Reklamasi

Tanggul Jebol Akibat Reklamasi, Kata Haji Lulung

KONFRONTASI -  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) mensinyalir jebolnya tanggul penahan air laut di kawasan komplek perumahan Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara sebagai dampak buruk pelaksanaan reklamasi.

Adapun, pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta sebelumnya mengatakan bahwa tanggul pantai yang jebol murni karena air pasang.

Banjir Jakarta Utara Bukan Efek Reklamasi, Ini Komentar Pak Haji Lulung

Konfrontasi - BPBD DKI Jakarta telah memastikan bahwa jebolnya tanggul penahan air laut di kawasan pemukiman elite Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara bukan dampak dari proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun tidak semua percaya begitu saja dengan penjelasan tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP, Abraham Lunggana alias Haji Lulung adalah salah seorang yang menyakini bahwa jebolnya tanggul disebabkan oleh reklamasi.

BPBD DKI Bantah Banjir di Jakarta Utara Efek Reklamasi

Konfrontasi - Berbagai spekulasi muncul terkait penyebab jebolnya tanggul di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Jumat (3/6) malam. Salah satunya adalah, tragedi itu disebabkan pengerjaan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang jaraknya tak terlalu jauh dari lokasi tanggul.

Namun, spekulasi tersebut dibantah oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Denny Wahyu. Menurutnya, tanggul itu jebol karena faktor fenomena alam.

Gugatan Nelayan Dikabulkan, Ahok Harus Patuhi Putusan PTUN

KONFRONTASI-Komisioner Ombudsman Dr H Laode Ida menyatakan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan nelayan atas SK Gubernur No. 2238 Tahun 2014 tentang Izin Reklamasi harus dipatuhi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

"Hukumnya wajib. Ahok harus memberi contoh yang baik bahwa pejabat patuh pada hukum. Sebaliknya jika terus ngotot untuk melanjutkan aktivitas reklamasi, maka sama halnya gubernur memberi contoh buruk terkait persoalan hukum," katanya kepada pers di Jakarta, Rabu.

Tak Peduli dan Lanjutkan Reklamasi, Ahok Pemimpin Berkepala Batu

KONFRONTASI -   Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap melanjutkan proyek reklamasi di Pulau G.
Meski, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh warga, atas izin reklamasi di Pulau G dengan pengembang PT Muara Wisesa Samudra, kemarin.

Gunakan Jalur Independen, Ahok Terbelenggu Kepentingan Pemodal, Berpotensi Pengaruhi Pilkada DKI

Konfrontasi - Gubernur Basuki Tjahaha Purnama (Ahok) terbelenggu kepentingan pemodal yang terlibat di megaproyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kondisi itu jadi salah satu penyebab munculnya sengkarut.

Pendapat itu dikatakan Ketua Umum Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) Standarkiaa Latief. Sambung dia, kepentingan pengembang seperti itu harus dipahami masyarakat. Karena sangat mungkin kepentingan pengembang berimbas pada dinamika politik di Pilkada DKI 2017 mendatang.

Kasus Reklamasi: KPK Cari Bukti Aliran Uang dari Pengembang ke Pemprov DKI dan Ahok

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri indikasi aliran uang dari perusahaan pengembang reklamasi ke pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pun termasuk aliran uang ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Lalu sudahkah ada bukti yang ditemukan?

“Itu semuanya sedang diteliti. Kami tidak bisa berandai-andai, tapi kalau cukup bukti dan kita bisa buktikan bahwa ada aliran dana kemanapun perginya, insya Allah kita telusuri,” tutur Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif , di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/5).

Kasus Reklamasi, Dari Sini KPK Telusuri Diskresi Ahok

KONFRONTASI - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo membenarkan tentang temuan satu lembar catatan keuangan 13 proyel PT Muara Wisesa Samudera terkait biaya pekerjaan kontribusi tambahan proyek reklamasi pantai Jakarta Utara.

Anak usaha Agung Podomoro itu merupakan pemegang izin reklamasi Pulau G seluas 161 hektare atau dikenal sebagai Pluit City. "Sedang didalami apa dasar hukum kebijakan itu. Dari sini kami melangkah," ujar Agus.

Pages