Reklamasi

Menko Luhut Persilakan Anies-Sandi Hentikan Reklamasi

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jika ingin menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Luhut dalam acara "Coffee Morning" dengan wartawan di Jakarta, Selasa, hanya mengingatkan agar Anies merealisasikan janji kampanyenya itu sesuai aturan yang berlaku.

Gubernur Anies Wajib Melawan Arogansi Luhut Panjaitan Soal Reklamasi

Oleh: Asyari Usman*

Dalam menghadapi langkah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mencabut moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, Gubernur Anies Baswedan tidak punya pilihan kecuali melawan keputusan itu. Perlawanan itu harus dilakukan bukan hanya karena Anies-Sandi telah menjanjikan penghentian reklamasi, tetapi yang lebih esensial lagi adalah karena Pak LBP melakukan “bullying tactic” (main gertak) terhadap Gubernur terpilih.

Sikap Soal Reklamasi Sesuai Janji Kampanye, Sebut Anies

KONFRONTASI - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) mengenai reklamasi menyatakan sikapnya sudah jelas dalam janji kampanye pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

"Nanti semua (termasuk reklamasi) saya jelaskan langkah-langkah yang sudah kita buat di semua program dan kalau ada yang tanya sikap kita adalah yang tertulis dalam kampanye," kata Anies di Jakarta Selatan, Jumat (13/10).

Soal Reklamasi, Fahri Minta Luhut Jangan Main Tekan

KONFRONTASI-Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik keras salah satu anggota kabinet Jokowi yang berusaha mengintervensi Gubernur baru DKI Anies Baswedan.

Pasalnya, Menteri tersebut, yakni LBP (Menko Maritim), seperti memaksakan kehendak untuk memuluskan Proyek Reklamasi Jakarta kepada Anies yang belum resmi dilantik.

Dalam twitnya, Fahri menyayangkan sikap Luhut Binsar Pandjaitan tersebut. Beberapa cuitannya sangat pedas menyindir LBP dan juga Jokowi;

Gerindra DKI Bertekad Tolak Pembahasan Raperda Reklamasi

KONFRONTASI -  Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni mengatakan, fraksinya akan mengawal sikap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Jika Anies-Sandi menolak reklamasi, fraksi Gerindra akan menolak pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi.

"Iya (menolak pembahasan raperda reklamasi), apalagi Gerindra sebagai partai pengusung, kita harus ikut keputusan gubernur itu sendiri, kita harus bersama-sama," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Senin (9/10).

Tak Ada Untungnya Bagi Rakya' Reklamasi Teluk Jakarta

KONFRONTASI -  Salah satu presidium Gerakan Anak Negeri Pedri Kasman menyatakan, pihaknya tegas menolak reklamasi Teluk Jakarta. Ia menyebutkan, proyek itu nyaris tidak memberikan keuntungan terhadap masyarakat.

"Proyek ini nyaris tak ada untungnya bagi rakyat banyak. Kecuali, hanya bagi sekelompok elit dan komunitas tertentu," ungkap Pedri dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Kamis (12/10).

19 Alasan Menolak Reklamasi Teluk Jakarta

KONFRONTASI - Pemerintah pusat dalam hal ini Menko Maritim telah mencabut Moratorium 17 Pulau Reklamasi Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2017.

Diduga keras Menko Maritim Luhut BP akan memaksakan DPRD DKI Jakarta untuk melaksanakan Raperda Reklamasi sebelum pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur baru periode 2017/2022 pada 16 Oktober 2017.

Rakyat Jakarta telah menentukan pilihan dalam Pilkada DKI 2017, suara terbanyak diberikan untuk Menolak Reklamasi.

Kenapa Rakyat Jakarta Harus Menolak Reklamasi? 

Pages