Reklamasi

JAKARTA- Reklamasi lahan korupsi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi bahan candaan netizen pasca terkuaknya perkara suap terkait pembahasan reklamasi. Dalam salah satu 'meme' yang beredar luar di medsos, foto Ahok disandingkan dengan Presiden Indonesia pertama Soekarno.

Dalam keterangan gambarnya, Soekarno disebut sebagai bapak proklamasi. Lain dengan Ahok, dalam tulisan foto tersebut, tertulis bapak reklamasi.

KONFRONTASI - Ahok sapaan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama mengklaim sudah berkoordinasi dengan dua menteri Kabinet Kerja terkait kebijakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) reklamasi pantai utara Jakarta.

Dua menteri yang dimaksud Ahok adalah Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Itu sudah dikoordinasi oleh Pak Rizal Ramli. Bu Susi udah enggak masalah kok," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (7/3).

KONFRONTASI-Pengamat perkotaan dan pendiri Rujak Center for Urban Studies Marco Kusumawijaya meminta DKI Jakarta tidak melakukan ekspansi horisontal dengan mereklamasi pantai.

"Reklamasi untuk keperluan perumahan dan gedung-gedung saya rasa tidak perlu," kata Marco kepada ANTARA News, Rabu.

"Untuk meningkatkan kapasitas tidak tergantung luasan, apa yang sudah ada ditingkatkan kapasitasnya bersama-sama," tambah dia.

Menurut Marco, untuk memperluas ruang hidup bagi Jakarta bukan reklamasi yang dibutuhkan, melainkan rehabilitasi.

KONFRONTASI - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan enggan ketika media bertanya tentang reklamasi Teluk Jakarta.

“Nggak usah ngomong itu lagi lah, pusing aku. Tanya teknisnya saja,” kata Basuki, saat di Balai Kota, Selasa (5/4).

Ia mengatakan bila ada pihak yang tidak menyukai reklamasi tersebut atau yang menganggap hal tersebut ilegal, ia menyarankan untuk membuat tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar tidak lagi beropini di media massa.

“Debatnya di pengadilan,” kata dia.

KONFRONTASI-Pembangunan di salah satu pulau reklamasi yakni Pulau C, dinyatakan belum memiliki izin, sehingga Dinas Penataan Kota DKI Jakarta melayangkan surat pemberitahuan hingga surat penyegelan di lokasi tersebut.

"Kami mengarahkan supaya kegiatan pembangunan dihentikan dulu sambil (pengembang) mengurus perizinan sesuai kebutuhan," ujar Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Iswan Achmadi di Jakarta, Senin.

KONFRONTASI- Proyek reklamasi di teluk Jakarta menuai kritik dari banyak pihak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun mengaku juga tak setuju. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan gugatan pun kalah untuk menolak proyek reklamasi tersebut.

Ahok menceritakan, Kementerian Lingkungan Hidup pernah menggugat proyek yang menyeret M Sanusi dan bos Agung Podomoro Land tersebut. Namun kalah, sehingga proyek itu dilanjutkan pengerjaannya.

KONFRONTASI-Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah menantang pihak yang selama ini menentang proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Dalam tantangannya Ahok meminta agar pihak-pihak yang menolak reklamasi menunjukan kepadanya alasan di balik penolakan tersebut.

Merespon tantangan Ahok, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim mengaku siap untuk meladeni Ahok berdebat soal reklamasi Teluk Jakarta.

KONFRONTASI - Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta)  Rico Sinaga mengatakan Ahok sapaan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama melanggar UU karena memberikan izin reklamasi teluk Jakarta untuk membangun 17 pulau. Sebab teluk Jakarta termasuk kawasan strategis nasional sehingga yang berwenang menerbitkan izin adalah pemerintah pusat.

Karena itu tidak heran, Ahok berseteru dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

KONFRONTASI - Meski sudah terungkap bahwa dirinya yang memberikan izin reklamasi kepada Agung Podomoro, Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama masih saja melempar tanggung jawab kepada pendahulunya, Fauzi Bowo yang akrab disapa Ahok.

"Saya tidak tahu kalau itu dianggap menyalahi aturan. Karena sifatnya bukan kasih izin baru kan? Itu hanya melanjutkan izin reklamasi 17 pulau yang dikeluarkan Foke," kata Ahok pada 11 Februari lalu.