Reklamasi

Kasus Reklamasi Jakarta: KPK Periksa Nono Sampono

KONFRONTASI-KPK mendalami proses suatu perusahaan mendapatkan hak dalam reklamasi pantai utara Jakarta dari Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah, Nono Sampono, dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah Pantura Jakarta.

"Sebagai warga negara saya wajib memenuhi permintaan KPK untuk memberikan keterangan," kata Sampono, seusai diperiksa selama delapan jam, di Gedung KPK Jakarta, Senin.

Jakarta tidak Perlu Penghasilan Tambahan dari Reklamasi Teluk Jakarta

KONFRONTASI - Pengamat perkotaan dari Universitas Parahyangan, Marco Kusumawijaya, menilai Jakarta tidak memerlukan penghasilan tambahan dengan membangun 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Jika ini jadi, maka akan ada tambahan daratan seluas 5.100 Hektare.

Menurut dia, rendahnya serapan anggaran DKI pada 2015, yaitu 67 persen dari total anggaran sebesar Rp67,28 triliun, menunjukkan banyak dana yang masih sangat cukup digunakan untuk rehabilitasi laut tercemar, bukan malah mereklamasi.

Peduli Wong Cilik, Jokowi Diharap Dengar dan Lihat Nelayan

KONFRONTASI - Anggota Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan, H Suari, menyatakan bahwa aksi penyegelan Pulau G sebagai tanda berhentinya pengerjaan proyek pembangunan Reklamasi.

Demikian dikatakan Suari dalam aksi tolak reklamasi bersama sejumlah LSM, diantaranya LBH dan Walhi, di Teluk Jakarta, Minggu (17/4).

“Kami menyatakan Pulau G disegel oleh nelayan dan rakyat. Kami Kerukunan Masyarakat Muara Angke, Kami harap Jokowi mendengar dan melihat ini. Mulai hari ini tidak ada lagi pekerjaan reklamasi,” kata dia.

Reklamasi Bertentangan dengan Pembangunan Maritim & Nawa Cita

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo didesak untuk mengeluarkan moratorium untuk proyek reklamasi di Seluruh Indonesia.

Menurut Pakar Komunikasi Politik Romo Benny Susetyo, proyek reklamasi bertentangan dengan semangat membagun maritim dan Nawa Cita yang digaungkan Jokowi.

“Reklamasi pantai utara Jakarta harus ada moratorium dari presiden,” ujar Romo Benny di Jakarta, Jumat (15/4).

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Bisa Digugat Perdata

KONFRONTASI - Pakar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bono Priambodo, menilai masyarakat yang dirugikan akibat reklamasi Teluk Jakarta bisa menggugat secara perdata ke pengadilan negeri sebagai bentuk penolakan reklamasi.

"Kelemahan mendasar upaya hukum melawan pengeruk teluk, salah satunya karena teman-teman (yang menolak reklamasi) menyasar kekuatan lawan yakni segi prosedural hukum, yakni berbicara izin, regulasi dan sebagainya," kata dia, di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Jumat (15/4).

Menteri Susi: Perhatikan Akses Publik Dalam Reklamasi

KONFRONTASI - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta memperhatikan akses publik agar tidak berkembang anggapan yang menyatakan bahwa reklamasi tersebut hanya menguntungkan pengembang.

"Pengembang harus melaksanakan semua kewajiban kepada pemerintah dan publik, termasuk nelayan yang hidup di sana," kata Menteri Susi di Jakarta, Jumat (15/4).

Susi Minta DKI Hentikan Reklamasi Sampai Aturan Dipenuhi

KONFRONTASI - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta terlebih dahulu sampai memenuhi aturan perundangan yang telah disyaratkan.

"Reklamasi dilakukan tanpa adanya rekomendasi serta tidak ada Perda zonasi wilayah pesisir," kata Susi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/4).

Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu pihak yang dapat memberikan rekomendasi dalam kaitannya dengan proyek reklamasi ini.

Ahok Beberkan Pandangan Jokowi Soal Reklamasi

KONFRONTASI - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok mengatakan Presiden Joko Widodo berpandangan reklamasi boleh dilakukan, asal tidak merusak lingkungan.

"Saya kira secara prinsip presiden pernah jadi gubernur, bagi presiden reklamasi tidak ada yang salah, seluruh dunia ada reklamasi. Yang penting jangan merusak lingkungan, kata presiden," terang Ahok di Jakarta, Jumat (15/4).

Kedua, kata Ahok mengutip kalimat Jokowi, reklamasi jangan menyebabkan banjir dan memiliki porsi biaya tambahan.

Pages