Reklamasi

KONFRONTASI-Komisi IV DPR RI sampai sekarang masih berpegang pada kesepakatan komisi bahwa proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta masih dalam status moratorium.

"Komisi IV DPR yang salah satunya membidangi masalah kelautan dan perikanan masih dalam status memoratorium reklamasi Teluk Jakarta," kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Politisi Partai Gerindra itu menyangsikan apakah proses untuk memenuhi analisis dampak lingkungan (Amdal) telah benar-benar selesai.

Oleh:  Zulkarnaen el-Diski

"Apa yang bisa dibikin di atas lahan 1 hektar?"

"Superblock!"

"Masak se?"

"Kok masak, ya iyyaalah. Bisa saja. Nggak percaya? Silakan mampir ke Jalan S Parman Kota Medan."

Di ujung Barat Jalan Zainul Arifin itu ada Cambrigde City yang berdiri megah di atas lahan 9.900 m2 (1 hektar kurang 100 m2)

Ada 3 tower apartemen, Mozart, Newton dan Picasso; satu tower hotel (Swiss-Bel) dan ada mall dengan fasilitas yang lengkap buat rekreasi kota.

KONFRONTASI - Sikap ngotot Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) melanjutkan megaproyek reklamasi teluk Jakarta menjadi tanda tanya besar.

Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna menilai bahwa publik kini bertanya, ada apa di balik sikap keras kepala Luhut tersebut.

"Ada permainan apa di balik itu?" ujar Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AFEB PTM) itu, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (24/10).

KONFRONTASI -  Seorang teman warga keturunan bercerita bahwa berhadapan dengan taipan China paling tidak seorang pejabat akan menghadapi empat fase: dirayu, dilobi, diancam, dan sampai akhirnya dimusnahkan.

Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wagub Sandiaga Salahudin Uno cepat atau lambat akan memasuki fase-fase tersebut.

KONFRONTASI - Kami para alumni Universitas Andalas (Unand) Padang dengan penuh kesadaran dan rasa cinta akan bangsa dan NKRI tercinta ini dengan ini menyatakan MENOLAK REKLAMASI TELUK JAKARTA dan MENYESALKAN PENCABUTAN MORATORIUM REKLAMASI TELUK JAKARTA oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dengan alasan:
1. Reklamasi ini jelas berpotensi besar Merusak Lingkungan: merusak ekosistem laut dan memperparah bajir Jakarta
2. Merugikan dan mematikan mata pencaharian Nelayan Teluk Jakarta

KONFRONTASI -  Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Ali Masykur Musa menilai proyek Reklamasi Teluk Jakarta sebagai bentuk keangkuhan para pemilik modal.

Menurut Ali, reklamasi adalah bentuk semangat ekspolitasi alam yang tidak menyeimbangkan. Menurutnya, pada reklamasi tercermin hasrat atau keinginan berlebihan dari sifat manusia yang sedianya harus dikontrol.

KONFRONTASI -  Upaya pihak pengembang untuk memuluskan kelanjutan proyek Reklamasi dilakukan dengan berbagai cara, bahkan dengan rayuan langsung kepada Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan.

Seperti dikutip dari majalah TEMPO edisi 22-29 Oktober 2017, pihak pengembang sampai membujuk Anies dengan iming-iming Rp 77 triliun dalam satu pertemuan.

[Berikut dikutip dari majalah Tempo:]

KONFRONTASI -  Kami Alumni IPB Menghimbau Pemerintah Ri Untuk Menghentikan Seluruh Pembangunan Pulau-Pulau Reklamasi Di Seluruh Indonesia:

Kami alumni sekolah petani...
Yang datang dari hulu negeri...
Dari gunung-gunung hening sepi...
Yang berangkat dari kampung-kampung nelayan mandiri...
Tempat orangtua-orangtua kami bernyanyi...
Meski malam tidur tumpang tindih...

KONFRONTASI-Upaya pihak pengembang untuk memuluskan kelanjutan proyek Reklamasi dilakukan dengan berbagai cara, bahkan dengan rayuan langsung kepada Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan.

Seperti dikutip dari majalah TEMPO edisi 22-29 Oktober 2017, pihak pengembang sampai membujuk Anies dengan iming-iming Rp 77 triliun dalam satu pertemuan.

KONFRONTASI - Putusan MA pada tahun 2011 secaa tidak langsung menegaskan bahwa masalah reklamasi Teluk Jakarta adalah kewenangan Gubernur. Walau Menko mencabut moratorium penghentian reklamasi, terus tidaknya reklamasi kembali ke Gubernur.

Reklamasi bisa berlangsung, bukan hanya karena sebuah Kepres thn 1995. Justru yang lebih penting karena sejak thn 1995 sudah ada :

1. Sebuah Pergub (2012)

2. Sebuah Surat Gubernur mengenai
    Persetujuan Kajian Lingkungan Hidup (2010)

3. Dua (2) buah Perda (1995 dan 2012)