Revisi UU KPK

Peneliti LP3ES Temukan Pasukan Siber Giring Opini Dukungan Revisi UU KPK

KONFRONTASI -  Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Ismail Fahmi menemukan keterkaitan antara penggunaan pasukan siber (cyber troops) dan propaganda komputer (computing propaganda) terkait isu revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akhirnya, Dewas Akui Revisi UU KPK Lemahkan KPK

KONFRONTASI -    Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris mengakui bahwa revisi Undang-Undang (UU) No 30/2002 tentang KPK justru melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Iya kita semua sudah tahu, revisi UU KPK itu cenderung lemahkan KPK. Oleh karena itu publik harus mengawasi," kata Syamsuddin di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Dia berharap jangan sampai pelemahan dengan terbitnya UU No 19/2019 tentang perubahan UU No 30/2002 itu berujung pada hilangnya kemampuan KPK dalam memberantas korupsi.

Jubir KPK: Dokumen UU 19 Tahun 2019 Belum Kami Terima

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum menerima dokumen Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK dari pemerintah.

Sementara dari pengakuan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham telah mencatat Undang-undang tersebut dalam lembaran negara.

"Ya, kami baru dapat informasinya pagi ini. Dokumen UU 19 Tahun 2019 tersebut belum kami dapatkan sampai saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2019).

YLBHI Duga Yasonna Laoly Dalang Revisi UU KPK, Ini Buktinya

Konfrontasi - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dilakukan hanya untuk kepentingan segelintir elite politik.

Terlebih dia melihat selama ini yang paling ngotot melakukan revisi UU KPK adalah Mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus Politikus PDIP Yasonna H Laoly.

Revisi UU KPK, Sebuah Kemenangan Besar Bagi Oligarki

Oleh:   Tony Rosyid
 

 

RUU sudah jadi UU. DPR sudah ketuk palu. Tok! Tok atau tuk? Sama aja. Yang pasti, revisi UU KPK No 30/2002 sudah disahkan.

Terkait revisi UU KPK, muncul dua kubu. Kubu pemerintah-DPR vs kubu Rakyat. Suara rakyat setidaknya diwakili lima pihak. Pertama, akademisi. Para dosen protes jauh-jauh hari sebelum RUU itu disahkan oleh DPR. Tapi gak digubris. Telinga pemerintah dan DPR sepertinya tak cukup ruang untuk mendengarkan.

Fahri Hamzah: Usulan Revisi UU KPK Sudah Sejak 2010, Bukan Ujug-ujug

KONFRONTASI -   Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentahg Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul begitu saja.

“Usulan revisi UU KPK sejak tahun 2010, sudah dimasukkan,” kata fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Mahfud: Jokowi Masih Bisa Menarik Diri dari Revisi UU KPK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan pandangannya pada Bincang Millenial bersama Mahfud MD, di Jakarta, Senin (15/4/2019).

 

KONFRONTASI -   Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengkritisi prosedur revisi UU KPK di DPR. Bahkan, menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bisa menarik diri atau menunda pembahasan revisi UU KPK.

Mahfud Nilai Revisi UU KPK Berpotensi Dibatalkan MK

Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, saat menemui awak media di Yogyakarta, Ahad (15/9).

 

KONFRONTASI -   Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, tetap menyarankan revisi UU KPK dikembalikan kepada prosedur yang seharusnya. Mahfud mengingatkan, UU itu bisa dibatalkan MK jika tidak sesuai prosedur.

"Saya menganjurkan, sebagai rakyat, meminta agar itu dikembalikan ke prosedur yang ada," kata Mahfud di Yogyakarta, Ahad (15/9).

Setuju Revisi UU KPK, Jokowi Dinilai Ingkar Janji pada Dua Pilpres

KONFRONTASI - Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyebutkan bahwa langkah Presiden Joko Widodo ( Jokowi) yang menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ingkar janji. "Menurut saya, langkah Presiden untuk menyetujui mulai membahas (revisi UU KPK), itu jelas-jelas ingkar janji di dua tempat," kata Bivitri kepada Kompas.com, Jumat (13/9/2019).

Pages