Rini Sumarno

JAKARTA- Bau sangit korupsi melanda rezim Jokowi-JK. Ekonom Soegeng Sarjadi Syndicate, Muhammad Dahlan, mencurigai ada hal yang tidak beres dibalik rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menjual Gedung BUMN.

"Saya justru mencurigai ada korupsi, ada transaksi di bawah informasi yang mendorong menjual aset negara ini," kata Dahlan kepada Kompas.com, Rabu (17/12/2014).

Dahlan menilai, penjualan Gedung BUMN yang merupakan aset negara tidak akan bisa dialihkan ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

JAKARTA-Ketua Komisi VI DPR, Hafisz Tohir menyesalkan pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang buka peluang orang asing duduk jadi bos BUMN. Menurut dia, pemerintah sudah kehilangan ruh perjuangan UUD 1945.

"Saya sangat menyesalkan hal tersebut. Semakin jelas Rini Soemarno bekerja untuk siapa. Kita telah kehilangan ruh perjuangan 45 dan tidak berpijak kepada UUD 1945," kata Hafisz dalam pesan singkat, Selasa (16/12).

JAKARTA- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana menjual Gedung Kementerian BUMN. Dia berpendapat gedung tersebut terlalu besar bagi kementerian yang hanya punya 250 pegawai.

"Kami cuma 250 orang, saya rasa kalau kita pakai 3-4 lantai saja sudah cukup. Sehingga, ya dijual saja kalau gitu," ujar Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12/2014). Belum lagi, kata dia, gedung 21 lantai ini membutuhkan banyak daya listrik untuk alat pengatur suhu di semua ruangan.

JAKARTA-Keputusan Menteri Negara BUMN, Rini Soemarno dalam melakukan perombakan direksi BUMN dipertanyakan publik. Namun keputusan itu harus dihormati semua pihak.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagyo mengatakan, terlalu dini menilai kebijakan Kementerian BUMN dalam merombak direksi BUMN.

"Kasih kesempatan mereka menunjukan kemampuannya dalam memajukan perusahaan negara tersebut, karena mereka semua professional yang tidak bisa diragukan kemampuannya," ujar Agus di Jakarta, Sabtu (13/12/2014).

JAKARTA-Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk PT Daya Dimensi Indonesia‎ (DDI) sebagai pihak ketiga yang melakukan assesor (penilaian) terhadap seleksi jajaran direksi dan‎ Direktur Utama (Dirut) Pertamina melanggar Keputusan Presiden (Keppres).

Begitu dikatakan Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/11).

JAKARTA- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Sumarno dinilai telah melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam hal seleksi pemilihan direksi PT Pertamina.

Penilaian itu disampaikan Mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurutnya, keterlibatan PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) sebagai konsultan assesment oleh Rini Soemarno diduga berkaitan erat dengan keluarga besar Soemarno, melalui Ongky Soemarno.

KONFRONTASI - Belum semua menteri kabinet kerja Jokowi menyerahkan laporan harta kekayaan ke KPK. Mentari yang belum menyerahkan laporan kekayaan adalah Rini Sumarno. KPK memastikan Menteri BUMN ini belum melapor.

"Belum (untuk ibu Rini)," kata Deputi Bidang Pencegahan Johan Budi Sapto Prabowo ketika dikonfirmasi (Rabu, 12/11).

Dalam dua pekan terakhir memang ada menteri yang telah menyetorkan laporan harta kekayaannya ke KPK. Namun jumlah belum banyak.

"Sudah ada enam (menteri)," imbuhnya.

PT Garuda Indonesia menyayangkan kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang melarang direksi BUMN untuk naik pesawat di kelas bisnis.

Executive Vice President Marketing dan Sales Garuda Indonesia Erik Meijer menuturkan, kebijakan itu pasti akan berdampak pada penurunan penumpang kelas bisnis Garuda. "Itu pasti akan mengurangi di kelas bisnis kita," ujar Executive Vice President Marketing dan Sales Garuda Indonesia Erik Meijer di Jakarta, Kamis (6/11/2014).

KONFRONTASI - Sejumlah nama menteri kabinet kerja di pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo dan Wakilnya, Jusuf Kalla dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena disinyalir bermasalah. Salah satu nama yang diserahkan adalah Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"(Nama-nama menteri yang dilaporkan) Rini Soemarno, Rudiantara, Amran , Arif Yahya, Sudirman Said, Sofyan Djalil. Setya Novanto dan Zulkifli Hasan,” terang anggota Gerakan Dekrit RI, Karyono Wibowo di Kantor KPK Jakarta, Senin (3/11).

KONFRONTASI-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno mengatakan belum akan mengumumkan siapa kandidat atau calon yang akan mengisi kekosongan direktur utama PT Pertamina (Persero).

Pihaknya menjelaskan, sementara ini Pertamina masih dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas harian Dirut Pertamina, Muhammad Husen.