20 June 2018

Rini Soemarno

Rizal Ramli: Rini Soemarno Gagal, Membuat Hilangnya Fungsi Aset Negara itu Sendiri.

KONFRONTASI- Kinerja buruk beberapa perusahaan plat merah di bawah kepemimpinan Menteri Negara BUMN, Rini Soemarno membuat hilangnya fungsi aset negara itu sendiri.

Nama Rini Soemarno Makin Jelek, Jokowi Tercoreng

KONFRONTASI - Pengamat politik Emrus Sihombing  meminta Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menjelaskan di forum terbuka soal beredarnya rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN, Sofyan Basir.

Menurutnya, rekaman percakapan yang diduga bagi-bagi fee proyek itu harus diklarifikasi Jokowi agar tidak merugikan secara politik.

"Jelaskan di forum terbuka dong, jangan di belakang layar," jelasnya dalam perbicangan, Jumat (4/5).

KPK Didesak Selidiki Motif Percakapan Menteri Rinso dan Bos PLN

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut tuntas rekaman percakapan Menteri BUMN, Rini Soemarno (Rinso) dan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir yang diduga membahas fee proyek.

Demikian dikatakan Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar dalam perbincangan di Jakarta, Jumat (4/5).

"Sebenarnya penegak hukum, khususnya KPK, sudah bisa menindaklanjuti dengan penyelidikan. Apalagi pembicaraan ini sudah membicarakan fee proyek," tegasnya.

Dianggap Lakukan Pelanggaran Serius, Menteri Rini dan Sofyan Basir Bakal Tamat?

KONFRONTASI-Jokowi terus didesak untuk memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir guna dimintai keterangannya terkait percakapan yang bocor.

Anggota Komisi VI DPR RI, Juliari Batubara mengatakan, hal itu guna meminta penjelasan terkait beredar luasnya rekaman percakapan telepon yang diduga Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir.

Dalam percakapan itu, keduanya diduga membahas soal pembagian saham proyek-proyek storage LNG di beberapa daerah yang melibatkan kakak kandung Rini, Arie Soemarno.

Rini Soemarno-Sofyan Basyir Langgar Etika Kepatutan

Kementerian BUMN akhirnya mengklarifikasi rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno (Rinsoe) dan Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir (SB).

Menteri Rini Akhirnya Buka Suara Soal Percakapannya dengan Bos PLN

KONFRONTASI-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno buka suara atas viralnya rekaman pembicaraan dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Rekaman tersebut, kata dia, tidak terkait bagi-bagi fee proyek.

Rini mengaku, pihaknya tak mengingat kapan pembicaraan itu dilakukan. Namun, Rini mengatakan, pembicaraan tersebut terkait pembangunan penyimpanan (storage) gas.

Penyebar 'Membuka Topeng Rini Soemarno' Bakal Dipidanakan

KONFRONTASI-Kementerian BUMN bakal mempidanakan penyebar informasi menyesatkan soal percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir soal 'bagi-bagi fee'. Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menuturkan percakapan yang beredar di media sosial itu bukan soal 'bagi-bagi fee' seperti yang ingin digambarkan dalam penggalan rekaman itu. Sebelumnya, beredar percakapan melalui media sosial berjudul 'Membuka Topeng Rini Soemarno'. Dalam percakapan itu ada pembicaraan dari Sofyan Basir-Rini Soemarno.

Buka Rekaman Asli Menteri Rini dan Bos PLN agar Tak Timbul Multipersepsi!

KONFRONTASI- Pakar telematika Roy Suryo mendesak Kementerian BUMN membuka rekaman asli terkait percakapan antara Menteri Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Dia juga meminta pihak kepolisian mengusut perkara ini.

Penggalan rekaman percakapan antara Rini dengan Sofyan beredar di media sosial pada Jumat (27/4). Pihak Kementerian BUMN menyebut rekaman yang membahas pembagian bayaran itu telah diedit. 

"Saya mendesak pihak Kemen-BUMN untuk membuka secara transparan rekaman asli (utuh) yang dikatakan 'sudah diedit' tersebut, sehingga tidak menimbulkan multipersepsi," kata Roy melalui pesan singkat, Sabtu (28/4).

Roy mendesak kepolisian, khususnya Direktorat Pidana Siber Bareskrim Polri mengusut siapa pembocor rekaman penggalan percakapan antara Rini dan Sofyan.

"Perlu disikapi serius oleh pihak berwajib," ucap Roy 

Menurut Roy, pengusutan itu perlu dilakukan demi mendapat rekaman percakapan yang utuh agar dapat dianalisa secara komprehensif ihwal isi percakapan mereka. Selain itu dapat dianalisa motif dibalik percakapan tersebut.

