Reklamasi

KPK: Tidak Ada Barter Penggusuran dalam BAP Bos APL

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada keterangan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja yang menyebutkan barter kontribusi tambahan yang dibebankan pada pengembang proyek reklamasi dengan dana penggusuran kawasan Kalijodo yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KPK Bantah BAP Kasus Reklamasi Bocor

KONFRONTASI-KPK membantah adanya dugaan kebocoran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta bocor.

"Mengenai BAP, saya konfirmasi bahwa tidak ada BAP yang bocor. BAP itu kan nanti akan dibuka di persidangan, silakan nanti mencermati persidangan," kata pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Senin.

Menyoal Skandal Reklamasi Teluk Jakarta

Oleh: Ubaidillah, Pengamat lingkungan perkotaan

Pada hari Rabu 11 Mei 2016 jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan penyegelan pulau buatan hasil reklamasi, yaitu pulau C, D dan G. Penyegelan merupakan pemberlakuan sanksi administeratif berupa penghentian sementara aktivitas pembangunan.

Walhi Sebut Penghargaan Bappenas untuk Pemprov DKI Jakarta Titipan

Konfrontasi - LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mempertanyakan dasar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan empat penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Sebab, menurut Direktur Eksekutif Walhi DKI, Puput TD Putra, seharusnya penghargaan tidak diberikan mengingat kebijakan megaproyek pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta bermasalah.

KPK Jangan Permainkan Keadilan Dalam Kasus Reklamasi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan mempermainkan keadilan dalam mengusut kasus korupsi yang membelit Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, KPK seharusnya sudah bisa menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi raperda reklamasi Teluk Jakarta.

Proyek Reklamasi Ajang Uji Nyali Jokowi di Mata Nelayan Tradisional

Konfrontasi - Nyali Presiden Joko Widodo (Jokowi) diuji di proyek reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan tiga menteri Kabinet Kerja melakukan moratorium terhadap proyek reklamasi tidak dilaksanakan oleh pengembang. Hingga kini pengerukan pasir yang merusak ekosistem pesisir pantai mulai dari Banten-Jakarta terus berlangsung.

Beranikan Jokowi menerbitkan Instrukti Presiden (Inpres) untuk memperkuat dasar hukum moratorium tersebut. Hal inilah yang dikemukakan oleh Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik.

Rizal Ramli: Bilang Sama Podomoro, Jangan Sok Jagoan di Sini

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan bahwa kehidupan nelayan harus lebih baik di tengah proyek reklamasi yang cenderung merugikan nelayan.

"Nelayan Angke ini sudah empat kali digusur, masak digusur lagi. Nelayan kita punya hak untuk itu, apalagi kehidupan nelayan di Indonesia termasuk yang paling miskin," katanya saat menerima keluhan nelayan Muara Angke di Jakarta Utara, Rabu.

Rizal Ramli Marah Akses Nelayan ke Wilayah Reklamasi Dibatasi

KONFRONTASI-Terkait proyek pulau reklamasi di teluk Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengadakan dialog dengan para nelayan di Muara Angke.

Dalam dialog tersebut, secara keseluruhan para nelayan menolak rencana reklamasi pulau yang saat ini tengah dikerjakan oleh salah satu pengembang swasta, Agung Podomoro Land .

Soal Kelanjutan Reklamasi, Pemprov DKI Masih Tunggu Kajian Amdal

KONFRONTASI-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menunggu hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)  dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kelanjutan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta.

"Mengenai kelanjutan reklamasi, pada intinya, kami, Pemprov DKI menunggu hasil kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saat berkunjung ke Pulau D, Jakarta Utara, Rabu.

Pages