Reklamasi

Reklamasi Kian Terseret Kemelut - Diijumpai Bukti Korupsi dalam Penetapan NJOP

KONFRONTASI -  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya meningkatkan kasus proyek reklamasi di Teluk Jakarta dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus menemukan adanya dugaan korupsi dalam proyek itu.

"Setelah gelar perkara, mencari bukti yang dibutuhkan ternyata merupakam tindak pidana, sehingga penyidikan. Jadi saat ini yang dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (3/11/2017).

Mahasiswa ITB Menyebut Luhut 'Nggak Kuat' Diskusi Ilmiah Terkait Reklamasi Jakarta

KONFRONTASI -  Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan, secara tiba-tiba membatalkan kunjungannya ke kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang semula direncanakan akan hadir di Bandung. Selain Luhut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga semula mau hadir.

Luhut tadinya mau ke Bandung itu untuk menghadiri acara Lustrum XI Teknik Lingkungan ITB. Tapi tiba-tiba urung berkunjung entah apa alasannya. Batalnya kunjungan itu dikonfirmasi langsung panitia acara itu.

Amien Rais Tegas Nyatakan, Reklamasi Tidak untuk Kita, Tapi untuk Aseng

KONFRONTASI -   Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) HM Amien Rais mengungkapkan, bila ditelaah secara geopolitik, proyek reklamasi Teluk Jakarta berpotensi membuat Indonesia dikuasai China. Ia menduga pulau-pulau reklamasi yang dibangun akan diperuntukkan bagi kepentingan penduduk asal China, bukan demi kebutuhan bangsa.

Pengamat: Presiden Harus Cabut Kepres 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Teluk Jakarta

KONFRONTASI -   Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis, menilai Presiden harus mencabut Kepres 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Teluk Jakarta, jika ngotot ingin melanjutkan proyek tersebut. Pasalnya, yang direklamasi adalah pantai bukanlah teluk yang dinilai ambigu pada segi hukum.

“Ini reklamasi dasarnya Kepres 52 tahun 1995. Ini memerintahkan reklamasi pantai utara Jakarta. Kalau perintahnya reklamasi pantai utara itu segi hukumnya bagaimana,” ujar Margarito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Saya Yakin Reklamasi untuk China, Kenapa TNI Kok Diam?, Kata Amien Rais

KONFRONTASI -  Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais tegas menolak reklamasi. Menurutnya, reklamasi hanya untuk kepentingan negeri tirai bambu alias China saja. "Saya sudah haqul yakin, yakinul yakin, bahwa 17 pulau palsu itu nanti memang dipersembahkan untuk kepentingan China. Untuk kepentingan ekonomi, politik, bahkan militer (China)," ujar Amien di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Menurut Amien, sudah saatnya Indonesia bergerak. Dia lantas mempertanyakan kinerja TNI terkait reklamasi.

Polisi Cari Tersangka Indikasi Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta

Konfrontasi - Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menaikkan status penyelidikan kasus proyek reklamasi teluk Jakarta ke tahap penyidikan dan menemukan adanya dugaan korupsi. Dalam kasus tersebut, polisi telah memeriksa puluhan saksi.

"Ada 30-an lebih yang sudah kami periksa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Sabtu, (4/11/2017).

Akhirnya Sikap Pak Luhut Melunak Terkait Reklamasi

KONFRONTASI - Sikap Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan terhadap persoalan reklamasi tampak mulai melunak. Kemarin Luhut menyatakan menyerahkan persoalan reklamasi pantai Jakarta pada Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, proses selanjutnya terkait reklamasi Teluk Jakarta sepenuhnya ia serahkan ke Pemprov DKI. "Saya sudah mencabut moratorium. Jadi, terserah DKI Jakarta. Biarkan mereka berproses," ujar Luhut usai memberikan Kuliah Umum (Studium Generale) Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Jumat (3/11).

Bukan Reklamasi, Tapi Pencaplokan Kedaulatan Wilayah Laut NKRI

Oleh: Habil Marati

Untung saja, ketika Bangsa Indonesia Pribumi mengusir Penjajah Belanda di Indonesia belum ada Bangsa Indonesia yang goblok. Seandainya ada yang goblok pasti juga akan mengusulkan referendum untuk menentukan boleh tidaknya Bangsa Indonesia Pribumi mengusir penjajah imperealisme belanda dari Bumi Nusantara.

Pemerintah Harus Segera Lakukan 6 Langkah Nyata, Bereskan Persoalan Reklamasi Teluk Jakarta.

Oleh: Malik Diazim

Merespon polemik yang berkepanjangan terkait persoalan reklamasi Teluk Jakarta dimana terjadi berbagai macam opini pejabat negara yang menimbulkan kebingungan publik, WALHI berpandangan agar pemerintah segera melakukan tindakan nyata menghentikan proyek ilegal yang secara nyata melawan Undang-Undang di Indonesia.

Klaim Tak Berikan Ijin Reklamasi, IMM Tantang Presiden Jokowi Copot Menteri Ngotot Reklamasi

Konfrontasi - Pengakuan Presiden Joko Widodo yang tidak pernah memberikan izin reklamasi membuat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bereaksi.

Mereka berharap Jokowi mencopot menteri yang ngotot reklamasi lanjut terus.

"Kalau benar presiden tidak beri izin, kami ingin lihat keberanian Pak Jokowi mencopot menteri yang mencabut moratorium reklamasi," kata Aris Munandar Sekretaris DPP IMM (Bidang Lingkungan Hidup) dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (3/11/2017).

Pages