Rizal Ramli

KONFRONTASI -- Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyebut dirinya dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait misrepresantasi aset yang berkaitan dengan kasus korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Rizal keluar dari gedung Merah Putih KPK pada Jumat (19/7) sekitar pukul 12.00 WIB. Selama hampir dua jam ia mengatakan dimintai keterangan karena dianggap mengerti persoalan aset yang menyebabkan pemerintah Indonesia harus menyuntikan dana BLBI.

KONFRONTASI-Tokoh bangsa Dr. Rizal Ramli menyebut masih banyaknya kasus besar yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun belum diketahui hasilnya oleh publik, menjadikan KPK ibarat menyimpan buah-buah mengkel, padahal sangat mungkin buah-buah tersebut sudah matang.

Buah matang yang diperlakukan seolah masih mengkel tersebut antara lain kasus Century, kasus BLBI, hingga kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito berkaitan dengan impor sejumlah komoditi pangan.

KONFRONTASI -  TOKOH bangsa Dr. Rizal Ramli menyebut masih banyaknya kasus besar yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun belum diketahui hasilnya oleh publik, menjadikan KPK ibarat menyimpan buah-buah mengkel, padahal sangat mungkin buah-buah tersebut sudah matang.
 

Buah matang yang diperlakukan seolah masih mengkel tersebut antara lain kasus Century, kasus BLBI, hingga kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito berkaitan dengan impor sejumlah komoditi pangan.

Konfrontasi - Mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus eks Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Rizal Ramli, membeberkan awal mula munculnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia mengatakan, pada saat krisis moneter tahun 1998 terjadi, pihak swasta kala itu memiliki utang yang banyak.

"Bahkan ada satu grup, Sinarmas pada waktu itu sangat ekspansif terbitkan bon USD 8 miliar, ternyata enggak mampu bayar kuponnya," ujar Rizal di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Lantaran utang membengkak, pihak swasta mendapatkan pinjaman dari bank yang berada di grup-grup perusahaan swasta itu sendiri. Menurut Rizal, jumlah pinjaman yang diberikan sangat besar. Saat itu, kata Rizal belum ada regulasi batasan jumlah pinjaman pada internal grup perusahaan swasta.

Selain itu, International Monetary Fund (IMF) juga memaksa pemerintah Indonesia menaikkan bunga bank.

"Kemudian IMF menaikkan tingkat bunga Bank Indonesia. Menaikan dari 18 persen ke 80 persen. Begitu itu terjadi (justru) banyak perusahaan-perusahaan enggak mampu bayar kan," kata Rizal.

Menurut Rizal, saat bunga bank naik dan pihak swasta tak mampu membayar bunga bank, kemudian bank tersebut akangoyang. Saat itulah menurut Rizal, pemerintah dengan terpaksa mengucurkan BLBI kepada bank yang hampir bangkrut.

"Nah saat itu suntikan dana itu sampai, saya lupa sekitar USD 80 miliar. Kalau per-Dollar-nya saat itu Rp 10 ribu, berapa tuh," kata dia.

Rizal mengatakan, semua bank yang mendapat suntikan dana BLBI harus membayar utangnya secara tunai. Tetapi saat era BJ Habibie, ada aturan pembayaran dapat menggunakan aset.

"Esensinya utang ini harusnya tunai, tapi pada masa pemerintahan Pak Habibie, Menteri Keuangan Bambang Subianto sama Kepala BPPN, waktu itu Glenn Yusuf, dilobi supaya enggak usah bayar tunai, tapi bayar aset," kata Rizal.

Namun kebijakan tersebut rupanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang nakal. Ada pihak perusahaan membayar dengan aset bodong.

"Dibilangnya aset ini bagus, padahal belum, atau aset busuk atau setengah busuk, atau belum clean and clear. Misalnya tanah, padahal surat-suratnya belum jelas, tapi dimasukan sebagai aset," kata Rizal.

Ketika itu, sambung Rizal, BPPN meminta tolong Lehman Brothers, Bank investasi raksasa asal Amerika, melakukan valuasi. Namun kata Rizal, valuasi yang dilakukan Lehman Brothers cenderung sembrono.