"Karena ini bisa disebut sebagai skandal memalukan di republik yang kita cintai," ucap Roy. 

Di sisi lain, Roy tidak mempersoalkan apakah rekaman yang beredar asli atau palsu. Menurutnya, hal itu sangat mudah diuji oleh Ditpidsiber Bareskrim Polri dalam rangka mencari kevalidan rekaman.

"Bareskrim Polri tetap perlu mendapatkan rekaman utuhnya meski yang sekarang beredar tetap bisa dijadikan bukti permulaan karena tidak ada insert atau dubbing, melainkan hanya cut-to-cut saja," ucap Roy.

Roy menjelaskan hal tersebut sebagai ahli telematika, bukan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Roy memang telah dilarang oleh Demokrat berbicara kepada media massa dengan mengatasnamakan partainya.

Bos PLN akan Perkarakan Rekaman Percakapan yang Bocor ke Publik

KONFRONTASI-Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir akan membawa kasus penyadapan rekaman percakapan telepon antara dirinya dan Menteri BUMN RI Rini Soemarno ke ranah hukum.

"Merekam itu saja sudah salah, tidak ada kasus dan barang belum jadi. Mengedarkan juga salah. Jadi, tentunya akan ada konsekuensi hukum," katanya usai mengikuti Rakor Menteri BUMN dengan para CEO BUMN di De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu.

Sofyan Basir mengatakan bahwa rekaman yang beredar di tengah masyarakat tidak utuh karena ada pihak yang sengaja mempermainkan.

"Coba dengarkan rekaman secara utuh. Jadi, itu bukan diskusi komisi, itu diskusi terkait dengan kepemilikan saham oleh PLN ketika melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta," katanya.

Pada percakapan tersebut, kata dia, Menteri BUMN menginginkan agar pada proyek regasifikasi yang digagas oleh Tokyo Gas, Mitsui, dan Bumi Sarana Migas, PLN tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut dalam setiap bisnisnya.

"Memang kami fokus pada program 35.000 megawatt, tetapi jangan potensi yang baik ditinggalkan," katanya.

Ia mengatakan bahwa istilah "saya" yang dikatakan oleh Sofya pada percakapan tersebut, yaitu mewakili PLN.

"Bu Rini mengatakan usahakan harus (ikut memiliki saham, red.) untuk kepentingan PLN. Saya bilang kan mereka (perusahaan swasta, red.) cuma `ngasih` 7,5 persen," katanya.

Rini Soemarno Ceroboh, Citra Jokowi Tercoreng, ungkap anggota DPR

KONFRONTASI-Rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir bocor di jagat media sosial. PDIP menilai itu bisa merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama di tahun politik ini.

"Rasanya tidak tepat atau tidak pantas, tidak elok. Apa semendesak seperti itu dialog itu dengan menelepon. Ini sebuah diskusi atau dialog yang setara dalam pembicaraan itu. Itu apakah sifatnya instruksi atau penegasan," ujar Anggota Komisi VII dari F-PDIP, Daryatmo Mardiyanto saat dimintai tanggapan, Sabtu (18/4/2018).

Menurutnya, keputusan strategis harus melalui proses formal dan bukan hanya melalui telepon saja. Tidak sepantasnya keputusan sepenting itu, kata Daryatmo, dilakukan melalui telepon.

"Harusnya panggil ke kantor dan paparan, formal, dalam sebuah tim yang ditanggungjawabi dirut. Itu bisa setiap saat," sebutnya.

Saat pembicaraan semacam itu muncul di publik, Daryatmo khawatir nantinya bisa merugikan pemerintah secara keseluruhan. Sebab Rini merupakan bagian dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

"Menimbulkan prasangka-prasangka pengelolaan yang disederhanakan dengan model-model seperti itu," kata Daryatmo.

"Penjelasan yang diberikan harusnya mencerminkan posisinya apakah cocok dengan kondisi itu. Padahal pertamina masih Plt, PLN juga harus pertanggungjawabkan langkah-langkah pasokan, dan pelaksaan bidang energi, itu di domain kami, Komisi VII," imbuhnya.

PDIP sudah beberapa kali kesempatan meminta agar Rini dicopot dari posisinya. Masalah ini pun menurut Daryatmo seharusnya dijadikan evaluasi.

"Itu kan kewenangan prerogatif presiden, tapi kita harap kondisi terbaru jadi pertimbangan. Jangan sampai di tahun politik Jadi tidak produktif. Itu harus jadi perhatian, kecerobohan seperti itu ada risiko terhadap citra pemerintahan dalam hal ini presiden," paparnya.

"Sinyalemen kecerobohan yang mengganggu citranya (presiden) itu harus disikapi," tambah Daryatmo.

Pages