KONFRONTASI -Anak perusahaan Agung Podomoro Land (APL) yakni PT Muara Wisesa Samudera (MWS) tidak sendirian dalam mendanai reklamasi Pulau G yang izinnya dikeluarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lewat SK Nomor 2238/2014 tanggal 23 Desember 2014.
JAKARTA- >DPRD DKI Jakarta memutuskan menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"Jadi biarkan kedua raperda ini nanti dibahas oleh DPRD pada tahun 2019," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Hanura Veri Yonnevil di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/4/2016).
Keputusan itu merupakan hasil keputusan DPRD setelah melakukan rapat pimpinan gabungan.
Konfrontasi - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyebut proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta telah menurunkan pendapatan nelayan sekitar 40 hingga 50 persen.
"Jelas berdampak besar pada sisi ekonomi, sekarang sekitar 40 hingga 50 persen penghasilan nelayan berkurang," kata Ketua Dewan Pembina KNTI, Chalid Muhammad dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Sabtu (9/4/2016).
KONFRONTASI-Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan penerbitan izin reklamasi tidak mudah.
Ia menyebut ada tiga izin yang harus dipenuhi pengembang untuk 'menguruk' laut menjadi daratan.
"Ada yang disebut izin prinsip. Tapi kalau menuju dia bekerja, dia harus mengantongi izin pelaksanaan reklamasi. Dan itu tidak mudah," kata Prijanto dalam diskusi di Jakart, Sabtu (9/4/2016).
Ketika Prijanto menjadi Wakil Gubernur mendampingi Fauzi Bowo atau Foke, butuh waktu tahunan untuk hanya mengeluarkan izin prinsip.
JAKARTA-Kasus tangkap tangan M Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan keributan tentang reklamasi adalah momen bagi Presiden Jokowi untuk membuka mata dan mewujudkan komitmennya dalam membangun laut.
Itu disampaikan oleh Alan F Koropitan, pakar kelautan dari Institute Pertanian Bogor (IPB) saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/4/2016).
Konfrontasi - Siang tadi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertandang ke Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam kunjungannya tersebut, Ahok mengaku membahas sejumlah hal dengan Presiden Jokowi, salah satunya soal kasus proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta yang kini ramai diperbincangkan.
Presiden Jokowi, kata Ahok, menanyakan soal tarik ulur kewenangan menerbitkan izin proyek reklamasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
JAKARTA- Lembaga Bantuan Hukum selaku kuasa hukum penggugat kasus izin reklamasi pulau G yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta dengan Nomor 2238/2014 menyatakan bahwa gubernur tak memiliki kewenangan tersebut.
Kepala divisi penanganan kasus LBH Jakarta Muhamad Isnur menilai sejak terbitnya PP 26 tahun 2008 maka wewenang gubernur telah beralih ke Kementerian Kalautan dan Perikanan (KKP).
JAKARTA-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama (Ahok), terkait dugaan korupsi pemulusan rancangan pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang rencana pembangunan Pulau G,I,J, dan K dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. "Gubernur Ahok sebagai orang yang terlibat banyak. Periksa dia sebagai saksi. Dia yang ngajuin izin," ujar Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Muhammad Insur di Kantor LBH, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4/2016).
KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Wijaya, terkait kasus suap reklamasi. Pasca penangkapan tersebut, polemik muncul terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta.