Reklamasi

Rizal Ramli: Of Budget System ala Ahok sudah Dihapus sejak Soeharto Jatuh, Reklamasi Langgar Good Governance

KONFRONTASI- Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menerima sumbangan dari pihak swasta untuk melaksanakan berbagai programnya.Menurut Rizal, sistem semacam itu sudah dihapus setelah rezim Soeharto berakhir. "Sistem itu, sehabis Soeharto jatuh kita ubah, kami hentikan di Bulog yang of budget system," ujarnya

Seperti biaya penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo yang disebut-sebut berasal dari perusahaan yang terlibat proyek reklamasi teluk Jakarta. 

Publik Tunggu Sikap Presiden Jokowi Terkait Reklamasi Teluk Jakarta

Konfrontasi - Wasekjen Gerindra, Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo mengambil sikap terkait putusan Komite Gabungan yang menghentikan proyek reklamasi secara permanen di Pulau G pada 30 Juni 2016. Terlebih Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menerima keputusan tersebut.

Ahok diketahui berkirim surat kepada Presiden Jokowi pada 1 Juli 2016 yang intinya mempertanyakan keputusan Komite Gabungan yang menghentikan reklamasi Pulau G secara permanen.

Ini Bukti Kekhawatiran PLN atas Dampak Buruk Reklamasi Terhadap Pembangkit Listrik

KONFRONTASI-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI kembali menggelar sidang gugatan terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta Pulau F, I dan K dengan agenda pembuktian, Kamis (21/7). Kuasa hukum dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta selaku penggugat, di persidangan kali ini menyodorkan bukti dampak buruk proyek reklamasi.

Martin Hadiwinata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang tergabung di koalisi, mengatakan bukti yang diajukan kali ini adalah surat dari PT PLN yang ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ahok Tak Perlu Mati-matian Bela Podomoro

KONFRONTASI-Tindakan pembelaan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) dalam kasus reklamasi dinilai sporadis dan ‘asbun’ (asal bunyi). Pasalnya Ahok mati-matian melakukan pembelaan kepada PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), walaupun tidak dilandasi dalil hukum yang kuat untuk melawan hasil Rapat Koordinasi para Menteri.

Bongkar Kebohongan Ahok dan Tutty Soal Reklamasi, Rajawali 'Ngepret' Kembali Mengudara

Konfrontasi - Kepala Bappeda DKI, Tutty Kusumawati dianggap mirip Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk soal kebohongan terkait proyek reklamasi, terutama untuk Pulau G.

Dibeberkan Direktur Program CEDeS (Centre for Economic and Democracy Studies) Edy Mulyadi, untuk Tutty, bukan hanya pembohong tapi juga ngawur. Yakni saat mengatakan Komite Gabungan Reklamasi tidak pernah menyimpulkan ada pelanggaran berat di Pulau G yang digarap anak perusahan Agung Podomoro.

Kebohongan Ahok Soal Reklamasi Dibongkar Rajawali ‘Ngepret’

KONFRONTASI - Kepala Bappeda DKI Tutty Kusumawati dianggap mirip Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk soal kebohongan terkait proyek reklamasi, terutama untuk Pulau G.

Dibeberkan Direktur Program CEDeS (Centre for Economic and Democracy Studies) Edy Mulyadi, untuk Tutty, bukan hanya pembohong tapi juga ngawur. Yakni saat mengatakan Komite Gabungan Reklamasi tidak pernah menyimpulkan ada pelanggaran berat di Pulau G yang digarap anak perusahan Agung Podomoro.

Ahok Ingatkan Monster Pokemon di Monas, Tapi Lupa Monster Reklamon di Jakarta Utara

KONFRONTASI - Basuki Tjahaja Purnama mengomentari fenomena permainan "Pokemon Go".

Bahkan saat wartawan bertanya perihal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki menyebut banyak monster Pokemon di kawasan Monumen Nasional (Monas).

"Iya, katanya (monster Pokemon) yang paling banyak di Monas. Ha-ha-ha tapi enggak tahu deh," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Hanya saja, Basuki meminta warga untuk berhati-hati memainkan permainan tersebut.

Jeruk Makan Jeruk, Gethuk Nunjuk Gethuk: M Taufik Undang Nono Sampono Dalam Pembahasan Raperda di DPRD DKI soal Reklamasi

JAKARTA-Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Mohamad Taufik pernah mengundang Nono Sampono sebagai ahli untuk memberikan keterangan dalam pembahasan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai (RTRKSP) Utara Jakarta.

Pages