Reklamasi

KONFRONTASI-Pihak Istana ternyata belum menerima surat dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Surat itu mempertanyakan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembatalan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

"Kalau surat itu dikirim ke Presiden (Joko Widodo) pasti melalui saya. Saya sampai hari ini belum (menerima surat itu)," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, di Istana Negara Jakarta, Kamis, 14 Juli 2016.

KONFRONTASI-Terkait pengusutan kasus suap raperda reklamasi Teluk Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan tidak bersikap tebang pilih. Sebab, KPK terkesan hanya fokus pada tersangka mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi, yang sudah dijadikan tersangka suap dan pencucian uang.

KONFRONTASI-Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengemukakan, menteri memiliki kewenangan terkait dengan kebijakan untuk membatalkan reklamasi yang dinilai melanggar ketentuan.

"Masing-masing menteri memiliki kewenangan yang dilindungi UU, misalnya untuk daerah pelabuhan itu kewenangan menteri perhubungan, wilayah laut itu kewenangan menteri kelautan dan perikanan, lingkungan hidup itu kewenangan menteri lingkungan hidup dan kehutanan," katanya di Jakarta, Rabu.

KONFRONTASI-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku berkirim surat dengan Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya, ia mempertanyakan pembatalan reklamasi pulau G berdasarkan hasil rapat gabungan kementerian yang dipimpin Rizal Ramli.

Merespon hal tersebut, Rizal Ramli menyebut apa yang dilakukan Ahok sebagai tindakan cengeng.

JAKARTA- Pasca Lebaran ini, kasus reklamasi Jakarta harus dibereskan. Cara penanganan masalah reklamasi di utara Jakarta bakal jadi standar untuk menangani kasus reklamasi lain di Indonesia.

KONFRONTASI-Ada tiga jenis pelanggaran yang terjadi pada reklamasi Teluk Jakarta. Yang pertama adalah pelanggaran berat. Seperti yang terjadi di Pulau G, keberadaan pulau tersebut membahayakan lingkungan hidup, membahayakan proyek vital dan mengganggu lalu lintas laut.

Demikian disampaikan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli di kantornya beberapa waktu lalu. “Sesuai kesepakatan tim komite pulau G masuk dalam pelanggaran berat,” ujar dia.

KONFRONTASI - Protes PT Agung Podomoro Land TBk (APLN) dan anak perusahaannya PT Muara Wisesa Samudera (MWS) atas keputusan Pemerintah Pusat membatalkan reklamasi Pulau G dinilai salah alamat.

Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) Teguh Santosa mengatakan hal itu dalam perbincangan dengan media, Minggu (3/7/2016).

Kalau APLN mau protes, kata Teguh, seharusnya dialamatkan kepada Pemprov DKI Jakarta yang mengabaikan aturan dalam pelaksanaan reklamasi.

Konfrontasi - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menolak penambahan landasan pacu (runway) Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali, bila dilakukan dengan cara mereklamasi kawasan perairan sekitar bandara tersebut .

"Saya tidak pernah setuju penambahan runway dengan melakukan reklamasi perairan atau laut," katanya usai meninjau persiapan arus mudik Lebaran di bandara setempat di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (25/6/2016).

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Komisaris PT Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma, Selasa (21/6). Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta untuk tersangka Muhammad Sanusi.

Seperti tiga pemeriksaan sebelumnya, Richard kembali bungkam kepada awak media terkait hasil pemeriksaannya hari ini. Ia yang keluar sekitar pukul 17.35 WIB itu langsung bergegas meninggalkan Gedung KPK.

KONFRONTASI-Penyidikan kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi Teluk Jakarta terus dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Kini, penyidikan KPK bahkan mengarah kepada dugaan keterlibatan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, ada kecurigaan tentang aliran dana ke pejabat Pemprov DKI dari pihak pengembang reklamasi. "Itu salah satu kemungkinan (yang akan disidik, red),” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat buka puasa bersama wartawan di kantor KPK, Senin (14/6).