11 December 2019

Rizal Ramli

Bongkar Skandal BLBI, KPK Perlu Keahlian Rizal Ramli

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meminta kehadiran DR. Rizal Ramli untuk menjelaskan lebih dalam modus operandi korupsi di balik pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau SKL BLBI saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri kepada beberapa obligor yang dianggap bermasalah.

Catatan Rizal Ramli atas Malpraktek IMF di Indonesia

KONFRONTASI– Almarhum Moerdiono, Mensesneg era Presiden Suharto mengakui kesalahan paling besar sepanjang karirnya adalah membantu membujuk presiden Soeharto untuk menandatangani LOI dengan IMF.

Perjanjian IMF dan Indonesia itu sebenarnya untuk memperbaiki krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997. Namun faktanya sengaja dirancang IMF untuk gagal, karena ada 140 prasyarat (‘condionalities’) yang tidak masuk akal.

Demikian disampaikan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli dalam keterangannya, Rabu (17/7/2019).

Rizal Ramli: Terapkan Bea Masuk 25 Persen atas Baja China untuk Lindungi Krakatau Steel

KONFRONTASI-Soal PT Krakatau Steel yang merugi, bekas Menteri Koordinator Bidang Kemaritimian Rizal Ramli menyarankan pemerintah mesti berani melaksanakan kebijakan anti dumping dengan menerapkan bea masuk 25 persen terhadap baja dan turunannya. Kebijakan yang telah diusulkan kepada Presiden Joko Widodo tahun lalu diyakini bisa membuat PT Krakatau Steel untung lagi lantaran produksi baja dalam negeri naik.

Menurut Rizal, dengan pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur dalam satu periode ke belakang, semestinya penjualan Krakatau Steel naik. "Tapi, yang naik malah justru impor baja dari Cina, yang harganya dumping dan aturan impornya dipermudah, tidak aneh Krakatau Steel merugi," ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 4 Juli 2019.

Padahal, tutur Rizal, salah satu cara yang paling ampuh untuk bisa mengatasi kondisi ekonomi yang buruk adalah dengan mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dan impor. Karena itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyoroti sikap pemerintah yang hanya berani dan fokus pada upaya pengurangan impor terhadap komoditi kecil seperti tasbih, bedak, dan lipstik.

Ketimbang itu, ia menyarankan pemerintah memfokuskan pada sepuluh komoditas impor terbesar, misalnya baja dari Cina dan mobil dari Jepang. Pada awal Oktober 2018 lalu, Rizal menyebut bahwa baja 67 persen berasal dari impor dan dijual murah di Indonesia. Sehingga, industri baja dalam negeri seperti Krakatau Steel pun merugi.

“Restrukturisasi KS membuat utang sustainable tapi tidak tingkatkan sales, Harus berani kenakan tarif anti-dumping. Cina ekses kapasitas industri baja, berminat realokasi pabrik baja bekas ke RI, tapi malah diberi bebas pajak 30 tahun," ujar Rizal.

Rizal Ramli: Krakatau Steel Merugi Akibat Kebijakan yang Mempermudah Impor Baja China

KONFRONTASI-Ekonom senior, Rizal Ramli mengkritisi naiknya impor baja dari China saat salah satu perusahaan BUMN, yakni, PT Krakatau Steel (KS) mengalami kerugian. Padahal jelas mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu, dalam lima tahun belakangan pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur. Sejatinya terang dia, peningkatan pembangunan infrastruktur juga memberikan kontribusi pada peningkatan penjualan baja perusahaan plat merah.

Soal Jabatan BUMN, Maruf Amien Harusnya Contoh Rizal Ramli

KONFRONTASI– Harusnya cawapres Ma’ruf Amin mencontoh sikap begawan ekonomi Rizal Ramli. Sebab, setiap menjadi pejabat negara, ia pasti mundur dari jabatan di BUMN.

Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Preskom Semen Gresik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Preskom Bank BNI 46 di era Presiden Jokowi. Namun semua ditanggalkan saat menjadi menteri.

Eks Menko Maritim ini pun mengkritik Ma’ruf Amin yang masih mempertahankan jabatannya di sejumlah bank syariah anak perusahaan BUMN. Menurut Rizal, Ma’ruf jelas melanggar UU Pemilu.

Soal Ma'ruf Amin Ogah Melepas Jabatan di BUMN, Rizal Ramli: Melanggar UU dan Etika

KONFRONTASI - Tokoh Nasional, Rizal Ramli ikut mengkritik cawapres KH Ma'ruf Amin yang masih mempertahankan jabatannya di sejumlah bank syariah anak perusahaan BUMN. Menurut Rizal, Ma'ruf jelas melanggar UU Pemilu.

