Reklamasi

Reklamasi Teluk Jakarta, Isu Seksi Pilgub DKI

KONFRONTASI-Isu reklamasi Jakarta menjelang Pilkada DKI Jakarta Februari 2017 dinilai pengamat politik akan menjadi salah satu komoditas politik seksi, namun sekaligus berpotensi merugikan masyarakat ibu kota.

"Iya seksi sebagai komoditas politik jelang Pilkada DKI Jakarta bagi para penantang Calon Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Somasi Rakyat Sebut Sekelas Menteri Koordinator Rela Menghina Pengadilan Demi Reklamasi

KONFONTASI-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tidak ada alasan untuk tidak mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanggal 31 Mei 2016 yang memerintahkan penundaan pelaksanaan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Jika Luhut tetap melanjutkan reklamasi Pulau G, sama saja pejabat negara sekelas Menteri Koordinator melakukan tindakan penghinaan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan melakukan tindakan contemt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan.

Soal Reklamasi, Ternyata, Luhut Panjaitan Tunduk pada Taipan, Bagaimana mau Berjuang demi Bangsa? Bobrok !

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dinilai tidak menghormati pendahulunya. Luhut tunduk pada para taipan Tionghoa dan itu berarti tunduk pada kepentingan bercokol Jokowi-Ahok yang ditopang pemodal dari taipan-taipan yang sama.

Reklamasi Pulau G Dilanjutkan, Nelayan Menjerit?

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah memutuskan melanjutkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta yang pertengahan tahun ini dihentikan oleh pendahulunya, Rizal Ramli.

"Kami sudah putuskan untuk kita lanjutkan," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Jumat.

Rizal Ramli Tegaskan Pentingnya Win-Win Solution untuk Reklamasi. Pembangunan untuk Kepentingan Seluruh Masyarakat dan Golongan

KONFRONTASI- Mentan Menko Ekuin  Rizal Ramli tegaskan pentingnya Win-Win Solution bagi Reklamasi pantai Jakarta, dan pembangunan untuk kepentingan semua golongan masyarakat. ''Saya tidak akan merugikan kaum pengusaha/pengembang, namun harus ada win-win solution bagi masyarakat dan pengusaha secara adil dan bermartabat demi kepentingan semua anak bangsa. Bagi saya, dunia usaha dan masyarakat tidak boleh didikotomi, pilih kasih, harus ada solusi untuk keuntungan semua pihak agar kemajuan dan kemaslahatan bersama bisa dicapai.

Pakar: Reklamasi Harus Memperbaiki Lingkungan, Bukan Sekedar Nguruk Laut

KONFRONTASI-Pakar lingkungan, Prof Sudharto P Hadi, mengatakan, reklamasi bukan sekadar menguruk laut untuk mengubah itu menjadi daratan yang baru, tetapi memperbaiki lingkungan yang rusak.

"Banyak proyek reklamasi pantai yang justru merusak lingkungan di sekitarnya, termasuk di Semarang. Itu karena tidak berwawasan lingkungan. Tidak sesuai kaidah lingkungan," katanya, di Semarang, Jumat.

LBHJ Tantang Luhut Lanjutkan Rekomendasi Rizal Ramli

Konfrontasi - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, mendesak Menteri Koordinator Kemaritiman yang baru, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk melanjutkan rekomendasi yang dikeluarkan Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli.

“Kami menantang Luhut untuk melanjutkan penghentian Pulau G dan menghentikan reklamasi lainnya,” ucap Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ), Tigor Hutapea, di Menteng, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Presiden Beri 15 Poin Menko Maritim Luhut Terkait Reklamasi

Konfrontasi - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dipanggil Presiden Joko Widodo ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Seusai pertemuan, Luhut yang baru menjabat selama dua hari ini mengaku diberi arahan mengenai hal-hal seputar dunia maritim. "Beliau memberikan 15 poin yang saya harus tindak lanjuti," kata Luhut.

Luhut mengakui, salah satu dari 15 poin arahan yang diberikan Presiden itu adalah terkait reklamasi Pulau G di pantai utara, Jakarta.

Pages