Reklamasi

Ahok Akan Ajukan Raperda Baru Reklamasi ke DPRD DKI

KONFRONTASI - DPRD DKI telah sepakat menghentikan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKSPJ). Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menyiapkan usulan reperda baru terkait reklamasi Teluk Utara Jakarta.

Menteri Siti Juga Periksa Kelayakan Reklamasi Benoa

KONFRONTASI - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa pihaknya tak hanya akan mengurusi masalah reklamasi di Teluk Jakarta, namun juga di tempat-tempat lainnya, seperti Teluk Benoa, Makassar, dan Manado. "Kami bicara untuk keseluruhan," kata Siti ditemui di kantor Kemenko Maritim, Senin 18 April 2016.

Ada Indikasi Kerusakan Lingkungan Dalam Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

KONFRONTASI-Ada indikasi pelanggaran yang merusak lingkungan dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Karenanya, proyek Reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara menyusul permasalahan regulasi.

"Indikasi awalnya sudah ada. Seperti hilangnya air bersih, lalu sedimentasinya gimana, obyek vital di situ terganggu atau tidak. Kita ketemu petani nelayan, sudah ada indikasi awalnya," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam rapat kerja bersama Komisi IV di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/4).

Kasus Reklamasi: M Taufik Bungkam Usai 10 Jam Diperiksa KPK

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik  terkait kasus reklamasi. Taufik diperiksa sekitar sepuluh jam.

Taufik yang menenteng ransel hitam enggan menanggapi pertanyaan wartawan yang menantinya usai diperiksa. Dia nyaris tidak mengeluarkan sepatah kata pun selain mengaku diperiksa terkait pembahasan reklamasi.

Kasus Reklamasi: Nono Sampono Dicecar 15 Pertanyaan

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (18/4/2016), memeriksa Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah, Nono Sampono, rekait kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Usai diperiksa KPK selama delapan jam, Nono tak banyak berkomentar dan hanya menjelaskan bahwa dirinya dicecar sejumlah pertanyaan.

"(Ditanya) 15 pertanyaan," kata Nono singkat.

Namun, ia tidak menjelaskan secara detail pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penyidik.

Menteri Siti Ancam Pengembang Reklamasi yang Tak Berizin

KONFRONTASI-Pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada pengembang yang telah membangun proyek reklamasi namun belum memperoleh izin sebagaimana mestinya. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengatakan, pemerintah akan memeriksa secara investigatif dan teliti terhadap proyek-proyek reklamasi yang ada di seluruh Indonesia.

Ahok Akui Aturan Reklamasi Tumpang Tindih

KONFRONTASI-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa Ahok menyatakan bahwa tidak ada yang salah dalam proyek reklamasi khususnya di Teluk Jakarta, akan tetapi hanya permasalahan aturan yang tumpang tindih saja.

"Pertama, kita sepakat bahwa reklamasi ini tidak ada yang salah. Tidak ada cerita reklamasi ini membuat Jakarta tenggelam dan ikan mati. Tapi sekarang kita sadar ada tumpang tindih peraturan," kata Ahok, dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Jakarta, Senin.

Soal Penghentian Reklamasi: Ahok Khawatir Digugat Pengembang, Rizal Ramli Siap 'Pasang Badan'

KONFRONTASI-Penghentian sementara proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta telah disepakati Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keputusan itu memungkinkan lahirnya gugatan dari pengembang.

Sebab, Pemprov DKI sudah mengeluarkan izin terkait pembangunan reklamasi. Hal itu bisa jadi celah hukum di persidangan.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yakin tidak akan ada pengembang yang berani menggugat. Sebab, pemerintah sedang menyusun peraturan konkret terkait reklamasi.

Soal Reklamasi, Rizal Ramli: Kepentingan Negara, Rakyat, dan Swasta Semuanya Harus Diakomodasi

KONFRONTASI-Setiap kebijakan publik kerap menimbulkan tarik menarik atau pro kontra, tak terkecuali kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Karenanya, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan, kebijakan publik yang baik haruslah mengakomodasi tiga kepentingan yang ada yakni, kepentingan negara, kepentingan publik atau rakyat, dan kepentingan swasta atau pebisnis.

Rizal Ramli: Reklamasi Teluk Jakarta Resmi Dihentikan Sementara

KONFRONTASI-Rapat koordinasi digelar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli sore ini untuk membahas mengenai persoalan reklamasi.

Dalam rapat yang digelar selama sekira 90 menit tersebut, Rizal Ramli turut memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Dalam rapat kali ini, Rizal secara resmi memutuskan untuk menunda proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, saat ini masih terdapat aturan yang masih perlu dibahas kembali.

Pages