"Lehman Brothers juga sembrono. Masa dalam waktu satu bulan dia sudah bisa lakukan penilaian terhadap nilai aset dari ratusan perusahaan, sehingga banyak kasus-kasus di mana mengaku sudah serahkan aset segini, kenyataannya tidak segitu," Rizal mengungkapkan.

KONFRONTASI -   Pemanggilan eks Menko Ekuin Rizal Ramli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan ditafsirkan bahwa ekonom senior itu terlibat dalam kasus dugaan korupsi SKL BLBI.

Pemanggilan Rizal Ramli oleh KPK pada Jumat (19/7/2019) adalah dalam kapasitasnya sebagai saksi, mengingat Rizal Ramli memiliki pengalaman sebagai Menko Ekuin di era Presiden Gus Dur, sehingga tahu betul alur proses pembuatan kebijakan.

Hal itu dikatakan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi dalam keterangannya, Kamis (18/7/2019).

KONFRONTASI- Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Ronnie Higuchi Rusli meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Rizal Ramli menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Menurutnya Rizal Ramli dinilai bisa mengatasi masalah ekspor impor.

Dikutip dari akun Twitter pribadinya @Ronnie_Rusli menjelaskan masalah ekspor impor di Indonesia terjadi karena banyaknya pungutan di pelabuhan. Sehingga menjadi penyebab defisit anggaran.

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meminta kehadiran DR. Rizal Ramli untuk menjelaskan lebih dalam modus operandi korupsi di balik pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau SKL BLBI saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri kepada beberapa obligor yang dianggap bermasalah.

KONFRONTASI– Almarhum Moerdiono, Mensesneg era Presiden Suharto mengakui kesalahan paling besar sepanjang karirnya adalah membantu membujuk presiden Soeharto untuk menandatangani LOI dengan IMF.

Perjanjian IMF dan Indonesia itu sebenarnya untuk memperbaiki krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997. Namun faktanya sengaja dirancang IMF untuk gagal, karena ada 140 prasyarat (‘condionalities’) yang tidak masuk akal.

Demikian disampaikan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli dalam keterangannya, Rabu (17/7/2019).

KONFRONTASI-Soal PT Krakatau Steel yang merugi, bekas Menteri Koordinator Bidang Kemaritimian Rizal Ramli menyarankan pemerintah mesti berani melaksanakan kebijakan anti dumping dengan menerapkan bea masuk 25 persen terhadap baja dan turunannya. Kebijakan yang telah diusulkan kepada Presiden Joko Widodo tahun lalu diyakini bisa membuat PT Krakatau Steel untung lagi lantaran produksi baja dalam negeri naik.

Menurut Rizal, dengan pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur dalam satu periode ke belakang, semestinya penjualan Krakatau Steel naik. "Tapi, yang naik malah justru impor baja dari Cina, yang harganya dumping dan aturan impornya dipermudah, tidak aneh Krakatau Steel merugi," ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 4 Juli 2019.

Padahal, tutur Rizal, salah satu cara yang paling ampuh untuk bisa mengatasi kondisi ekonomi yang buruk adalah dengan mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dan impor. Karena itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyoroti sikap pemerintah yang hanya berani dan fokus pada upaya pengurangan impor terhadap komoditi kecil seperti tasbih, bedak, dan lipstik.

Ketimbang itu, ia menyarankan pemerintah memfokuskan pada sepuluh komoditas impor terbesar, misalnya baja dari Cina dan mobil dari Jepang. Pada awal Oktober 2018 lalu, Rizal menyebut bahwa baja 67 persen berasal dari impor dan dijual murah di Indonesia. Sehingga, industri baja dalam negeri seperti Krakatau Steel pun merugi.

“Restrukturisasi KS membuat utang sustainable tapi tidak tingkatkan sales, Harus berani kenakan tarif anti-dumping. Cina ekses kapasitas industri baja, berminat realokasi pabrik baja bekas ke RI, tapi malah diberi bebas pajak 30 tahun," ujar Rizal.

KONFRONTASI-Ekonom senior, Rizal Ramli mengkritisi naiknya impor baja dari China saat salah satu perusahaan BUMN, yakni, PT Krakatau Steel (KS) mengalami kerugian. Padahal jelas mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu, dalam lima tahun belakangan pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur. Sejatinya terang dia, peningkatan pembangunan infrastruktur juga memberikan kontribusi pada peningkatan penjualan baja perusahaan plat merah.