Reklamasi

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus praktik suap dalam pembahasan dua raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta yang tengah dibahas DPRD dan Pemprov DKI. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan, kedapatan M Sanusi, anggota DPRD yang mengundurkan diri, menerima uang dari Agung Podomoro Land, salah satu pengembang reklamasi 17 pulau.

Dari awal penolakan reklamasi dilanjutkan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memilih sikap berbeda. Bahkan setelah tercium kasus korupsi, dia ngotot melanjutkan proyek tersebut.

KONFRONTASI-Terkait penghentian proyek reklamasi, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak keberatan. Namun, ia mempertanyakan apakah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berani mengeluarkan keputusan penghentian proyek yang melibatkan banyak perusahaan properti raksasa itu.

Gubernur DKI Jakarta melontarkan pernyataan itu menanggapi rapat kerja antara Komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Rabu (13/4/2016) kemarin.

Dalam rapat itu, mereka bersepakat untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

KONFRONTASI-Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, mengatakan, penghentian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang reklamasi Teluk Jakarta dihentikan karena terkait keamanan Jakarta sebagai ibu kota negara.

"Penghentian pembahasan raperda terkait reklamasi oleh dewan karena soal draf bagian keempat yakni Kawasan Strategis Nasional Tertentu pada pasal 33. Tidak bisa itu dikatakan kawasan strategis nasional tertentu karena Jakarta ibu kota negara," kata dia, di Jakarta, Kamis.

KONFRONTASI-Terkait dengan pembahasan 2 rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang kini menjadi polemik, Sunny Tanuwidjaja mengamini perannya sebagai penerima pesan para pengembang pulau buatan di Teluk Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Intinya saya menerima informasi dari pengembang dan saya menyampaikannya kepada Pak Gubernur dan eksekutif," sebut Sunny usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2016).

KONFRONTASI-Proses pembangunan proyek reklamasi teluk Jakarta disepakati untuk dihentikan.Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja (Raker) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (13/4).

“Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan proses pembangunan proyek reklamasi pantai teluk Jakarta,” kata pimpinan Raker Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Rabu (13/4).

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris Utama Pelindo II Lambock V Nahattands, Rabu (13/4).

Lambock digarap sebagai saksi suap rancangan peraturan daerah reklamasi untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Keluar dari markas KPK sekitar pukul 15.45, Lambock mengambil langkah cepat. Lambock yang mengenakan kemeja putih itu tak menggubris pertanyaan wartawan.

Langkahnya semakin cepat menuju sisi kiri halaman KPK. Di situ sudah ada satu unit mobil sedang hitam yang menunggu Lambock.

KONFRONTASI - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok menyatakan penghentian pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal reklamasi di pantai utara Jakarta adalah hak DPRD.

"Bila dia (DPRD) mau tunda ya haknya dia, kita enggak bisa apa-apa. Sama saja mereka tunda-tunda gitu lho, itu kan aneh sudah ada draftnya," kata Ahok di Jakarta, Rabu (13/4).

KONFRONTASI - "Proyeknya 24 jam penuh, bahkan kami  yang setiap hari di sini tidak sadar tahu-tahu sudah berbentuk pulaunya," ucap Rudi Hartono (38).

 Dia menunjuk salah satu pulau reklamasi yang terlihat dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.

Rudi adalah salah satu dari ratusan nelayan tradisional di Muara Angke yang kini nasibnya tidak karuan akibat pembangunan 17 pulau buatan itu.

Pulau-pulau reklamasi yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari pantai telah menjauhkan ikan yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Konfrontasi - Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bernama Sunny Tanuwidjaja ditengarai memiliki peran besar, dalam praktik suap pengesahan Raperda terkait reklamasi pantai utara Jakarta.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pun tak membantah peran Sunny di kasus suap, yang telah menjeret Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi dan Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Hal itu jadi alasan lembaga antirasuah meminta Sunny dicegah berpergian ke luar negeri.

Konfrontasi - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sudah memastikan akan menggusur kawasan permukiman Luar Batang April ini. Ahok akan membangun kawasan itu menjadi tempat wisata bahari dan religi di sekitar Masjid Luar Batang.

Imbas dari wacana ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, harus menggusur Kampung Akuarium, Pasar Ikan, dan sekitar Museum Bahari, untuk mewujudkan program tersebut.