19 July 2018

Reklamasi

Oh Pak Ahok Taat Hukum Koq , Sebut I Wayan Sudirta Terkait Kasus Reklamasi

KONFRONTASI -  Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), I Wayan Sudirta, mengatakan belum mendapatakan pemberitahuan terkait rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memanggil kliennya untuk dimintai keterangan dalam kasus suap reklamasi.

Wayan mengatakan sebagai kuasa hukum belum mengetahui rencana pemanggilan Ahok itu. “Belum mendengar. Belum cerita belum dengar saya juga belum tahu apakah ada surat itu atau belum,” katanya saat dihubungi, Senin (6/11/2017).

Ketika Prijanto 'Nyinyir' Soal Reklamasi

Banyak info terkait reklamasi di teluk Jakarta, yang diberikan Prijanto Wagub DKI 2007-2012. Kritikannya kadang kala tajam, sehingga muncul sikap suka dan tidak suka. Apakah ketika menjabat Prijanto juga memiliki sikap sama terhadap reklamasi? Apakah keputusannya mundur dari jabatan Wagub ada kaitannya dengan reklamasi? Bagaimana pemikiran untuk menyelesaikan masalah reklamasi ke depan akibat kegelisahannya, akankah lahir Kabupaten Khusus Kepulauan Reklamasi?

Reklamasi Kian Terseret Kemelut - Diijumpai Bukti Korupsi dalam Penetapan NJOP

KONFRONTASI -  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya meningkatkan kasus proyek reklamasi di Teluk Jakarta dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus menemukan adanya dugaan korupsi dalam proyek itu.

"Setelah gelar perkara, mencari bukti yang dibutuhkan ternyata merupakam tindak pidana, sehingga penyidikan. Jadi saat ini yang dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (3/11/2017).

Mahasiswa ITB Menyebut Luhut 'Nggak Kuat' Diskusi Ilmiah Terkait Reklamasi Jakarta

KONFRONTASI -  Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan, secara tiba-tiba membatalkan kunjungannya ke kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang semula direncanakan akan hadir di Bandung. Selain Luhut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga semula mau hadir.

Luhut tadinya mau ke Bandung itu untuk menghadiri acara Lustrum XI Teknik Lingkungan ITB. Tapi tiba-tiba urung berkunjung entah apa alasannya. Batalnya kunjungan itu dikonfirmasi langsung panitia acara itu.

Amien Rais Tegas Nyatakan, Reklamasi Tidak untuk Kita, Tapi untuk Aseng

KONFRONTASI -   Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) HM Amien Rais mengungkapkan, bila ditelaah secara geopolitik, proyek reklamasi Teluk Jakarta berpotensi membuat Indonesia dikuasai China. Ia menduga pulau-pulau reklamasi yang dibangun akan diperuntukkan bagi kepentingan penduduk asal China, bukan demi kebutuhan bangsa.

Pengamat: Presiden Harus Cabut Kepres 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Teluk Jakarta

KONFRONTASI -   Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis, menilai Presiden harus mencabut Kepres 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Teluk Jakarta, jika ngotot ingin melanjutkan proyek tersebut. Pasalnya, yang direklamasi adalah pantai bukanlah teluk yang dinilai ambigu pada segi hukum.

“Ini reklamasi dasarnya Kepres 52 tahun 1995. Ini memerintahkan reklamasi pantai utara Jakarta. Kalau perintahnya reklamasi pantai utara itu segi hukumnya bagaimana,” ujar Margarito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Saya Yakin Reklamasi untuk China, Kenapa TNI Kok Diam?, Kata Amien Rais

KONFRONTASI -  Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais tegas menolak reklamasi. Menurutnya, reklamasi hanya untuk kepentingan negeri tirai bambu alias China saja. "Saya sudah haqul yakin, yakinul yakin, bahwa 17 pulau palsu itu nanti memang dipersembahkan untuk kepentingan China. Untuk kepentingan ekonomi, politik, bahkan militer (China)," ujar Amien di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Menurut Amien, sudah saatnya Indonesia bergerak. Dia lantas mempertanyakan kinerja TNI terkait reklamasi.

Polisi Cari Tersangka Indikasi Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta

Konfrontasi - Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menaikkan status penyelidikan kasus proyek reklamasi teluk Jakarta ke tahap penyidikan dan menemukan adanya dugaan korupsi. Dalam kasus tersebut, polisi telah memeriksa puluhan saksi.

"Ada 30-an lebih yang sudah kami periksa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Sabtu, (4/11/2017).

Akhirnya Sikap Pak Luhut Melunak Terkait Reklamasi

KONFRONTASI - Sikap Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan terhadap persoalan reklamasi tampak mulai melunak. Kemarin Luhut menyatakan menyerahkan persoalan reklamasi pantai Jakarta pada Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, proses selanjutnya terkait reklamasi Teluk Jakarta sepenuhnya ia serahkan ke Pemprov DKI. "Saya sudah mencabut moratorium. Jadi, terserah DKI Jakarta. Biarkan mereka berproses," ujar Luhut usai memberikan Kuliah Umum (Studium Generale) Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Jumat (3/11).

Bukan Reklamasi, Tapi Pencaplokan Kedaulatan Wilayah Laut NKRI

Oleh: Habil Marati

Untung saja, ketika Bangsa Indonesia Pribumi mengusir Penjajah Belanda di Indonesia belum ada Bangsa Indonesia yang goblok. Seandainya ada yang goblok pasti juga akan mengusulkan referendum untuk menentukan boleh tidaknya Bangsa Indonesia Pribumi mengusir penjajah imperealisme belanda dari Bumi Nusantara.

Pages