Reklamasi

KONFRONTASI-KPK kembali memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, terkait kasus reklamasi Teluk Jakarta. Usai diperiksa, Taufik mengaku dirinya dicecar soal pemberian izin pelaksanaan reklamasi untuk perusahaan pengembang yang telah dikeluarkan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut dia, pihaknya selaku dewan tak pernah setuju soal izin reklamasi itu masuk dalam Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhana terkait proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Usai diperiksa, Yayan mengaku dirinya dicecar seputar pijakan hukum proyek tersebut.

“Saya cuma ditanya soal prosedurnya saja, dasar-dasarnya. Aturannya apasih untuk reklamasi. Itu saja,” kata Yayan, di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/5).

KONFRONTASI -  PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengungkapkan jika proyek reklamasi di pantai utara Jakarta tertunda, maka akan berdampak buruk kepada pendapatan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Meski marketing sales dan presales terhadap proyek Pluit City sudah masuk cukup banyak ke kas perusahaan, tapi diyakini tetap ada kekhawatiran mengganjal pendapatan.

Konfrontasi - Direktur Utama PT Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma tetap tidak bergeming meski dicecar berbagai pertanyaan, usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Richard telah selesai diperiksa sekitar pukul 16.45 WIB. Dia keluar dengan pengawalan ketat para bodyguardnya. Pemeriksaan kali ini adalah yang kedua kali untuk Richard.

Namun, sikap anak dari bos PT Agung Sedayu Grup Sugiyanto Kusuma alias Aguan itu tetap tidak berubah.

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Direktur PT Agung Sedayu Grup Richard Halim Kusuma dalam penyidikan perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Richard Halim diperiksa sebagai saksi untuk Ariesman Widjaja (AWJ) menurut pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Jumat.

Richard sudah tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.00 WIB namun tidak bicara apapun mengenai pemeriksaan keduanya.

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo memminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar membatasi peran swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan program National Capital Integrated Coastal Development (NCID), termasuk reklamasi.

KONFRONTASI - Eranya Presiden Joko Widodo banyak aturan yang bernama penghentian sementara alias moratorium, terakhir soal reklamasi. Dalam hal ini, DPR pun tak mau kalah.

Dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan Deputi Kementerian BUMN bidang Jasa Pertambangan Industri Strategis dan Media, Fajar Sampurno, Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk dan PT Semen Baturaja (Persero) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/4/2016), salah satu kesimpulannya adalah moratorium.

KONFRONTASI- KPK mendalami peran sejumlah anggota DPRD DKI dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Pansus zonasi ya saya ketua pansus zonasi, jadi semua kita kasih keterangan ke penyidik ya," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Selamat Nurdin di gedung KPK Jakarta, Senin.

KONFRONTASI-Staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Sunny Tanuwidjaja mengungkapkan permintaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Kalau dari sisi dia 15 persen itu fix harus ada hanya persoalannya apakah di perda atau di Pergub (peraturan gubernur), hanya karena kemarin ada ancaman dari DPRD akan deadlock, beliau sempat mengatakan selama yang penting 15 persen jangan dicoret," katanya usai diperiksa di gedung KPK Jakarta, Senin (25/4).

KONFRONTASI-Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung menolak dengan keras reklamasi pantai di Teluk Lampung, karena dampak yang diakibatkan sangat luas. Salah satunya rusaknya ekosistem di pesisir.

"Walhi menolak adanya reklamasi pantai di Teluk Lampung, sebab dampak yang dirasakan sangat luas bukan hanya ekosistem laut yang rusak perbukitan pun akan ikut rusak karena digunakan untuk penimbunan," kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan di Bandarlampung, Ahad.