Reklamasi

Kasus Reklamasi: Silahkan Pengembang Gugat Pemerintah, Supaya Terbongkar Siapa yang Lakukan Manipulasi

KONFRONTASI-Dalam berbagai kesempatan, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan ketakutannya atas ancaman gugatan dari pengembang bila proyek reklamasi dihentikan. Ancaman yang seakan mengingatkan, jangan coba-coba mengganjal proyek reklamasi.

Tapi, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Dr Mudzakkir justru berpendapat biar saja pengembang ajukan gugatan ke pemerintah.

Polemik Reklamasi: Standar Ganda Ahok dan Blunder KLHK

Oleh: Ubaidillah, Pengamat lingkungan perkotaan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bidang Penegakkan Hukum dan Dirjen Planologi Tata Ruang, telah melakukan penyegelan pulau buatan hasil reklamasi (Pulau C, D dan G) di teluk Jakarta. Penyegelan merupakan reaksi Kementerian LHK atas skandal reklamasi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ini yang Dilewatkan Pemprov DKI Soal Reklamasi

Konfrontasi - Peneliti Indonesian Center for Enviromental Law, Fajri Fadhilah menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak cermat dalam memperhitungkan dampak reklamasi Teluk Jakarta. Menurut dia, kebijakan Gubernur Basuki itu tidak sesuai dengan asas kehati-hatian hukum lingkungan.

"Dalam gugatan, dalam hukum lingkungan ada asas kehati-hatian. Di sini pemerintah tidak cermat memperhitungkan dampaknya," kata Fajri dalam jumpa pers Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta di Ke Kini Workspace Jakarta, Minggu (22/5/2016).

Pemkab Tangerang Tetap Akan Tata Kawasan Dadap

Konfrontasi - Tertundanya eksekusi penggusuran dan penertiban lokalisasi serta permukiman nelayan di Dadap, Kosambi, yang semestinya dilakukan Senin, 23 Mei 2015, tidak mengurungkan niat Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menata salah satu kawasan kumuh itu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, Hery Heryanto mengatakan kawasan Dadap merupakan satu dari lima titik kawasan kumuh yang ada di pesisir Utara Kabupaten Tangerang yang akan ditata pemerintah daerah.

JJ Rizal: Lanjutkan Reklamasi Pemerintahan Jokowi Langgar Nawacita

Konfrontasi - Sejarawan JJ Rizal menilai Presiden Joko Widodo telah berkhianat terhadap prinsip Nawacita jika tetap melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Bahwa dengan mengambilalih proyek reklamasi dan menyetujui, terus melanjutkan dengan catatan-catatan, menurut saya pemerintah Pak Jokowi itu mengkhianati janjinya dia yang tertuang dalam Nawacita,”‎ ujarnya dalam diskusi film Rayuan Pulau Palsu di Kantor Teropong Senayan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu malam (21/5).

Bos KPK Curigai ‘Perjanjian Preman’ Ahok dengan Pengembang Reklamasi Jakarta Utara

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus (KPK) Rahardjo menaruh curiga dengan ‘perjanjian preman’ yang disepakati oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan beberapa perusahaan pengembang reklamasi pantai utara Jakarta.

Sebab, menurut Agus perjanjian itu dibuat tanpa landasan hukum yang jelas. Agus pun bertanya-tanya, mengapa Ahok bisa membuat perjanjian tersebut.

DPRD DKI Gagal Lengserkan Ahok, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara: Padahal, DPRD Ini Dikatain Dewan Perampok

Konfrontasi - Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Utara menyampaikan unek-unek mereka kepada Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik dan anggota DPRD DKI Syarif serta Ramli. 

Mereka memprotes anggota DPRD DKI Jakarta yang dinilai gagal menurunkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat hak angket beberapa waktu lalu.

Kasus Reklamasi: Kenapa Belum Ada Tersangka Baru?

KONFRONTASI-KPK telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus suap raperda reklamasi Teluk Jakarta. Namun, tak satu pun saksi-saksi itu dijadikan tersangka baru. 

KPK mengklaim masih belum menemukan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru selain tiga orang yang sudah dijerat. "Kalau kami belum umumkan tersangka ya berarti kami belum menemukan bukti yang cukup untuk menentukan seseorang jadi tersangka," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Kamis (19/5).

Reklamasi Bau Busuk, Tak Perlu Dilanjutkan

KONFRONTASI-Reklamasi Teluk Jakarta dinilai tak perlu dilanjutkan meskipun ada yang menganggap hal itu akan menimbulkan kerugian karena proses reklamasi sudah berjalan.

“Bahwa ada kerugian di sana ya apa boleh buat, karena ini mereka lakukan juga dengan cara-cara yang busuk (suap),” kata Direktur Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara, di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/5).

Hal ini dibuktikan kata Marwan, dalam proses perumusan Peraturan Daerah untuk mengesahkan mega proyek reklamasi tersebut.

Kasus Reklamasi: Jokowi Dinilai Tak Berdaya Hadapi Pengembang

KONFRONTASI-Polemik seputar proyek reklamasi Teluk Jakarta terus berlanjut. Selain adanya kasus korupsi, keberadaan proyek tersebut juga menuai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Terutama mereka yang terancam tergusur keberadaannya oleh kepentingan pengembang.

Direktur Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara menilai, keberadaan mega proyek tersebut terjadi karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mampu melawan desakan para pengembang. Sehingga, kebijakannya lebih menguntungkan pengembang.

Pages