Revisi UU Pemilu

Djarot: PDI-P Buka Peluang Revisi UU Pemilu, tapi Pilkada Tetap 2024

KONFRONTASI -   Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya membuka peluang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, Djarot menegaskan, partainya mendukung agar pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan pada 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Potensi Retak Koalisi Jokowi Buntut Polemik Revisi UU Pemilu

KONFRONTASI -    Perpecahan partai koalisi pemerintah pada periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi bakal terjadi. Pecah kongsi partai pendukung sesuatu yang tak terhindarkan memasuki tahun kedua sebuah pemerintahan.

Perbedaan sikap antara partai koalisi pendukung Jokowi sudah terlihat dalam rencana revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Formappi Ungkap Alasan Parpol Pendukung Pemerintah Tak Lagi Ngotot Revisi UU Pemilu

KONFRONTASI -   Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan, dinamika politik di Parlemen dinilai tak banyak memunculkan gejolak berarti lagi setelah parpol-parpol koalisi sudah bersatu menginginkan Pemilu dan Pilkada tetap dilaksanakan pada 2024 sesuai ketentuan UU Pilkada dan Pemilu saat ini.

Kecurigaan PD-PKS Soal Revisi UU Pemilu, Pengamat: Ibarat Menepuk Air di Dulang

KONFRONTASI -    Direktur Eksekutif Indonesia Public Institut (IPI), Karyono Wibowo menyatakan, persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 memiliki waktu yang cukup panjang yakni masih sekitar tiga tahun. Rentang waktu tiga tahun bisa digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu agar pelaksanaannya lebih baik.

"Penyelenggara pemilu bisa melakukan pelbagai simulasi untuk mendeteksi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pemilu serentak nanti," katanya saat dihubungi SINDOnews, Senin (15/2/2021).