17 December 2018

Reklamasi

LBH Jakarta: Gubernur Ahok Tidak Berhak Beri Izin Reklamasi

JAKARTA- Lembaga Bantuan Hukum selaku kuasa hukum penggugat kasus izin reklamasi pulau G yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta dengan Nomor 2238/2014 menyatakan bahwa gubernur tak memiliki kewenangan tersebut.

Kepala divisi penanganan kasus LBH Jakarta Muhamad Isnur menilai sejak terbitnya PP 26 tahun 2008 maka wewenang gubernur telah beralih ke Kementerian Kalautan dan Perikanan (KKP).

Keterlibatan Ahok, Kejahatan Korporasi Taipan dan Kasus Sunny dalam Skandal Reklamasi

JAKARTA-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama (Ahok), terkait dugaan korupsi pemulusan rancangan pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang rencana pembangunan Pulau G,I,J, dan K dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. "Gubernur Ahok sebagai orang yang terlibat banyak. Periksa dia sebagai saksi. Dia yang ngajuin izin," ujar Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Muhammad Insur di Kantor LBH, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4/2016).

Polemik Reklamasi: KKP Siap Duduk Bareng Pemprov DKI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Wijaya, terkait kasus suap reklamasi. Pasca penangkapan tersebut, polemik muncul terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Soekarno Bapak Proklamasi, Ahok Bapak Reklamasi

JAKARTA- Reklamasi lahan korupsi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi bahan candaan netizen pasca terkuaknya perkara suap terkait pembahasan reklamasi. Dalam salah satu 'meme' yang beredar luar di medsos, foto Ahok disandingkan dengan Presiden Indonesia pertama Soekarno.

Dalam keterangan gambarnya, Soekarno disebut sebagai bapak proklamasi. Lain dengan Ahok, dalam tulisan foto tersebut, tertulis bapak reklamasi.

Ahok Klaim Menteri Susi Udah Enggak Masalah Saol Reklamasi

KONFRONTASI - Ahok sapaan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama mengklaim sudah berkoordinasi dengan dua menteri Kabinet Kerja terkait kebijakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) reklamasi pantai utara Jakarta.

Dua menteri yang dimaksud Ahok adalah Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Itu sudah dikoordinasi oleh Pak Rizal Ramli. Bu Susi udah enggak masalah kok," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (7/3).

Perluas Jakarta Butuh Rehabilitasi, Bukan Reklamasi

KONFRONTASI-Pengamat perkotaan dan pendiri Rujak Center for Urban Studies Marco Kusumawijaya meminta DKI Jakarta tidak melakukan ekspansi horisontal dengan mereklamasi pantai.

"Reklamasi untuk keperluan perumahan dan gedung-gedung saya rasa tidak perlu," kata Marco kepada ANTARA News, Rabu.

"Untuk meningkatkan kapasitas tidak tergantung luasan, apa yang sudah ada ditingkatkan kapasitasnya bersama-sama," tambah dia.

Menurut Marco, untuk memperluas ruang hidup bagi Jakarta bukan reklamasi yang dibutuhkan, melainkan rehabilitasi.

Soal Reklamasi, Ahok: Pusing Aku

KONFRONTASI - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan enggan ketika media bertanya tentang reklamasi Teluk Jakarta.

“Nggak usah ngomong itu lagi lah, pusing aku. Tanya teknisnya saja,” kata Basuki, saat di Balai Kota, Selasa (5/4).

Ia mengatakan bila ada pihak yang tidak menyukai reklamasi tersebut atau yang menganggap hal tersebut ilegal, ia menyarankan untuk membuat tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar tidak lagi beropini di media massa.

“Debatnya di pengadilan,” kata dia.

Belum Ada Izin, Reklamasi di Pulau C Dihentikan

KONFRONTASI-Pembangunan di salah satu pulau reklamasi yakni Pulau C, dinyatakan belum memiliki izin, sehingga Dinas Penataan Kota DKI Jakarta melayangkan surat pemberitahuan hingga surat penyegelan di lokasi tersebut.

"Kami mengarahkan supaya kegiatan pembangunan dihentikan dulu sambil (pengembang) mengurus perizinan sesuai kebutuhan," ujar Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Iswan Achmadi di Jakarta, Senin.

Ahok Tak Setuju dengan Reklamasi Teluk Jakarta, Tapi Tak Bisa Berbuat Apa-apa

KONFRONTASI- Proyek reklamasi di teluk Jakarta menuai kritik dari banyak pihak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun mengaku juga tak setuju. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan gugatan pun kalah untuk menolak proyek reklamasi tersebut.

Ahok menceritakan, Kementerian Lingkungan Hidup pernah menggugat proyek yang menyeret M Sanusi dan bos Agung Podomoro Land tersebut. Namun kalah, sehingga proyek itu dilanjutkan pengerjaannya.

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Kiara Siap Hadapi Tantangan Ahok

KONFRONTASI-Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah menantang pihak yang selama ini menentang proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Dalam tantangannya Ahok meminta agar pihak-pihak yang menolak reklamasi menunjukan kepadanya alasan di balik penolakan tersebut.

Merespon tantangan Ahok, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim mengaku siap untuk meladeni Ahok berdebat soal reklamasi Teluk Jakarta.

Pages