Revisi UU

2.338 Dosen dari 33 Perguruan Tinggi Tolak Revisi UU dan Pelemahan KPK

KONFRONTASI -  Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rimawan Pradipto mengaku penolakan terhadap RUU KPK telah didukung lebih dari 2.338 dosen yang tersebar di 33 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia.

“Sampai Sabtu lalu, dukungan (Penolakan Revisi KPK) sudah ada 2.338 dosen dari 33 perguruan tinggi di Indonesia,” ujar Rimawan pada pernyataan sikap Akademika UGM terkait polemik KPK di Balairung UGM, Yogyakarta, Minggu (14/9/2019).

Revisi UU Lonceng Kematian KPK

Di tengah belum selesainya polemik penolakan calon pimpinan KPK belakangan ini, kini muncul kembali ancaman pelemahan terhadap lembaga itu melalui revisi UU KPK.

 

 

KONFRONTASI -   Kesepakatan semua fraksi atas revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rapat paripurna di Komplek DPR pada Kamis (5/9/2019) dinilai sebagai lonceng kematian KPK.

Gerindra Endus Pencitraan Demokrat Tolak Revisi UU KPK

Konfrontasi - Berbaliknya sikap Demokrat terkait revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap untuk menjaga citra partai.

“Bahwasanya jangan sampai partainya itu terjun bebas ke jurang dan menjadi musuh rakyat bersama,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, FX Arief Poyuono, di Jakarta, Ahad (14/2/2016).

Sedangkan Gerindra, klaimnya, berkomitmen menolak amandemen tersebut semenjak awal bukan demi pencitraan. Namun, lantaran korupsi telah menjadi virus di Tanah Air.

Ruki Tegaskan Pimpinan KPK Tak Setuju Revisi UU

Konfrontasi - Plt. Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menegaskan Pimpinan KPK tidak akan setuju revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang dimaksudkan untuk melemahkan institusi tersebut.

"Apapun pasal dan bunyinya, jika bermaksud melemahkan pemberantasan korupsi maka kami tidak akan setuju," katanya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (18/6).

Legislator Klaim KPK Setuju Revisi UU Terbatas

Konfrontasi - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mengklaim KPK setuju revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK namun sifatnya terbatas yang menegaskan posisi UU tersebut.

"Revisi terbatas itu diinginkan untuk menegaskan posisi hukum UU KPK sebagai lex specialis," katanya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan KPK, Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (18/6).

Dia menjelaskan poin kedua yang ingin di revisi KPK dalam UU KPK, institusi tersebut ingin menegaskan wewenangnya untuk mengangkat penyelidik dan penyidik KPK.

Lukman Edy: Rencana Revisi UU Pilkada Saat Ini tidak Tepat

Konfrontasi - Wakil Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy menilai rencana revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU no 8 tahun 2015 tentang Pilkada tidak tepat apabila dilakukan saat ini.

"Revisi UU Parpol dan UU Pilkada merupakan keniscayaan namun waktunya belum sekarang karena perkara Partai Golkar dan PPP diperkirakan selesai pada 18 Mei 2015," kata Lukman di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (12/5).

Pengamat: KPU Harus Ikuti UU

Konfrontasi - Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Lely Arrianie mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum tegas dalam menerbitkan Peraturan KPU terkait pendaftaran calon peserta pilkada agar tetap mengikuti aturan yang ada di undang-undang.

"KPU seharusnya berpedoman pada aturan yang sah, yakni undang-undang artinya bahwa partai yang dianggap sah adalah yang diakui pemerintah. Harusnya selesai di sana," kata Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Lely Arrianie di Jakarta, Selasa (5/5).

Terkait Wacana Revisi UU Parpol, Demokrat Belum Mau Bersikap

Konfrontasi - Partai Demokrat menyiratkan belum mau bersikap mengenai wacana revisi Undang-Undang Partai Politik yang kini tengah bergulir di DPR RI karena belum menerima surat usulan revisi tersebut.

"Ya, nantilah belum sampai ke Demokrat (usulannya)," kata Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (5/5).

Syarief mengatakan bahwa revisi undang-undang memerlukan proses, termasuk pengusulan kepada setiap fraksi di DPR RI.

Pages