Reklamasi

Teluk Jakarta Mestinya Direhabilitasi, Bukan Direklamasi untuk Komersialisasi

KONFRONTASI-Teluk Jakarta dianggap sebagai miniatur dan representasi keberagaman Indonesia. Menurut Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia (KNTI), Riza Damanik, hal itu karena semua suku ada di sana dengan profesi yang sama yakni sebagai nelayan tradisional.

"Masalah muncul, ketika ide membangun Teluk Jakarta yang mestinya direhabilitasi untuk perbaikan kualitas lingkungan, bergeser ke konsep komersialisasi," kata Riza, dalam Dialektika Demokrasi "Sengkarut Reklamasi", di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (21/4).

Walhi Perkirakan Ibukota Bisa Tenggelam Jika Reklamasi Teluk Jakarta Diteruskan

KONFRONTASI- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) memperkirakan ibu kota akan tenggelam jika reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta tetap diteruskan karena proyek tersebut menyebabkan hilangnya fungsi daerah tampungan yang memperbesar aliran permukaan.

"Aliran sungai akan melambat sehingga terjadi kenaikan air di permukaan, akibatnya sedimentasi bertambah dan terjadi pendangkalan muara yang berefek pada pembendungan signifikan," ujar Staf Kajian dan PSD Walhi Jakarta Kenzo dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Rabu sore.

Jika Pulau G Dibangun Gedung Pencakar Langit, Listrik Ibukota Bisa Padam

KONFRONTASI-Terkait polemik reklamasi Teluk Jakarta, anggota Komisi VII DPR Aryo Djojohadikusumo‎ mengungkap fakta yang mengejutkan.

Menurutnya, kajian yang akan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap reklamasi tersebut tidak berguna. Pasalnya, sudah jelas reklamasi banyak terdapat pelanggaran. 

Sebagai contoh, di Pulau G terdapat pipa gas bawah laut untuk mensuplai listrik di Kepulauan Seribu dari Jakarta Utara.

Jika nantinya di Pulau G dibuat gedung pencakar langit, secara otomatis bakal mengenai pipa gas.

Ahok Berang Disebut Gubernur Reklamasi

kKONFRONTASI - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok protes mendapat julukan "gubernur reklamasi".

Ahok beralasan bahwa dirinya bukan gubernur pertama yang mengeluarkan kebijakan reklamasi.

Adalah Gubernur ke XI DKI Jakarta, Ali Sadikin (periode 1966-1977) yang telah lebih dulu melakukan reklamasi Ancol di Jakarta Utara.

Kasus Reklamasi: KPK Dalami Hubungan Aguan dan Sunny

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami hubungan antara bos PT Agung Sedayu Grup Sugiyanto Kusuma alias Aguan dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaja.

"Aguan hari ini diperiksa untuk kedua kalinya sebagai saksi MSN (Mohamad Sanusi). Aguan oleh penyidik ditanyakan seputar komunikasinya dengan Sunny dan juga kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan PT KNI (Kapuk Naga Indah) dan PT MWS (Muara Wisesa Samudera)," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Ahok Pasrahkan Kewenangan Reklamasi Pada Pemerintah Pusat

KONFRONTASI-Kewenangan reklamasi Teluk Jakarta dipasrahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok kepada pemerintah pusat.

"Biar pusat yang ambil alih nih, sekarang untuk mempertemukan, mencocokkan sinkronisasi antara kelautan, tata ruang, kan di kementerian kemaritiman," kata Ahok seusai Peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rawa Buaya dan Pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB), Jakarta, Selasa, 19 April 2016.

Ahok: Kalian yang Anti Reklamasi, Tinggalkan Muara Angke, Muara Baru, Cilincing dan Cakung

KONFRONTASI - Ahok sapaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat bahwa para nelayan boleh saja berdemonstrasi dan berpendapat bahwa ikan di Teluk Jakarta tercemar.

“Sejak kapan di Teluk Jakarta ada ikan yang tidak tercemar? Semua nangkap ikan di mana? Jadi, jangan gara-gara reklamasi, nggak bisa ada ikan,” katanya di Balai Kota, Selasa.

Pages