). Sebanyak 43 wanita, dan 11 anak-anak akan dikembalikan ke kamp pengungsian.

"Setelah mendapatkan informasi dari sumber rahasia, tim kami melakukan operasi tadi malam dan menyelamatkan mereka," kata perwira polisi Abul Khair kepada Reuters, Selasa (14/5).

Malaysia Sebut Ratusan Pengungsi Rohingya Masih di Laut

KONFRONTASI-Pihak berwenang Malaysia pada Senin mengawasi kapal-kapal yang membawa lebih dari 200 migran Rohingya setelah puluhan migran lainnya ditemukan di dekat pantai utara negara tersebut.

Sejumlah migran Muslim dari etnih Rohingya menumpang perahu dalam beberapa bulan ini untuk mencapai Malaysia, yang oleh pihak berwenang dikhawatirkan menjadi gelombang baru penyelundupan manusia melalui laut setelah pemberantasan perdagangan manusia pada 2015.

Groups urge Malaysia ensure accountability for 2015 mass graves

KONFRONTASI-Almost four years after the grisly discovery in Malaysia of 139 graves of Rohingya and Bangladeshis believed to be victims of human trafficking, authorities in the country have not prosecuted any Malaysians for the deaths, according to a new report by rights groups.

Released on Wednesday by the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) and Fortify Rights, the joint report said it had found "reasonable grounds" to believe that a human-trafficking syndicate committed crimes against humanity in Malaysia and Thailand against Rohingya men, women, and children from 2012 to 2015.

The Sold Like Fish report documents how Malaysian authorities destroyed a human-trafficking campsite in Wang Kelian, in the northern state of Perlis, the day after its discovery in January 2015 - in a move that potentially diminished evidence that could have aided a police investigation.

In May 2015, Malaysian police said they had found 139 graves, some containing more than one body, around dozens of camps scattered along the border in Perlis.

The discovery was preceded by the finding of a mass grave containing more than 30 bodies in a forested area in Thailand, near the Malaysian border, on April 30, 2015.

In 2017, Thailand convicted 62 defendants, including nine Thai government officials, for crimes related to the trafficking of Rohingya and Bangladeshis to Malaysia via Thailand.

"In contrast, since 2015, Malaysian courts convicted ony four foreign persons of trafficking-related offenses connected to the mass graves discovered in Wang Kelian," the groups' report said.

According to SUHAKAM Commissioner Jerald Joseph, Malaysian police did not "pursue further" investigations as it requires the extradition of "several" people from Thailand.

"Malaysian police could not move forward as they need seven people in Thailand to be extradited ... that was the answer they [police] gave us the last two years," Joseph told a press conference in Malaysia's capital, Kuala Lumpur, adding that he did not know who those seven people were.

Asked whether any Malaysians would be prosecuted in the near future, Joseph said: "I think the day has to arrive, it is around the corner."

"There is no way death camps on Malaysian soil can happen without local connivance or cooperation by some individuals or some officer of the network," said Joseph.

Pages