“Memang selain soal terlarang, ada soal etika yang tidak pantas,” ujar Rizal Ramli lewat akun Twitter miliknya.

Sebagai orang yang pernah beberapa kali dipercaya menjadi menteri, Rizal mengaku sangat paham masalah ini. Dia pun merasa lebih beretika dari cawapres dari kalangan ulama itu.

Soal Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi Harus Belajar dari Rizal Ramli Saat Tolak Maskapai Asing Masuk

KONFRONTASI - Presiden Joko Widodo harus belajar dari Tokoh Nasional, Rizal Ramli saat soal harga tiket pesawat mahal. Pasalnya, di era Presiden Abdurrahman Wahid, harga tiket pesawat mahal. Kala itu, jumlah penumpang pesawat bahkan mengalami penurunan drastis hingga 60 persen.

Jurus instan dengan mengundang maskapai asing sebagai solusi menekan harga tiket seperti yang dikemukakan Presiden Joko Widodo saat ini sempat muncul di kalangan pemerintahan waktu itu.

Turunkan Harga Tiket Pesawat, RR: Suruh Menterinya Belajar Atur Duopoly, Bukan Undang Maskapai Asing

KONFRONTASI- Ide Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing untuk masuk ke bisnis penerbangan rute domestik, menuai kritikan. langkah ini dipandang bukan solusi yang tepat untuk menurunkan tiket pesawat terbang.

Dalam akun twitter @RamliRizal, ekonom senior Rizal Ramli melontar cuitan yang cukup pedas kepada Jokowi. Intinya, RR, sapaan akrab Rizal Ramli, mempertnyatakan gagasan Jokowi yang membuka pintu selebarnya bagi maskapai asing untuk menguasai rute-rute domestik. "Maaf Pa @Jokowi, kok solusinya cetek dan merugikan kepentingan nasional. Pasar domestik di negara-negara besar, khusus untuk airlines domestik," tulis RR.

Tak berhenti di situ, mantan Menko Kemaritiman di Kabinet Kerja Jokowi ini, mengkritik pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia menyarankan agar sang menteri belajar bagaimana mengatur praktik duopoly di bisnis airlines. "Suruh menterinya belajar ngatur duopoly supaya tidak rugikan konsumen," cuit Rizal.

Selanjutnya Rizal memaparkan pengalaman ketia menjadi Menko Perekonomian pada 2000. Kala pemerintahan Presiden Gus Dur itu, dirinya bisa saja membuka keran bagi maskapai internasional untuk masuk ke Indonesia. "Thn2000, Menko RR sebetulnya bisa cari jalan gampang. Buka pasar domestik dan international untuk asing. Harga tiket pasti turun. Tapi asing kuasasi, harga (tiket) akan naik lagi. RR tidak mau, justru beri izin 6 airlines baru: Sriwijaya, Lion, dsb. Supaya Airlines nasional perkasa," tulias RR.

Sebagai Kader Gus Dur, kini Mahfud Md Terdegradasi dan Terpuruk

KONFRONTASI-  Dua kader kesohor dari Presiden Ri ke-4 Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur,  adalah Mahfud MD dan Rizal Ramli. Sayang sekali, kredibilitas Mahfud MD makin  terpuruk, tergerus parah dan terdegradasi karena ucapannya dan perbuatannya yang tidak pantas, mengundang sinisme publik dan mencerminkan arogansi kekuasaan dirinya. ''Tinggal DR Rizal Ramli yang teruji, tokoh bangsa yang kredibel dan punya empati pada derita/kesulitan orang lain, sedang Mahfud makin serem,'' kata para analis.

Rizal Ramli Harapkan Aceh Cari Opsi Lain di Luar Referendum

KONFRONTASI-Tokoh nasional Dr. Rizal Ramli ikut mengomentari wacana referendum masyarakat Aceh yang dilontarkan oleh tokoh Aceh Muzakir Manaf.

Dalam pidatonya di hadapan para elite Aceh, Senin (27/5), Muzakir yang akrab disapa Mualem melontarkan usulan tentang referendum di Aceh. Hal itu sebagaimana pernah dilakukan di Timur Timur yang kini telah pisah dengan Indonesia. Adapun usulan tentang referendum di Aceh diutarakannya karena menilai Indonesia sebentar lagi hancur.

Pages